Anggota Komisi D DPRD Jatim, R. Harisandi Savari
Klikwarta.com, Surabaya - Komisi D DPRD Jawa Timur menyoroti serius keberadaan perlintasan sebidang kereta api yang dinilai tidak produktif dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Hal ini mengemuka pasca kecelakaan di Bekasi yang kembali menjadi pengingat lemahnya pengamanan di sejumlah titik perlintasan.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, R. Harisandi Savari, menegaskan bahwa di wilayah Jawa Timur masih banyak ditemukan perlintasan sebidang yang tidak memiliki penjagaan memadai, bahkan berada di lokasi dengan tingkat aktivitas rendah.
“Peristiwa di Bekasi harus menjadi alarm keras bagi kita semua. Di Jawa Timur, masih banyak perlintasan sebidang yang tidak produktif, minim pengawasan, dan justru menjadi titik rawan kecelakaan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya pada kamis ( 30/4/2026).
Komisi D, lanjutnya, mendorong pemerintah provinsi bersama pemangku kepentingan, termasuk PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah kabupaten/kota, untuk segera melakukan inventarisasi dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perlintasan sebidang.
Menurutnya, perlintasan yang tidak lagi memiliki urgensi tinggi atau volume lalu lintas signifikan sebaiknya ditutup demi keselamatan masyarakat.
“Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Jika ada perlintasan yang secara fungsi sudah tidak produktif, maka opsi penutupan harus berani diambil. Jangan menunggu korban berikutnya,” tegasnya.
Selain penutupan, Komisi D juga mendorong percepatan pembangunan perlintasan tidak sebidang seperti flyover atau underpass di titik-titik strategis dengan mobilitas tinggi.
Langkah ini dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko kecelakaan serta meningkatkan kelancaran lalu lintas di kawasan padat.
Komisi D DPRD Jatim juga meminta adanya sinergi lintas sektor agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi menjadi bagian dari perencanaan transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal nyawa manusia. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang tegas dan berpihak pada keselamatan,” pungkasnya. (**)
