Anggota Pansus BUMD DPRD Jatim Lilik Hendarwati
Klikwarta.com, Surabaya - Pansus BUMD DPRD Jatim tengah menggodok rekomendasi pembentukan BUMD khusus pangan. Langkah ini diambil agar Jatim sebagai lumbung pangan nasional punya manajemen pangan yang mandiri dan tidak lagi dicampur dengan bisnis lain.
Urgensi pembentukan entitas baru ini muncul karena tata kelola pangan Jatim dinilai belum maksimal. Saat ini, BUMD pangan masih menaungi lini usaha yang tidak relevan dengan sektor pangan.
“Kita sudah studi banding ke PT Food Station Tjipinang Jaya di Jakarta. Jatim butuh entitas seperti itu, yang jadi jembatan efektif dari hulu ke hilir,” kata Anggota Pansus BUMD DPRD Jatim Lilik Hendarwati, Minggu (19/4/2026).
Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim itu, potensi pangan Jatim besar tapi belum tergarap optimal. Penyebabnya: pengelolaannya masih numpang di BUMD yang fokus bisnisnya terlalu beragam.
“Selama ini BUMD pangan kita itu masih tercampur-campur. Fokusnya harus satu. Tidak jualan sembako, jualan rumah, apartemen, sampai pergudangan. Kalau dikelola khusus, hasilnya pasti beda,” tegasnya.
Lilik menyoroti Puspa Agro sebagai contoh. Meski infrastrukturnya memadai, Puspa Agro belum jadi motor penggerak pangan daerah. Masalahnya ada di manajerial yang kurang tajam.
Ia menekankan, BUMD pangan harus punya spesialisasi kerja yang jelas. Ada tim yang fokus kumpulkan pasokan dari petani, ada divisi marketing, dan ada bagian penjualan. Tidak multitasking ke semua lini.
“Kalau khusus, kerja akan lebih intens menyelesaikan masalah pangan. Ada yang ngurus hulu, ada yang ngurus hilir sampai pasar,” ujar anggota Komisi C DPRD Jatim itu.
Pembentukan BUMD Pangan khusus ini juga disiapkan untuk menangkap peluang Jatim sebagai "Gerbang Baru Nusantara" bagi IKN. Sebagai lumbung pangan terbesar, Jatim paling strategis jadi pemasok utama logistik ke Kalimantan.
Syaratnya, Jatim harus punya sistem manajemen satu pintu yang kuat. Lilik mencontohkan konsep Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang mengintegrasikan koperasi desa sebagai penyokong hulu. Pola itu bisa diadopsi di level provinsi lewat BUMD Pangan.
“Pasokan pangan dari Jatim adalah yang terdekat ke IKN. Kita lumbung pangan Indonesia. Kalau BUMD Pangan konsepnya dari hulu ke hilir, dampaknya luar biasa. Potensi ada, tinggal pengelolaannya,” pungkas Lilik.
Dengan BUMD khusus, Jatim diharapkan jadi terminal pangan tangguh untuk kebutuhan domestik sekaligus menyuplai daerah strategis seperti IKN. (**)
