Lawan Mafia Tanah dan Hutan, FPPM Unras di Depan Kantor Pemkab dan Perhutanan Blitar

Selasa, 27/09/2022 - 19:09
Massa Aksi FPPM Unras di Depan KPH Perum Perhutani Blitar (foto : Faisal NR / Klikwarta.com)
Massa Aksi FPPM Unras di Depan KPH Perum Perhutani Blitar (foto : Faisal NR / Klikwarta.com)

Klikwarta.com, Kabupaten Blitar - Front Perjuangan Petani Mataraman (FPPM) menggelar unjuk rasa (unras) di depan kantor Perhutanan dan kantor Bupati Blitar, Selasa (27/9/2022).

Unras yang dimotori Marjoko selaku Ketua FPPM ini dihadiri Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) M. Trijanto beserta ratusan massa dari berbagai penjuru daerah Kabupaten Blitar. Sebelum berangkat unras, mereka berkumpul di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Raden Wijaya Kota Blitar dengan dikawal aparat kepolisian. 

Lokasi pertama yang dijadikan tempat untuk unras FPPM berada di kantor Perhutani Blitar di Jalan Sudanco Supriyadi Kota Blitar. Ratusan massa aksi diterima sejumlah pimpinan kantor Perhutani Blitar. Trijanto dan Fahrul Iga Taufik turut berorasi dengan penuh semangat membawa suara perjuangan bagi masyarakat.

Informasi yang berhasil diterima Klikwarta.com, ada 5 tuntutan yang dibawa FPPM pada unras ini. FPPM menuntut KPH Perum Perhutani Blitar untuk melaksanakan program perhutanan sosial dan reforma agraria tanpa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

Kemudian FPPM juga menuntut KPH Perum Perhutani Blitar untuk menangkap dan memecat oknum Perum Perhutani di Jawa yang terbukti menghambat dan menggagalkan KHDPK, program perhutanan sosial dan Reforma Agraria. Menangkap dan mengadili para mafia tanah dan mafia hutan. Pewujudan tata kelola hutan secara bersih, demokratis dan berwatak kerakyatan juga menjadi tuntutan FPPM. 

"Patut diduga bahwa saat ini juga sedang terjadi banyak aksi pembangkangan yang diduga dilakukan oleh oknum KPH Perum Perhutani dalam melaksanakan program pemerintah pusat, seperti dalam pelaksanaan program perhutanan sosial dan reforma agraria di kawasan hutan pulau Jawa," ungkap Marjoko melalui keterangan rilisnya.

Dikatakannya, kuota luas Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di wilayah Blitar ada sekitar 38 ribu hektare. Perinciannya, sekitar 2 ribu hektare untuk redistribusi tanah dan lebih kurang 36 ribu hektare untuk perhutanan sosial. 

"Tapi sayang beribu sayang program perhutanan sosial dan reforma agraria bisa bakal menjadi macan kertas saja bila tidak ada komitmen dari semua pihak untuk melaksanakannya secara konsisten. Banyak mafia tanah mafia hutan yang diduga terus menerus mengganjal atau bahkan bersikeras menggagalkan program pemerintah," tandasnya. 

"Mafia-mafia itu sangat menginginkan konflik di tengah masyarakat terus terjadi. Sehingga mereka tetap berhasil mengambil keuntungan yang sangat besar tanpa harus bersusah payah membayar pajak kepada negara," pungkasnya. 

 

(Pewarta : Faisal NR)   

Related News