Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, saat menjadi pembicara dalam sosialisasi bertema “Membangun Ekosistem Perguruan Tinggi yang Adaptif dan Inklusif” di Aula Kampus Universitas Surakarta (UNSA), Senin (22/12/2025)
Klikwarta.com, Karanganyar - Wajah pendidikan tinggi di Indonesia bersiap mengalami transformasi besar. Melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pemerintah berkomitmen menghapus garis pemisah atau dikotomi antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Langkah strategis ini disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, dalam forum sosialisasi di Universitas Surakarta (UNSA), Senin (22/12/2025). Menurutnya, regulasi baru ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan upaya menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif.
Salah satu poin krusial dalam revisi ini adalah penjaminan hak bagi para pendidik di sektor swasta. Juliyatmono menegaskan bahwa ke depannya, tidak boleh ada kesenjangan antara dosen negeri dan swasta.
"Kami ingin memastikan dosen di PTS memiliki hak, tingkat kesejahteraan, dan peluang pengembangan karier yang setara dengan rekan-rekan mereka di PTN. Ini adalah bentuk dukungan agar PTS bisa terus berakselerasi," ungkap Juliyatmono.
Selain penyetaraan institusi, pemerintah juga menyiapkan gebrakan melalui Program Sekolah Garuda. Dengan alokasi anggaran mencapai Rp70 triliun, program ini dirancang untuk menjamin akses pendidikan selama 13 tahun bagi warga di kelompok ekonomi terbawah (desil 1 dan 2). Targetnya adalah memutus rantai kemiskinan melalui jalur akademik.
Narasi perubahan juga datang dari sisi akademisi. Dr. Ir. H. Bambang Dwiloka, M.S., dari Universitas Diponegoro (Undip), menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam penelitian kampus. Ia mengkritik tradisi riset yang selama ini seringkali hanya terjebak pada mengejar angka kredit dan publikasi jurnal tanpa dampak nyata.
"Riset jangan hanya jadi penghuni perpustakaan atau 'menara gading'. Kita harus bergeser dari sekadar mengejar hibah menjadi riset kolaboratif yang hasilnya bisa langsung dirasakan oleh industri dan masyarakat di lapangan," tegas Bambang.
Menutup diskusi, Juliyatmono menekankan bahwa kualitas demokrasi sebuah bangsa sangat bergantung pada akses pendidikannya. Mengingat angka partisipasi pendidikan tinggi Indonesia yang masih di kisaran 10 persen, pemerintah akan terus mengoptimalkan skema seperti KIP Kuliah berbasis data BPS untuk meringankan beban biaya kuliah (UKT).
Penguatan PTS dan transformasi riset ini dipandang sebagai fondasi utama dalam menjemput visi Indonesia Emas 2045, di mana pendidikan tinggi menjadi motor penggerak kesejahteraan bangsa.
Pewarta : Kacuk Legowo
