Foto istimewa
Klikwarta.com, Paris, 5 Mei 2026 - Kantor Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO dan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) menegaskan pentingnya pemanfaatan UNESCO sebagai instrumen strategis pembangunan nasional berbasis pengetahuan dalam Webinar Series Atdikbud dan Wadetap RI untuk UNESCO bertema “Semangat Global, Berdampak Lokal: UNESCO dan Indonesia dalam Dialog Dua Arah.”
Kegiatan ini menyoroti bagaimana relasi Indonesia–UNESCO tidak hanya bersifat normatif, tetapi menghasilkan dampak konkret dan terukur di bidang pendidikan, sains, budaya, serta komunikasi dan informasi. Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, IGAK Satrya Wibawa, menekankan bahwa kekuatan UNESCO terletak pada kemampuannya menjembatani nilai global dengan implementasi lokal berbasis data.
“Relasi Indonesia dan UNESCO adalah relasi dua arah. Kita tidak hanya mengadopsi norma global, tetapi juga membawa praktik lokal Indonesia menjadi bagian dari referensi global,” ujar Satrya.
Ia menambahkan bahwa UNESCO menyediakan infrastruktur pengetahuan global yang sangat luas. Saat ini, lebih dari 250.000 dokumen terbuka tersedia melalui UNESDOC, serta berbagai laporan strategis seperti Global Education Monitoring (GEM) Report yang menjadi rujukan utama dalam mengevaluasi capaian pendidikan global, termasuk implementasi SDG 4 di Indonesia.
Menurut Satrya, GEM Report tidak hanya berfungsi sebagai laporan global, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang memungkinkan pemerintah melakukan benchmarking terhadap capaian pendidikan nasional secara komparatif. “GEM Report memberikan basis evidensi yang kuat bagi perumusan kebijakan pendidikan. Ini penting agar kebijakan kita tidak berjalan dalam ruang hampa, tetapi terukur dan sejalan dengan dinamika global,” jelasnya.
Dalam konteks pendidikan, Indonesia saat ini memiliki lebih dari 80 sekolah yang tergabung dalam UNESCO Associated Schools Network (ASPnet), bagian dari jaringan global yang mencakup lebih dari 10.000 sekolah di sekitar 180 negara. Jaringan ini menjadi ruang eksperimentasi kebijakan pendidikan global seperti pendidikan untuk perdamaian, keberlanjutan, dan kewargaan global.
Selain itu, Indonesia juga terhubung dengan lebih dari 850 UNESCO Chairs di 117 negara, yang memperkuat kolaborasi riset, pengembangan kapasitas akademik, serta produksi pengetahuan global.
Ketua Harian KNIU, Ananto Kusuma Seta, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi berbagai program tersebut tidak terlepas dari fungsi KNIU sebagai penghubung lintas sektor. “KNIU memastikan bahwa berbagai kerangka kerja UNESCO dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nasional yang konkret dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Ananto.
Di sektor kebudayaan, Indonesia terus memperkuat posisinya dengan lebih dari 16 Warisan Budaya Takbenda (ICH) yang telah diakui UNESCO, serta sejumlah Warisan Dunia yang memiliki nilai universal luar biasa.
Ananto Kusuma Seta juga menyoroti pentingnya pendekatan nominasi budaya multi-nasional dalam kerangka UNESCO sebagai strategi diplomasi budaya kontemporer. “Pengajuan warisan budaya secara multi-nasional mencerminkan realitas sejarah dan interaksi budaya lintas batas. Ini bukan hanya soal pengakuan, tetapi juga memperkuat kolaborasi, solidaritas regional, dan posisi tawar Indonesia dalam diplomasi global,” ujarnya.
Selain pengakuan, UNESCO juga menyediakan skema pendanaan seperti International Fund for Cultural Diversity (IFCD) hingga USD 100.000 per proyek, yang telah dimanfaatkan oleh organisasi Indonesia seperti Koalisi Seni Indonesia. Di bidang sains, Indonesia memiliki lebih dari 20 Cagar Biosfer UNESCO dan 12 UNESCO Global Geopark, yang mengintegrasikan konservasi, riset ilmiah, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis keberlanjutan.
Sementara itu, dalam sektor komunikasi dan informasi, Indonesia telah memiliki 16 arsip yang terdaftar dalam Memory of the World (MoW) UNESCO, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pelestarian warisan dokumenter dunia.
Webinar ini juga menyoroti agenda transformasi UNESCO di era digital, khususnya terkait etika kecerdasan buatan (AI). Indonesia telah menjadi salah satu negara yang terlibat dalam implementasi UNESCO Readiness Assessment Methodology (RAM) for AI, sebuah kerangka evaluasi untuk mengukur kesiapan nasional dalam mengadopsi AI secara etis dan bertanggung jawab.
Menurut Satrya, RAM AI menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pengembangan teknologi tidak hanya berorientasi pada inovasi, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan.
“Melalui RAM AI, kita dapat memetakan kesiapan Indonesia dalam aspek regulasi, kapasitas SDM, hingga tata kelola data. Ini memastikan bahwa transformasi digital berjalan sejalan dengan prinsip etika global UNESCO,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa di tengah percepatan transformasi digital, pendekatan berbasis etika dan data menjadi semakin krusial, terutama dalam konteks perlindungan budaya digital, literasi media, dan keamanan informasi.
“UNESCO hidup dalam praktik sehari-hari, dalam guru yang menggunakan referensi global, dalam peneliti yang memanfaatkan data terbuka, dan dalam komunitas yang mengembangkan inovasi berbasis budaya,” tambah Satrya.
Ke depan, sinergi antara pemerintah, KNIU, institusi pendidikan, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam menjadikan UNESCO sebagai platform strategis untuk pembangunan nasional yang inklusif, berbasis evidensi, dan berdaya saing global.
(Kontributor : Arif)
