Jam Intel Kawal Proyek Nasional Kelautan dan Perikanan Melalui Pengamanan Pembangunan Strategis Senilai Rp 22,12 Triliun

Selasa, 17/11/2026 - 06:38
Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Prof. Reda Manthovani

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Prof. Reda Manthovani

Klikwarta.com, Jawa Barat - Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) melalui Direktorat IV melaksanakan pengawalan proyek pembangunan strategis nasional di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Hal tersebut diwujudkan dalam kegiatan Entry Meeting dan Penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk Program/Kegiatan Pengembangan Budi Daya Ikan Darat Tematik Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS), Mina Padi, serta Revitalisasi Tambak Ikan di Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat, yang berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Senin 16 November 2026. 

Dalam arahannya, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Prof. Reda Manthovani menekankan bahwa fungsi bidang intelijen dalam pengamanan pembangunan strategis bersifat preventif dan konstruktif. 

“Berdasarkan hasil kajian dan pemetaan mendalam, proyek senilai total Rp22.126.000.000.000 (dua puluh dua triliun seratus dua puluh enam miliar rupiah) ini telah memenuhi kriteria strategis dan bebas dari konflik kepentingan (conflict of interest),” ungkap Jamintel.

Kendati demikian, Jamintel mengingatkan adanya sejumlah potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang harus diantisipasi sejak dini. 

Adapun potensi AGHT tersebut meliputi ancaman, pemalakan, atau pungutan liar bagi personil pelaksana, potensi gesekan sosial akibat penolakan masyarakat sekitar, aduan masyarakat kepada aparat penegak hukum oleh pihak yang merasa tidak terakomodir, status lahan yang belum clean and clear beserta tumpang tindih kepemilikan dan lokasinya yang berada di kawasan konservasi atau pertanian terlindungi, potensi pencurian material proyek, terbengkalainya aset pasca-pembangunan, hingga hambatan birokrasi terkait perizinan, tumpang tindih regulasi, serta kurang optimalnya koordinasi lintas stakeholder. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Dr. Tb. Haeru Rahayu dan Inspektur Jenderal KKP Dr. Ade Tajudin Sutiawarman yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi dan menyambut baik dukungan penuh dari Kejaksaan RI. 

Sinergi ini dinilai sangat krusial guna memastikan seluruh program strategis pemerintah berjalan tepat sasaran, sesuai ketentuan hukum, serta terhindar dari berbagai hambatan. Dukungan pengamanan ini juga diarahkan untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, serta Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI. 

Dalam laporan pelaksanaannya, Direktur IV Jamintel, Abdullah Noor Denny, S.H., M.H., memaparkan bahwa entry meeting ini merupakan tindak lanjut dari permohonan PPS yang diajukan oleh KKP. 

Pengawalan ini mencakup tiga program utama, yakni Pengembangan Budi Daya Ikan Darat Tematik Mini RAS tahun 2026 yang dilaksanakan di 6 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Lampung) dengan target 1.500 lokasi untuk mendukung swasembada protein dan program Makan Bergizi Gratis; Pengembangan Budi Daya Ikan Darat Tematik Mina Padi tahun 2026 di 5 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten) seluas kurang lebih 1.000 hektare di 100 lokasi; serta Revitalisasi Tambak Ikan di Pantura Jawa Barat seluas kurang lebih 14.090,38 hektare yang tersebar di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu dengan komoditas unggulan ikan nila salin. 

Melalui penandatanganan Pakta Integritas ini, Jamintel berpesan agar seluruh pihak, baik unsur pelaksana di KKP, kontraktor pelaksana seperti PT Adhi Karya dan PT Agrinas Palma Nusantara, maupun jajaran Kejaksaan di daerah untuk dapat terus memperkuat koordinasi dan komunikasi intensif. 

“Pengawalan pembangunan strategis ini diharapkan mampu memastikan seluruh program berjalan secara Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Sasaran demi mewujudkan kemandirian bangsa melalui ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional,” pungkas Jamintel. (***) 

Berita Terkait