Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Juliyatmono. (Foto: Istimewa)
Klikwarta.com, Karanganyar - Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, menyerukan perubahan paradigma dalam memandang literasi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa literasi tidak boleh lagi dianggap sebagai urusan sektor pendidikan semata, melainkan harus diposisikan sebagai pilar utama dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif.
Dalam pernyataannya, Selasa (20/1/2026) di Jakarta, Juliyatmono menekankan bahwa penguatan literasi nasional memerlukan komitmen nyata berupa integrasi kebijakan dan dukungan anggaran yang berkelanjutan.
Juliyatmono menjelaskan bahwa literasi memiliki kaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan. Menurutnya, akses terhadap informasi dan pengetahuan adalah kunci untuk mempercepat pembangunan antarwilayah.
“Negara tidak boleh ragu. Investasi pada literasi adalah investasi pada masa depan bangsa. Ini adalah fondasi jangka panjang yang akan menentukan daya saing kita di kancah global,” tegas Juliyatmono.
Ia menambahkan bahwa kebijakan literasi harus dirancang secara komprehensif, mulai dari tahap perencanaan di pusat hingga implementasi anggaran yang tepat sasaran di tingkat daerah.
Meski mengapresiasi kemajuan tata kelola dan pemanfaatan teknologi oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Juliyatmono memberikan catatan kritis mengenai ketimpangan akses. Ia mendorong agar program literasi tidak hanya terpusat di kota-kota besar.
Beberapa poin utama yang didorong oleh Komisi X antara lain yaitu memastikan aksesibilitas program literasi menjangkau daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Digitalisasi perpustakaan untuk mempercepat transformasi layanan berbasis teknologi agar lebih inklusif, dan revitalisasi sarpras guna meningkatkan kualitas perpustakaan daerah untuk menekan kesenjangan literasi antarwilayah.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif, Komisi X berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan untuk literasi memberikan dampak nyata. Sinergi lintas kementerian menjadi syarat mutlak agar program tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kami di DPR RI akan terus mengawal agar kebijakan literasi selaras dengan arah pembangunan nasional. Program harus berorientasi pada hasil (result-oriented) dan dapat diukur kemajuannya,” tutupnya.
Pewarta : Kacuk Legowo
