Gubernur Ansar Pimpin Rakor Bersama Bupati dan Wali Kota, Evaluasi Tujuh Program Strategis Nasional di Kepri

Senin, 16/11/2026 - 19:10
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kepri

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kepri

Klikwarta.com, Kepri - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kepri dengan tema Perkembangan Pencapaian Program Strategis Nasional Presiden RI di Provinsi Kepulauan Riau, di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (16/11/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi forum evaluasi bersama untuk memastikan berbagai program strategis nasional yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau.

Dalam arahannya, Gubernur Ansar mengatakan bahwa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memantau perkembangan, mengevaluasi capaian, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala pelaksanaan program strategis nasional di daerah.

"Hari ini kita akan membahas perkembangan tujuh program, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan energi listrik, Sekolah Rakyat, Program 3 Juta Rumah, serta Cek Kesehatan Gratis yang mencakup penanganan stunting, imunisasi, dan TBC," ujar Ansar.

 

Menurutnya, seluruh program yang diluncurkan pemerintah pusat harus didukung secara maksimal oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk pelaksanaan program utama, tetapi juga melalui program pendukung agar implementasinya dapat berjalan secara komprehensif.

"Kita ingin semua program Asta Cita ini bisa kita laksanakan dan implementasikan dengan sukses di Kepri. Kita tidak boleh bersikap ambivalen, tetapi harus memberikan dukungan, termasuk melalui program-program lain agar pelaksanaannya semakin komprehensif," tegasnya.

Gubernur juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menginventarisasi berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. Hasil inventarisasi tersebut nantinya menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah kabupaten/kota.

Ia menegaskan, sejumlah persoalan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah perlu dikomunikasikan langsung dengan pemerintah pusat.

"Kalau sudah kita inventarisasi persoalannya, nanti saya pelajari bahannya. Kita bisa bersama-sama dengan para bupati dan wali kota datang ke pemerintah pusat untuk membicarakan berbagai persoalan tersebut. Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan di daerah dan membutuhkan penyelesaian dari pemerintah pusat," jelasnya.

 

Dalam pemaparan perkembangan program, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kepri Riki Rionaldi menyampaikan bahwa pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kepri telah mencapai 277 unit dari total 407 unit yang direncanakan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 114 unit telah berdiri dengan kondisi fisik 100 persen.

Sementara itu, sebanyak 106 manajer koperasi telah ditugaskan untuk mendampingi dan memastikan kesiapan operasional koperasi di lapangan selama dua tahun.

Namun, masih terdapat sejumlah kendala, di antaranya kelengkapan sarana dan prasarana koperasi yang belum terpenuhi serta persoalan status lahan. Beberapa bangunan bahkan telah berdiri secara fisik, tetapi lokasinya masih tercatat berada dalam kawasan hutan sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi untuk penyelesaiannya.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Said Sudrajat melaporkan perkembangan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pada 2026, terdapat 111 lokasi kampung nelayan yang tersebar di kabupaten/kota se-Kepri. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 110 lokasi telah berkontrak, sementara satu lokasi di Pasir Panjang, Kabupaten Lingga, masih menunggu informasi detail kontraknya.

Total nilai pembangunan KNMP tahun 2026 mencapai lebih dari Rp472 miliar. Jika digabungkan dengan pembangunan empat kampung nelayan pada 2025 senilai sekitar Rp60 miliar, total dukungan pembiayaan konstruksi selama dua tahun mencapai lebih dari Rp530 miliar.

Untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri Rika Azmi menjelaskan bahwa jumlah penerima manfaat di Kepri berdasarkan data Oktober 2026 mencapai 720.238 orang, meningkat sekitar 40 ribu penerima dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, realisasi pelayanan penerima manfaat mengalami penurunan dari sebelumnya sekitar 87 persen menjadi 69,37 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak beroperasi.

Berdasarkan data per 13 November 2026, terdapat 71 SPPG yang belum beroperasi dari total 266 SPPG yang seharusnya beroperasi di Kepri. Kota Batam menjadi daerah dengan jumlah SPPG tidak operasional terbanyak, yakni 27 unit. Sejumlah penyebabnya antara lain persoalan administrasi, belum terpenuhinya persyaratan, kejadian tertentu, serta fasilitas yang belum memenuhi ketentuan.

Pada sektor ketahanan energi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri Darwin menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi Kepri telah mencapai 99,45 persen pada 2025. Kendati demikian, masih terdapat pekerjaan rumah berupa 6.151 rumah tangga yang belum menikmati akses listrik secara memadai.

 


Selain itu, masih terdapat satu desa yang belum berlistrik akibat pemekaran wilayah di Kabupaten Lingga, 35 pulau belum berlistrik, 85 pulau menggunakan sumber listrik non-PLN, serta sejumlah wilayah yang masih mengandalkan pembangkit listrik dengan durasi operasional terbatas.

Pemerintah Provinsi Kepri bersama PLN telah menyusun peta jalan penyelesaian persoalan kelistrikan pada 2026–2027. Untuk program listrik desa tahun 2026, Kepri memperoleh dukungan perluasan jaringan listrik melalui skema grid extension di tujuh lokasi serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di tujuh lokasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kepri Mahadi Rahman memaparkan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat. Sejumlah sekolah rintisan yang berada di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna telah memasuki tahapan pelaksanaan. Bahkan, pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Natuna segera dimulai setelah proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak.

Adapun rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karimun, Lingga, Bintan, serta lokasi lainnya masih menunggu proses lebih lanjut dari kementerian terkait dan pemerintah pusat.

Untuk Program 3 Juta Rumah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri Said Nursyahdu menjelaskan bahwa persoalan perumahan di Kepri masih menghadapi tantangan berupa backlog kepemilikan rumah sebanyak lebih dari 121 ribu unit, di samping backlog rumah tidak layak huni.

Pada tahun ini, pembangunan rumah baru melalui APBD Provinsi Kepri belum dapat dialokasikan karena keterbatasan anggaran. Meski demikian, pemerintah kabupaten/kota turut memberikan dukungan, di antaranya Kabupaten Bintan yang membangun 15 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan Kabupaten Natuna sebanyak dua unit.

Secara keseluruhan, progres pembangunan rumah baru di Kepri tercatat lebih dari 9.000 unit hingga saat ini.

Di bidang kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kepri Yosei Susanti menyampaikan perkembangan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Dari target 46 persen atau sebanyak 1.034.071 orang, capaian pelayanan telah mencapai 671.065 orang.

Sementara itu, pelaksanaan CKG di lingkungan sekolah telah mencapai 57,4 persen. Kabupaten Bintan tercatat sebagai daerah dengan capaian tertinggi, yakni 84,4 persen.

Ia juga mengungkapkan masih terdapat kendala teknis dalam proses penginputan data pada aplikasi pusat. Berdasarkan hasil pendataan, sekitar 58 ribu data pemeriksaan di puskesmas telah diinput, tetapi belum muncul pada dashboard sehingga belum terhitung sebagai capaian resmi Provinsi Kepri.

Dalam rapat tersebut, para bupati dan wali kota se-Kepri juga menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program strategis nasional di wilayah masing-masing, termasuk berbagai tantangan dan kebutuhan dukungan dalam implementasinya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kepri bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota berkomitmen memperkuat sinergi, mempercepat penyelesaian berbagai kendala, serta memastikan program strategis nasional dapat terlaksana secara optimal dan merata hingga ke seluruh wilayah Kepulauan Riau.

Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, Wali Kota Tanjungpinang yang diwakili Asisten I Pemerintah Kota Tanjungpinang Samsudi, Kepala BP3KP Sumatera III Iswanto, Kepala KPPG BGN Wilayah Kepri Frans Hero Kamsia Purba, Koordinator Penyuluh Perikanan KKP Kabupaten Bintan Kurniawan, Koordinator Penyuluh Perikanan KKP Kota Tanjungpinang Elza Rusmayeni, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Sementara itu, yang mengikuti rapat secara virtual melalui Zoom, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Bupati Natuna Cen Sui Lan, Bupati Bintan Roby Kurniawan, Wakil Bupati Lingga Novrizal, Wakil Bupati Kepulauan Anambas Raja Bayu Febri Gunadian, serta Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Sularno, masing-masing bersama jajaran OPD terkait. (**) 

Berita Terkait