Bupati Blitar Akan Evaluasi TP2ID, DPRD : 'Bukan Dievalusai, Kalau Perlu Bubarkan Saja'

Selasa, 13/09/2022 - 18:05
Bupati Blitar Rini Syarifah (kiri) dan Suasana Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Selasa (13/9/2022)
Bupati Blitar Rini Syarifah (kiri) dan Suasana Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Selasa (13/9/2022)

Klikwarta.com, Kabupaten Blitar - Bupati Blitar Rini Syarifah menyatakan akan mengevaluasi kinerja Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID) menyusul saran beberapa fraksi DPRD Kabupaten Blitar agar keberadaan TP2ID sejauh ini yang kurang maksimal bisa dibubarkan.

Melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang digelar di ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (13/9/2022) siang, Bupati Rini menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap TP2ID sebagai tindaklanjut atas saran-saran dari sejumlah fraksi. Bahkan, ia juga mempersilahkan masyarakat juga ikut memberikan masukan dan saran kepadanya sebagai bahan keputusan untuk TP2ID. 

"Terhadap saran agar TP2ID dievalusai, segera ditindaklanjuti. Hal ini sekaligus menjawab pandangan umum fraksi Partai Golkar, Demokrat dan fraksi PDI-Perjuangan," ucap Bupati Blitar Rini Syarifah dalam jawabannya atas pandangan umum fraksi-fraksi perihal TP2ID yang menjadi salah satu sorotan dalam Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Menilai jawaban Bupati Rini, Juru Bicara Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (Fraksi-GPN) DPRD Kabupaten Blitar Ansori Baidlowi melihatnya sebagai jawaban yang kurang jelas dan nampak mengambang. Baginya sudah cukup evaluasi terhadap TP2ID itu, jadi jawaban Bupati Rini yang akan mengevaluasi, mestinya itu dibubarkan saja.

"Oleh karena itu bukan hanya Fraksi GPN, tiga hingga empat fraksi kemarin menuntut adanya evaluasi dan GPN menetapkan kalau perlu dibubarkan bukannya dievaluasi. Tetapi menurut saya jawaban bupati tadi kurang jelas ya masih ngambang," kata Ansori. 

Ia berharap setelah dievaluasi oleh bupati nanti jika dinilai kurang maksimal, lebih baik TP2ID menurutnya dibubarkan saja. Ansori menegaskan bukan sebuah kewajiban bagi sebuah daerah harus ada TP2ID. 

"Saya kira sudah cukup lah evaluasi dalam perjalanan selama ini dinilai kurang maksimal itu. Jadi GPN itu mengevaluasi perjalanan TP2ID memang kurang maksimal, kurang efektif dan justru malah di lapangan menimbulkan tumpang tindih dengan SKPD, TAPD dan sebagainya. Jadi kalau perlu dibubarkan saja TP2ID," tegasnya.

 

(Pewarta : Faisal NR)

Related News