Elemen petani, buruh, mahasiswa, dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Rakyat (APERA) Solo Raya, menggelar unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional, di halaman Gedung DPRD Karanganyar, Selasa (24/9/2024)
Klikwarta.com, Karanganyar - Unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional dilakukan elemen petani, buruh, mahasiswa, dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Rakyat (APERA) Solo Raya, di halaman Gedung DPRD Karanganyar, Selasa (24/9/2024).
Gabungan massa aksi terdiri dari Serikat Tani Bumi Intanpari - Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Sertabumi - AGRA), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Karanganyar, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surakarta, Front Mahasiswa Nasional (FMN) UNS, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FP UNS, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FP, dan League of Social Studies & Research (LSSR).
Aksi tersebut mereka gelar sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib para petani di Kabupaten Karanganyar yang kian hari dinilai makin memprihatinkan sebab mengalami krisis di berbagai persoalan, mulai dari kesulitan air karena praktik monopoli, harga komoditas hasil pertanian yang tidak pasti dan bahkan cenderung rendah, serta kelangkaan dan harga pupuk yang mahal.
Aksi yang dilakukan dengan orasi dan membentangkan sejumlah poster itu juga menyatakan, semakin terpuruknya petani di Karanganyar tak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah yang sering kali dianggap tidak berpihak kepada petani kecil.
Salah satunya adalah sumber daya air bagi pertanian kian hari kian menipis. Krisis air untuk petani dinilai bukan semata karena krisis Iklim, tetapi juga akibat pengelolaan sumber daya alam yang buruk dan monopoli sumber mata air oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Karanganyar.
"Akibatnya, petani terpinggirkan dan harus berebut dengan korporasi untuk mendapatkan sumber air. Kekurangan air ini membuat ongkos produksi pertanian bertambah terutama saat musim kering. Persoalan yang juga dihadapi petani adalah setiap musim panen tiba, petani Karanganyar terjebak dalam ketidakpastian harga komoditas. Hasil jerih payah yang seharusnya bisa menopang kehidupan layak justru dihargai murah oleh para tengkulak dan pasar," tegas salah satu petani dalam orasinya.
Harga panen gabah hanya dihargai 5.000/kg. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya peran pemerintah dalam melindungi harga komoditas pertanian. Selain itu, kelangkaan pupuk yang terus terjadi dari tahun ke tahun semakin memperparah kesulitan petani.
"Harga pupuk yang mahal membuat biaya produksi meningkat. Sementara hasil panen mereka tidak mendapatkan harga yang layak di pasar. Pemerintah sering kali memberikan subsidi pupuk, tetapi distribusinya tidak merata dan cenderung tidak memadai, sehingga membuat banyak petani di Karanganyar terpaksa mengurangi penggunaan pupuk atau
bahkan meninggalkan lahan pertanian mereka," tandas orator.
Demonstran juga menyoroti alih fungsi lahan pertanian produktif yang banyak menjadi lahan industri maupun bangunan perumahan di Karanganyar. Mereka juga mendorong pemerintah daerah agar menerbitkan perda yang menjamin sumber mata air untuk petani, dan enjamin ketersedian pupuk dengan harga terjangkau untuk petani.
Mereka juga mendesak pemerintah untuk membuat regulasi stabilisasi harga gabah yang mengutungkan petani, dan mendorong BULOG untuk menyerap hasil panen dari petani langsung serta menjamin harga komoditas petani holtikultura dan menyediakan akses pasar seluas-luasnya. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan irigasi pertanian dan jalan usaha tani yang berkeadilan dan bebas dari politisasi.
Aksi di Gedung DPRD Karanganyar ini diakhiri dengan audiensi dengan Pimpinan DPRD Karanganyar serta stakeholder terkait. Para pengunjuk rasa meminta para pihak yang berkepentingan berani menandatangani tuntutan mereka.
Pewarta : Kacuk Legowo
