Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agatha Retnosari,,saat mendatangi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH), Pegirian, Kota Surabaya, Selasa (10/5/2022) malam
Klikwarta.com, Jawa Timur - Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agatha Retnosari langsung merespon adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang telah menjangkiti hewan ternak di empat daerah di Jawa Timur. Ia pun langsung mendatangi Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH), Pegirian, Kota Surabaya, Selasa (10/5/2022) malam.
Agatha mendatangi RPH karena khawatir wabah PMK yang telah ditemukan di Kabupaten Sidoarjo, Lamongan, Gresik dan Mojokerto mempengaruhi stok daging sapi di Surabaya. Hal ini tentu menyulitkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti pedagang bakso dan sebagainya.
"Karena itu saya datang ke sini ingin mengetahui bagaimana terkait penanganan, bagaimana wabah PMK tidak menular atau masuk ke RPH ini," kata Agatha di sela-sela tinjauan.
Politisi asal PDIP itu menyebut jika terjadi kelangkaan daging sapi itu dampaknya tidak terlalu kepada para ibu rumah tangga karena masih bisa mencari alternatif lain. Namun, bagi pengusaha UMKM yang memang bahan dasar produknya daging sapi atau kambing, tentu akan mengalami kesulitan mendapatkan stok.
"Nah, sejauh ingin dari pengamatan saya, RPH sudah melakukan beberapa tindakan pencegahan," ujarnya.
Agatha menegaskan, bahwa penyebaran wabah PMK di empat kabupaten Jatim tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mengingat berdasarkan penjelasan dari dokter hewan, persentase virus PMK ini dapat menyebabkan 50 persen kematian pada pedet atau anak sapi. Apabila kemudian anak sapi pasokannya berkurang, otomatis akan berpengaruh pada keberadaan sapi potongnya.
"Kemudian yang dikhawatirkan adalah terjadi kelangkaan daging sapi. Apalagi sebentar lagi menghadapi Hari Raya Idul Adha. Kalau kemudian itu terjadi, maka sapi akan mahal dan pasokannya juga akan menyulitkan masyarakat," papar Agatha.
Melihat kondisi seperti saat ini, Komisi B DPRD Jatim mendorong Dinas Peternakan Provinsi Jatim agar segera memberikan petunjuk teknis soal pencegahan dan penanganan hewan yang terjangkit PMK kepada seluruh RPH di Jawa Timur. Termasuk pula kepada Dinas Peternakan yang ada di kota/kabupaten.
"Karena ini virus, sehingga harus segera ditangani dengan maksimal," imbuhnya.
Agatha berharap, agar sapi yang kondisinya sehat dan berada di luar provinsi bisa didatangkan ke Jatim sebagai bentuk antisipasi kelangkaan daging. Artinya, sapi tersebut bukan import, melainkan dari luar Provinsi Jatim yang sudah dipastikan aman dari virus PMK.
"Paling tidak sapi dari provinsi lain yang masih bebas PMK mestinya bisa mengisi kekurangan stok sapi. Karena dikhawatirkan saat Idul Adha, harga sapi menjadi lebih mahal dan masyarakat Jatim menjadi lebih susah," tuturnya.
Komisi B DPRD Jawa Timur dalam waktu dekat juga bakal memanggil Kepala Dinas Peternakan Jatim untuk mengetahui langkah penanganan virus PMK yang sudah merebak di empat kabupaten.
"Komisi B akan memanggil Kepala Dinas Peternakan dan juga meminta keterangan Pusat Veteriner Farma (PUSVETMA) Jatim terkait upaya pencegahan dengan melakukan vaksinasi sapi-sapi di Jatim," tegasnya.
Kepala RPH Surabaya, Fajar Arifianto menjelaskan, sejauh ini stok daging di Surabaya masih aman. Meski muncul wabah PMK di sejumlah wilayah di Jatim. Setiap hari, kebutuhan sapi di Surabaya mencapai 300 ekor. Dari jumlah itu, separuhnya dipenuhi oleh RPH di Pegirikan dan Kedurus.
"Kebutuhan di Surabaya bisa dipenuhi dari 300 ekor sapi. Di RPH bisa memasok 150 ekor, alhamdulillah jumlah pemotongan masih berjalan baik untuk di Pegirikan dan Kedurus," katanya.
Fajar khawatir jika wabah PMK itu tidak ditangani secara cepat, maka stok daging di Surabaya akan langka. Mengingat para pedagang mulai mengeluh kesulitan untuk mencari sapi siap potong karena sebagaian besar pasar hewan di Jatim tutup.
"Tapi memang ada kekhawatiran kelangkaan sapi dan ini harus kita atasi segera. Harus ada solusi dari Disnak Jatim apa yang harus dilakukan mengatasi kelangkaan sapi karena kebutuhan masyarakat akan daging harus dicukupi," katanya.
Fajar mengaku melakukan beberapa langkah pencegahan agar hewan yang terjangkit PMK tidak masuk ke RPH. Diantaranya adalah melakukan screening secara ketat terhadap hewan yang masuk ke RPH serta menolak sapi dari empat wilayah yang ditemukan PMK.
"Kita tahu penyebaran secara cepat, dengan pemeriksaan surat dan antemorthem sebelum dan sesudah dipotong upaya kami mencegah virus masuk RPH selain disinfektan dan sebagainya," katanya.
Seperti diketahui, bahwa virus PMK telah ditemukan di empat kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ini berdasarkan, konfirmasi hasil lab Pusat Veteriner Farma (PUSVETMA) pada tanggal 5 Mei 2022. Berdasarkan laporan PUSVETMA, penyakit menular ini telah menyerang sekitar 1.247 ekor ternak sapi di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Mojokerto.
Dari data yang dihimpun, penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak tersebut diketahui sangat mudah menular. Hewan ternak yang terjangkit, bisanya akan mengalami demam tinggi yakni sekitar 39 sampai 41 derajat celcius dan mengeluarkan busa di mulutnya.
Pada fase selanjutnya, hewan tersebut akan mengalami luka di rongga mulutnya dan kuku kaki mengeras sehingga tidak bisa berjalan. Jika tidak tertolong, ternak akan mengalami kematian.Penyakit mulut dan kuku telah mewabah di empat kabupaten di Jatim. Yakni Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan kabupaten Mojokerto.(*)
