Komisi D Pertanyakan Dishub Jatim Hanya Fokus Pembangunan Pelabuhan

Selasa, 24/05/2022 - 19:01
Komisi D DPRD Jatim, saat mendatangi Pelabuhan Paciran Lamongan, Selasa (24/5/2022).

Komisi D DPRD Jatim, saat mendatangi Pelabuhan Paciran Lamongan, Selasa (24/5/2022).

Klikwarta.com, Jawa Timur - Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mendapatkan kucuran dana yang cukup besar di tahun 2022, yakni senilai Rp120 miliar. Namun, saat ini masih proses lelang dan belum ada pemenangnya.

Rinciannya yakni, Pelabuhan Paciran Lamongan Rp51 miliar, Pelabuhan Masalembu Sumenep Rp15 miliar, Pelabuhan Jangkar Situbondo Rp15 miliar, Pelabuhan Taddan Sampang Rp15 miliar, Pelabuhan Probolinggo Rp16 miliar dan Pelabuhan Bawean Gresik Rp8 miliar.

Komisi D DPRD Jatim pun mulai pelototi proses lelang. Mulai pemenang lelangnya hingga proses pembangunan pelabuhan yang menelan anggaran Rp120 miliar itu.

Komisi yang membidangi pembangunan ini mendatangi langsung Pelabuhan Paciran Lamongan. Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim pun memaparkan Masterplan Pelabuhan Paciran.

Anggaran yang digelontorkan lewat APBD 2022 ini dipertanyakan oleh Anggota Komisi D DPRD Jatim, Makin Abbas.

Politisi PKB itu mempertanyakan perhatian Dishub Jatim hanya tertuju pada pelabuhan saja.

"Jangan hanya pelabuhan, terminal itu juga tolong dibenahi," ujarnya kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishub Jatim, Luhur Prihadi Eka, Selasa (24/5/2022).

Makin Abbas berharap terminal yang berdekatan dengan pelabuhan Paciran ini tidak lupa untuk dibenahi. Sebab, dengan adanya peningkatan kapal yang bersandar ini tentunya akan ramai.

Pernyataan itu ditimpali oleh Anggota Komisi D lainnya, Masduki. Ia nyeletuk alasan kenapa Dishub Jatim ini hanya fokus pada pelabuhan.

"Pak Nyono (Kadishub Jatim, red) ini kan dari Kabid Perhubungan Laut. Mangkanya pembangunan banyak menyentuh laut," terangnya.

Sementara, Ketua Komisi D DPRD Jatim, dr Agung Mulyono mengaku kehadirannya bersama rombongan ingin mendengar klarifikasi terkait anggaran pembangunan Pelabuhan Paciran senilai Rp51 miliar.

"Memang bahwasannya sudah terencana dan tersampaikan pada paparan 29 november 2021 lalu. Karena sampai hari ini masih proses lelang dan belum ada pemenangnya, jadi masih proses lelang," kata dia.

Terkait Pelabuhan Paciran yang mendapat anggaran sebesar Rp51 miliar dan Masalembu Sumenep hanya Rp15 miliar, dr Agung menegaskan Pelabuhan Paciran merupakan pelabuhan utama antar pulau, baik untuk barang maupun penumpang.

"Kita ingin pelabuhan itu ada progres dan perbaikan. Intinya selalu minta progesnya bagaimana, solusinya apa," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishub Jatim, Luhur Prihadi Eka menjelaskan masterplan Pelabuhan Paciran. Menurutnya, ini adalah pelabuhan multipurpose yang melayani angkutan penyeberangan dan angkutan laut (Cargo).

"Pekerjaan tahun 2022 merupakan pembangunan berkelanjutan dari pekerjaan tahun 2021 dan tahun anggaran sebelumnya, sesuai dengan studi rencana induk pelabuhan," kata dia.

Luhur menyampaikan bahwa proses ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur.

"Pada 29 November 2021 juga sudah rapat dengan Komisi D," imbuhnya. Luhur menjelaskan Pelabuhan Paciran pada waktu itu diusulkan sebesar Rp56 miliar. Tapi, kata dia, setelah melihat urgensinya ternyata hanya butuh Rp 51 miliar.

"Sehingga Rp51 miliar ini yang kita lelangkan kemarin," jelasnya.

Luhur pun meminta kepada semua pihak untuk mengawal bersama-sama proses lelang sampai pada tahap pembangunannya nanti.

"Setelah lelang selesai dan penunjukan pemenang baru proses di lapangan. Nah, dalam pelaksanaan maei kita kawal bareng-bareng," ajak dia.

"Apa yang kita beli kepada penyedia jasa, ya itu yang kita terima. Prinsipnya tidak ada sama sekali indikasi korupsi," tegasnya.

Luhur mengaku pelabuhan menjadi salah satu fokus Dishub di tahun 2022.

"Tapi, yang menjawab bukan saya, saya tahu, tapi saya tidak pas menjawabnya," pungkas Luhur.(*)

Berita Terkait