Wamendikdasmen Atip Latipulhayat
Klikwarta.com, Bandungan, Kabupaten Semarang, 5 Maret 2026 - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam menjawab berbagai tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan dalam arahannya pada kegiatan Konsolidasi Daerah yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah pada Rabu (4/3). Pada kesempatan tersebut, Wamen Atip juga secara resmi membuka kegiatan Konsolidasi Daerah BBPMP Jawa Tengah.
Menurut Wamen Atip, konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar berbagai kebijakan pendidikan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah. “Konsolidasi daerah bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan ruang strategis untuk menyatukan arah kebijakan pusat dan daerah. Pendidikan adalah agenda kolektif bangsa. Tanpa konsolidasi, kebijakan bisa berjalan sendiri-sendiri dan terfragmentasi. Dengan konsolidasi kita memastikan setiap kebijakan nasional diterjemahkan secara kontekstual di daerah, namun tetap menjaga standar mutu nasional,” ujar Atip.
Ia menegaskan bahwa pendidikan harus berperan sebagai motor penggerak transformasi sosial dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat. “Pendidikan harus menjadi motor penggerak transformasi sosial. Pendidikan harus melahirkan generasi yang bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas, berkarakter, dan berjiwa kebangsaan. Karena itu kementerian menetapkan sejumlah program prioritas sebagai payung besar transformasi pendidikan untuk memastikan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola pendidikan berjalan secara seimbang,” ujarnya.
Atip menjelaskan bahwa program prioritas tersebut mencakup penguatan layanan dasar pendidikan, revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, serta pengembangan karakter dan talenta generasi muda. Menurutnya, implementasi kebijakan pendidikan juga perlu berlandaskan pada empat prinsip utama, yakni partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kolaboratif lintas sektor dan daerah, berbasis data sehingga keputusan diambil berdasarkan fakta, serta solusi kontekstual yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah tanpa kehilangan arah kebijakan nasional.
Dalam arahannya, Atip menekankan bahwa berbagai tantangan pendidikan saat ini memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan inovatif. “Tantangan ini tidak bisa kita jawab dengan cara lama. Kalau kita ingin menghasilkan yang berbeda maka langkah-langkah kreatif dan kebijakan-kebijakan inovatif itu menjadi keharusan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BBPMP Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti, menjelaskan bahwa kegiatan Konsolidasi Daerah ini merupakan tindak lanjut dari Konsolidasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini juga bertujuan memperluas keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam implementasi program prioritas pendidikan.
“Pada konsolidasi nasional sebelumnya yang diundang hanya kepala dinas pendidikan. Sementara implementasi program prioritas tentu membutuhkan partisipasi berbagai unsur, sehingga melalui konsolidasi daerah ini kami berupaya menghadirkan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program-program tersebut,” jelasnya.
Penjaminan mutu pendidikan merupakan fondasi penting dalam membangun generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat pemahaman terhadap arah kebijakan pendidikan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. “Kami berharap hasil konsolidasi ini tidak hanya menjadi catatan diskusi, tetapi benar-benar menjadi langkah implementasi yang akan kita kawal bersama,” pungkas Nugraheni.
Kegiatan Konsolidasi Daerah BBPMP Jawa Tengah diikuti oleh sekitar 250 peserta yang berasal dari unsur pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Kegiatan ini juga menghadirkan mitra pembangunan serta narasumber yang berbagi praktik baik dalam implementasi program pendidikan di daerah.
Selama tiga hari pelaksanaan kegiatan, peserta membahas implementasi sekitar 20 program prioritas pendidikan melalui empat komisi tematik, yang mencakup antara lain wajib belajar 13 tahun, pendidikan nonformal, penguatan literasi dan numerasi, pembelajaran mendalam, koding dan kecerdasan artifisial, revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, sistem penerimaan murid baru, pendidikan inklusif, hingga pengembangan talenta unggul.
Hasil pembahasan dari masing-masing komisi selanjutnya akan diplenokan pada hari terakhir kegiatan sebagai dasar penguatan implementasi program prioritas pendidikan di daerah. Pada kesempatan ini, BBPMP Jawa Tengah juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah yang dinilai berhasil mengimplementasikan berbagai program prioritas Kemendikdasmen di wilayahnya masing-masing.
(Kontributor: Arif)
