Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Agus Zunaidi Dihubungi Klikwarta.com di Ruang Kerjanya (foto: Faisal NR / Klikwarta.com)
Kliwarta.com | Kota Blitar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Agus Zunaidi mengakui, realisasi-realisasi penyerapan anggaran di semester pertama hingga saat ini masih belum menampakkan hasil yang baik. Itu terjadi, lantaran banyaknya agenda penyerapan anggaran yang terkendala jadwal lelang.
"Kan ada tahapan-tahapan yang lelang itu, padahal akhir tahun harus selesai. Sehingga juga menjadi sorotan. Realisasi di tahun ini penyerapannya masih banyak yang kurang. Kami mendorong pemerintah kota tingkatkan PAD," kata Agus Zunaidi, Jumat (11/09/2020).
Dia menyarankan Pemkot Blitar, memanfaatkan sejumlah sektor untuk meninggikan PAD. Beberapa sektor dimaksud ialah menggali dari hasil pajak Reklame, Baliho, usaha mikro, dan restoran. Ia meyakini, jika beberapa sektor itu dikerjakan dengan baik, secara signifikan PAD mampu didongkrak.
Komisi-komisi di DPRD, kata dia, juga tengah intensif berkomunikasi dan berkoordinasi bersama Tim Anggaran maupun Badan Anggaran Kota Blitar membahas terkait penyiapan kebijakan strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ini mesti dilakukan, dinilainya momentum pandemi Covid-19 harus menjadi motivasi bersama untuk lebih bangkit disaat masa sulit berlangsung seperti sekarang ini.
"Tentang PAD, secara detailnya nanti masing-masing komisi di dalam rapat tim anggaran dan badan anggaran itu menjadi atensi kami bagaimana percepatan peningkatan PAD dilakukan. Kita juga menanyakan bagaimana OPD-OPD melangkah untuk ini," ulasnya.
Agus menambahkan, tidak kalah penting sebagai percepatan penyerapan anggaran di bidang renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni (LH) oleh Dinas Perumahan Rakyat (Dispera). Kalangan DPRD, katanya, juga meminta agenda realisasi pembangunan RTLH menjadi LH harus dikerjakan lebih cepat dan terjadwal dengan baik.
Selain sisi penyerapan anggaran maksimal lantaran ada kecepatan dan jadwal yang tertata dengan rapi, diproyeksi kesejahteraan masyarakat penghuni RTLH menjadi LH bisa dikendalikan oleh eksekutif.
"Masalah perumahan itu tentang data rehap rumah menjadi persoalan. Sehingga kalau anggaran sudah turun mereka (Dispera) tidak kedandapan. Jadi mana yang penting dan yang genting itu harus difahami oleh Eksekutif," tandasnya.
(Pewarta : Faisal NR / Adv)
