Prosesi pengambilan sumpah jabatan PNS Pemkot Blitar
Klikwarta.com | Kota Blitar - Plt Walikota Blitar Santoso memimpin pengambilan sumpah pegawai negeri sipil hasil seleksi penerimaan tahun 2018 dan pejabat fungsional di Balaikota Koesumo Wicitra, Jumat (13/03/2020).
Pengambilan sumpah jabatan itu disaksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar Rudy Wijonarko, Kepala BKD Pemkot Blitar Suyoto, Kepala BPKAD Pemkot Blitar Widodo Saptono Yohanes, Sekretaris DPUPR Pemkot Blitar Dindin Alinurdin dan para tamu undangan lainnya.
Kepala BKD Pemkot Blitar Suyoto menuturkan, ada 239 CPNS yang diambil sumpah dengan rincian 213 CPNS hasil seleksi penerimaan tahun 2018, CPNS PTT Kemenkes 10 orang, CPNS Penyuluh Pertanian 3 orang, CPNS STTD 3 orang, CPNS formasi fungsional penguji kendaraan bermotor 3 orang dan CPNS dari IPDN sebanyak 7 orang.
"Jadi setelah disumpah ini, yang bersangkutan otomatis gaji sudah seratus persen. Dan menerima hak-hak yang lain sekaligus status yang bersangkutan sudah kuat. Sehingga tanggungjawab tugas mereka harus diemban dengan baik, penuh tanggungjawab," katanya.
Ditukaskannya, para CPNS yang baru disumpah menjadi PNS ini akan menerima gaji sekitar empat juta delapan ratusan. Itu merupakan gaji pokok ditambah dengan honor TPP.
Sementara Plt Walikota Blitar Santoso berharap para PNS tersebut mampu membuktikan etos kerja yang mumpuni seusai definitif sebagai PNS. Dia juga menegaskan tidak mau dengan PNS yang semangat kerjanya lemah dan berkinerja kualitas rendah.
"Artinya profesionalitas dalam bertugas harus maksimal. Harus semangat, jangan sampai baru jadi PNS semangat kerjanya malah rendah. Inovasi bertugas harus punya. Birokrasi harus berjalan dengan fleksibel dan memudahkan masyarakat," jelasnya.
Santoso turut mengingatkan pentingnya menjaga netralitas dalam bertugas. Artinya, PNS harus bekerja murni untuk kepentingan negara dan bangsa, diatas kepentingan pribadi maupun golongan.
"Sekarang tahun politik, tahun dilaksanakannya Pilkada serentak, jangan sampai terlibat dalam politik. Pilihan harus tetap punya karena itu demokrasi. Tetapi jangan sampai terlibat dalam politik. Jaga netralitas sebagai seorang PNS," pungkasnya.
(Faisal / Hms / Adv)
