DPMD Jember Beri Peringatan Tegas kepada Perangkat Desa: Jangan Tunggu Warga Mengadu Baru Bergerak!
Klikwarta.com, Jember - Kepala dusun dituntut bukan sekadar mengurus administrasi pemerintahan, tetapi harus mampu membaca persoalan masyarakat, bahkan sebelum warga datang menyampaikan keluhan. Pesan tegas tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Drs. Moh. Djamil, M.Si., saat menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Dusun Krajan, Desa Mayang, Kecamatan Mayang, Rabu (18/11/2026).
Di hadapan perangkat desa dan masyarakat, Djamil menegaskan bahwa perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan. Karena itu, kehadirannya harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya sebatas menjalankan rutinitas di kantor desa.
Menurutnya, seorang kepala dusun tidak boleh bekerja dengan pola menunggu laporan atau baru bergerak setelah mendapatkan aduan. Sebaliknya, mereka harus aktif turun ke lapangan, membangun komunikasi, mendengarkan keluhan, dan memahami kondisi warganya.
"Kalau sudah mampu merasakan getaran suara hati masyarakat, tidak perlu menunggu informasi langsung. Kepala dusun harus bisa menerjemahkan keinginan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat," tegas Djamil.
Ia memberikan perhatian khusus terhadap warga kelompok rentan, seperti lanjut usia, masyarakat yang sakit, hidup seorang diri, hingga keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi.
Djamil mengingatkan, jangan sampai ada warga yang membutuhkan pertolongan justru tidak terdeteksi oleh pemerintah desa.
"Jangan sampai ada warga yang sudah lansia, sakit-sakitan, apalagi hidup sendiri, tetapi tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan kalau sampai ada warga yang tidak bisa makan, itu menjadi persoalan serius yang harus segera diketahui dan ditangani," ujarnya.
Djamil juga menekankan bahwa kepala dusun harus memiliki kemampuan lebih dari sekadar administrasi. Mereka dituntut memahami persoalan pertanahan, administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, serta mampu melakukan mediasi ketika terjadi konflik antarwarga.
Selain itu, perangkat desa harus menguasai data kependudukan secara akurat. Pendataan menjadi penting agar pemerintah dapat mengetahui kondisi masyarakat sekaligus memastikan program-program bantuan dan pelayanan tepat sasaran.
Ia meminta kepala dusun turut menjadi penghubung program prioritas Pemerintah Kabupaten Jember dengan masyarakat. Dua di antaranya adalah Universal Health Coverage (UHC) untuk akses pelayanan kesehatan dan Beasiswa Cinta Bergema bagi warga yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
"Jangan sampai ada masyarakat yang sebenarnya berhak mendapatkan program pemerintah, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya. Kepala dusun harus memahami program tersebut dan menyosialisasikannya kepada warga," jelasnya.
Di tengah perkembangan teknologi, Djamil juga mendorong perangkat desa memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dan pelayanan publik. Bahkan, akses komunikasi dengan masyarakat harus dibuat lebih terbuka agar warga mudah menyampaikan persoalan.
Tak kalah penting, ia mengingatkan perangkat desa menjaga soliditas dan hubungan kerja dengan kepala desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen desa.
Djamil juga meminta kepala desa memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada perangkatnya. Sebab, besarnya tanggung jawab pemerintahan desa harus diimbangi dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pelayanan pemerintahan desa bukan hanya diukur dari tertibnya administrasi, tetapi juga dari seberapa cepat pemerintah mengetahui persoalan dan hadir memberikan solusi bagi masyarakat. (**)








