Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno
Klikwarta.com, Jakarta - Pemerintah pusat melakukan rapat koordinasi untuk memastikan penanganan darurat gempa bumi M7.7 berjalan optimal. Sejumlah kementerian dan lembaga juga secara pararel telah bergerak menuju lokasi bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin rapat koordinasi pada Sabtu siang (15/8) secara daring. Pertemuan ini menghadirkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, yang memberikan bantuan sumber dayanya menuju NTT. Koordinasi ini juga diikuti oleh Gubernur NTT yang sejak pagi tadi sudah berada di Sikka, salah satu wilayah terdampak gempa.
Dalam pertemuan koordinasi tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga telah mengirimkan sumber dayanya, baik personel, perlengkapan dan peralatan yang mendukung fase awal tanggap darurat.
Penanganan diprioritaskan pada evakuasi dan penyelamatan korban yang masih berada direruntuhan bangunan dan mereka yang mengalami luka-luka. Selain itu, pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi perhatian pemerintah pusat.
Menko PMK Pratikno menyampaikan arahan, aksi cepat harus dilakukan sehingga warga dapat segera pulih.
“Upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan, pemulihan infrastruktur dasar, seperti rumah sakit perlu menjadi prioritas,” ujar Menko PMK.
Di samping itu, Pratikno juga meminta kepada Gubernur NTT untuk mengidentifikasi kebutuhan tanggap darurat sehingga respons cepat dapat dilakukan dengan perencanaan yang baik, misalnya kebutuhan rumah sakit sementara.
“Mohon identifikasi sehingga pemerintah pusat segera dapat mengerahkan dukungan lebih efektif,” ungkapnya.
Menko PMK mengatakan, dengan adanya identifikasi kebutuhan tersebut akan mempermudah Kepala BNPB dalam mengelola dukungan pemerintah pusat kepada daerah-daerah terdampak bencana.
Pada kesempatan itu, Pratikno mengungkapkan bencana gempa bumi telah menjadi perhatian Presiden Prabowo. Presiden memastikan bantuan pemerintah pusat yang dikoordinasikan melalui BNPB.
“Dukungan ke BNPB sudah turun dari Presiden dan harapannya penanganan dapat berjalan efektif,” tambahnya.
Bantuan Pemerintah Pusat
Pada kesempatan itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., meminta kepada kepala daerah untuk menetapkan status tanggap darurat bencana. Ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengaktifan pos komando sehingga penanganan dapat berjalan secara terkoordinasi, terpadu dan efektif.
Kepala BNPB mengatakan, dengan pengaktifan posko di kabupaten terdampak, ini mempermudah koordinasi pendataan dampak, pencarian dan pertolongan, dan penanganan pengungsi jika diperlukan.
BNPB telah menggerakan sejumlah bantuan darurat pada kesempatan pertama. Bantuan tersebut dimobilisasi dari gudang logistik BNPB di Flores Timur.
Sementara itu, sejumlah Kementerian dan lembaga lain juga telah menggerakkan sumber daya menuju lokasi bencana.
Basarnas mengerahkan special group SAR dari beberapa wilayah, seperti Bali dan Nusa Tenggara Barat, untuk membantu evakuasi dan penyelamatan korban yang tertimpa reruntuhan.
Kementerian Pekerjaan Umum telah berkoordinasi dengan sumber daya di daerah untuk membersihkan material longsor yang terjadi di akses jalan maupun sungai akibat gempa.
Sedangkan dari Kementerian Sosial, bantuan sudah mulai digerakkan dari gudang logistik Kupang, NTT. Bantuan ini didorong menuju wilayah terdampak, seperti Ngagekeo dan Sikka. Selain bantuan, personel Tagana juga digerakan menuju lokasi terdampak. Kementerian Sosial siap dengan pengaktifan dapur umum dan pelayanan psikososial.
Pada sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan akan mengaktifkan Health Emergency Operation Center (HEOC) di tingkat pusat dan daerah. Menteri Kesehatan menyampaikan ia akan memimpin rapat awal HEOC nanti malam (15/8) antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Tim dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan juga segera diberangkatkan bersama tim BNPB.
Di sektor perhubungan, kementerian terkait menyampaikan 5 bandara dari total 15 di NTT yang terdampak gempa. Namun dari jumlah tersebut, runway masih dapat digunakan. Kerusakan terjadi pada terminal bandara. Sedangkan pelabuhan, terdapat dua fasilitas yang mengalami rusak berat. Pelabuhan lain masih dapat digunakan, sedangkan pelabuhan penyeberangan ada dua fasilitas yang terdampak. Dalam membantu penanganan darurat, Kementerian Perhubungan menyiagakan helikopter dan pesawat untuk dapat digunakan di bawah koordinasi BNPB.
Dari unsur TNI dan Polri, personel dan alutsista digerakan menuju wilayah-wilayah terdampak, termasuk pengerahan pesawat dan kapal laut militer.
Pada kesempatan itu Kepala BNPB mengatakan, rapat kali ini merupakan tahap awal. Pihaknya akan menggelar rapat koordinasi penanganan dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta semua unsur yang terlibat dalam penanganan darurat. (*)
