Nopa Supensi, Manager Pemantauan JPPR
Klikwarta.com, Jakarta - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyoroti permasalahan terkait tingginya angka golongan putih (golput) pada pilkada serentak 2024. Mengapa hal demikian bisa terjadi?
Menurut Nopa Supensi selaku Manajer Pemantauan JPPR, Ini bisa disebabkan karena pelaksanaan Pilkada digelar dalam waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan Pemilu 2024, yaitu Pilpres dan Pileg yang dilaksanakan dalam jarak waktu yang begitu singkat. Pemilu 2024 digelar pada 14 Pebruari 2024, sementara Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November 2024. Hanya berselang sembilan bulan, dengan irisan beberapa tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada yang bersamaan.
Pelaksanaan pemilu nasional dan pilkada yang berdekatan, yang digelar oleh penyelenggara pemilu, menyebabkan partai politik dan pemilih tentunya masih dalam kondisi kelelahan, sehingga hal tersebut menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih. Mau tidak mau, ini harus dan wajib menjadi evaluasi bersama ke depan. JPPR merekomendasikan pelaksanaan pemilu dan pilkada diselenggarakan di tahun yang berbeda agar ada rentang waktu untuk melakukan evaluasi dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, baru kemudian dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan pilkada.
Berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas, Jakarta mencatat angka persentase 42,05 persen dan menjadi daerah dengan golput tertinggi di Pulau Jawa. Wilayah tingkat persentase golput tertinggi berikutnya Jawa Barat yang mencapai angka 33,66 persen, Jawa Timur 30,15 persen, dan Jawa Tengah 26,44 persen.
Data secara nasional juga tidak mencapai 70 persen tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih. Jika diakumulasi, masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota berbeda-beda hasilnya. Ada yang hanya 54 persen, ada yang 77 persen, bahkan ada yang sudah mencapai 81 persen, sebagaimana disampaikan Anggota KPU RI Augus Mellaz pada Jumat, 29 November 2024 dalam jumpa pers.
Berdasarkan data tersebut, dalam pelaksanaan Pilkada 2024, angka golput meningkat serta partisipasi pemilih menurun dibandingkan dengan Pemilu 2024 pada Februari lalu dalam momentum Pilpres maupun Pileg.
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat mendorong adanya evaluasi mendalam untuk lebih meningkatkan pendidikan pemilih bagi masyarakat sekaligus memberikan tingkat kesadaran dalam memberikan hak pilih warga negara. Partisipasi merupakan indikator kualitas demokrasi yang baik serta mencerminkan adanya kepedulian warga negara dalam ikut serta menentukan pemimpin yang nantinya akan menerapkan kebijakan publik yang pro rakyat.
(Kontributor : Arif)
