Direktorat Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI G. Sunarto, S.Pd., M,Si
Klikwarta.com, Madiun - Dalam upaya memperkuat ketahanan nasional yang berbasis karakter, ideologi, dan kesadaran kolektif, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Direktorat Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI G. Sunarto, S.Pd., M,Si, menggelar kegiatan strategis bertajuk Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Masyarakat di Kota Madiun, Jawa Timur, dihadiri oleh Wali Kota Madiun, Dr. Drs. H. Maidi, S.H., M.M., M.Pd., serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kegiatan tersebut menandai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyebarluaskan nilai-nilai Bela Negara.
Bela Negara: Mandat Konstitusional, Agenda Peradaban
Dalam sambutannya, Brigjen Eko Sunarto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi konkret dari Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, sebuah regulasi nasional yang menegaskan bahwa tanggung jawab bela negara tidak eksklusif milik Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia, tetapi komitmen kolektif seluruh komponen bangsa.
“Bela negara adalah investasi jangka panjang dalam membangun karakter bangsa yang tangguh dan berdaya saing. Dalam konteks pertahanan era modern, pertarungan terjadi bukan hanya di medan tempur fisik, tetapi pada tataran ideologis, kultural, dan digital,” tegas Brigjen Eko. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penguatan soft power nasional, yang bersifat preventif, edukatif, dan membangun resilien masyarakat terhadap infiltrasi nilai-nilai destruktif.
Ancaman Nonmiliter dan Paradigma Baru Pertahanan Negara
Kegiatan ini tidak berdiri sebagai agenda seremonial, melainkan sebagai bentuk respons strategis terhadap perubahan lanskap ancaman nasional yang semakin kompleks. Dalam era yang disebut para akademisi sebagai “era asimetri dan hibriditas ancaman”, pertahanan negara harus bertransformasi dari paradigma konvensional menjadi pendekatan multidimensi.
“Hari ini, perang tidak selalu ditandai dengan invasi militer. Perang kesadaran dan perang informasi menjadi arena baru. Ketika nilai kebangsaan mulai luntur dan solidaritas nasional merapuh, saat itulah kita rentan terhadap disintegrasi,” ujar Brigjen Eko dalam sesi diskusi. Fenomena seperti radikalisme berbasis ideologi, narkotika sebagai senjata generasi, kejahatan siber, disinformasi digital, hingga fragmentasi identitas budaya, disebut sebagai bentuk-bentuk “silent threats” yang dapat menggoyahkan ketahanan nasional dari dalam.
Pembangunan SDM Bela Negara: Dari Simbol ke Substansi
Wali Kota Madiun, Dr. H. Maidi, menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan aktif Kemhan dalam pembinaan masyarakat sipil di daerah. Ia menilai bahwa pembinaan kesadaran bela negara merupakan langkah fundamental dalam merawat persatuan nasional di tengah penetrasi nilai-nilai asing yang tak selalu sejalan dengan jati diri bangsa. “Kegiatan ini adalah bagian penting dari pembangunan karakter bangsa. Globalisasi boleh membuka batas, tetapi nasionalisme yang cerdas adalah pagar utama agar kita tidak kehilangan arah dan identitas,” ujarnya.
Dalam kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini, sejumlah narasumber dari berbagai instansi turut memberikan kontribusi pemikiran dan perspektif strategis. Sesi pembukaan diisi oleh Dr. S.R.M. Indah Permata Sari, S.T., M.M. dan Letkol Arm M. Tatrang, S.Sos., M.M., yang menyampaikan materi mengenai Sejarah Bangsa Indonesia dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara, sebagai fondasi ideologis dalam membangun kesadaran nasional.
Selanjutnya, paparan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Madiun menyoroti pentingnya kearifan lokal sebagai benteng nilai tradisional yang mampu memperkuat identitas kebangsaan dan menumbuhkan daya tangkal budaya terhadap penetrasi nilai asing.
Menutup rangkaian narasi tematik, AKBP Lilik Dewi Indarwati, AML., S.H., M.M. dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyampaikan materi kritis tentang ancaman narkotika yang kian mengkhawatirkan, serta dampak destruktifnya terhadap keberlangsungan generasi muda sebagai pilar masa depan bangsa.
Misi Kaderisasi: Menanam, Menyemai, Menggerakkan Kemhan berharap kegiatan ini menjadi proses kaderisasi nyata yang menghasilkan warga negara dengan kesadaran ideologis tinggi, dan mampu: Menanamkan nilai-nilai bela negara dalam hati dan Tindakan, menjadi agen perubahan dan penjaga nilai kebangsaan di komunitasnya, mengintegrasikan semangat bela negara ke dalam profesi, pendidikan, dan ruang public, Berkontribusi dalam pembangunan nasional secara aktif dan berkelanjutan.
Brigjen Eko juga menegaskan bahwa literasi digital, ketahanan budaya, pemahaman konstitusional, dan kepedulian sosial harus dimaknai sebagai bentuk “senjata” baru dalam menghadapi era disrupsi yang penuh kompleksitas dan ambiguitas nilai.
“Kader bela negara hari ini harus mampu menjembatani kesenjangan antara ideologi Pancasila dengan realitas kehidupan modern. Mereka harus menjadi pelita di tengah kabut disinformasi dan polarisasi sosial,” pungkasnya.
Sinergi Pusat-Daerah: Pilar Sistem Pertahanan Semesta
Kehadiran unsur Muspida dan elemen pemerintah daerah dalam kegiatan ini mempertegas konsep pertahanan semesta (total defense) yang diusung Kemhan, yakni sistem pertahanan negara yang bersifat menyeluruh dan partisipatif. Dalam kerangka ini, masyarakat sipil bukanlah objek perlindungan, tetapi subjek aktif dalam menjaga kedaulatan dan integritas bangsa. Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa program pembinaan kesadaran bela negara akan terus digencarkan ke seluruh pelosok tanah air sebagai bagian dari misi strategis mempertahankan eksistensi NKRI di tengah gelombang globalisasi, kompetisi geopolitik, dan krisis multidimensi.
“Bela negara bukan hanya tanggung jawab negara terhadap rakyat, tapi juga tanggung jawab rakyat terhadap bangsanya,” tutup Brigjen Eko dengan penuh keyakinan.
Pembinaan Bela Negara bukan hanya isu pertahanan, tetapi telah menjadi tema besar dalam wacana kebijakan publik, studi ketahanan nasional, dan kajian pembangunan karakter bangsa. Kegiatan di Madiun ini adalah bagian dari transformasi pendekatan pertahanan nasional — dari basis militeristik ke pendekatan sosiologis dan kultural. (*)
