Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait
Klikwarta.com, Jember - Pemerintah Kabupaten Jember bersama Perum Bulog Kantor Cabang Jember merencanakan perubahan mekanisme penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat melalui sistem pengantaran langsung ke rumah penerima atau door to door. Program yang direncanakan mulai dilaksanakan pada akhir 2026 tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas distribusi sekaligus mendukung akurasi data penerima bantuan.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran langsung ke rumah warga akan disertai pemasangan stiker khusus pada rumah penerima bantuan. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah proses identifikasi dan verifikasi penerima bantuan oleh pemerintah maupun Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, integrasi data penerima bantuan dengan hasil verifikasi di lapangan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung penyusunan data sosial ekonomi yang lebih akurat.
“Banyak manfaatnya, salah satunya untuk memastikan rekan-rekan BPS dapat memverifikasi bahwa warga yang bersangkutan benar-benar menerima bantuan dari pemerintah. Sehingga ke depan, kalkulasi pertumbuhan ekonomi dan data kemiskinan bisa terukur secara akurat dari angka yang dipublikasikan BPS,” ujar Gus Fawait.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas perkembangan indikator kemiskinan di Kabupaten Jember. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah daerah, Jember kini telah keluar dari posisi dua besar kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Jember, Muhammad Ade Saputra, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan tahap kedua untuk alokasi Juli hingga September telah diselesaikan di Kabupaten Jember.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), jumlah penerima bantuan pada tahap kedua mencapai 380.195 keluarga. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan alokasi tahap pertama pada Februari hingga Maret yang tercatat sebanyak 390.744 keluarga.
“Ada sedikit penurunan dibanding alokasi tahap pertama pada Februari–Maret lalu yang mencapai 390.744 penerima. Namun, untuk penyaluran di Kabupaten Jember pada tahap kedua ini sudah kami salurkan secara tuntas,” jelas Ade.
Untuk penyaluran tahap selanjutnya, Bulog masih menunggu pembaruan data resmi dari Bapanas. Jumlah penerima bantuan masih berpotensi mengalami perubahan sesuai hasil pemutakhiran data.
Ade menyambut baik rencana penyaluran bantuan pangan secara langsung ke rumah penerima yang akan dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Pemkab Jember dan Dinas Sosial. Menurutnya, mekanisme tersebut dapat membantu mengatasi kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses bantuan.
Selama ini, sebagian penerima bantuan mengalami kesulitan mengambil bantuan di balai desa karena harus bekerja pada pagi hingga sore hari. Sementara itu, waktu pelayanan pengambilan bantuan di tingkat desa umumnya dibatasi hingga pukul 17.00 WIB.
Melalui sistem pengantaran langsung, bantuan diharapkan dapat diterima masyarakat secara lebih mudah. Pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh Bulog bersama pemerintah daerah agar distribusi berjalan efektif dan sesuai dengan data penerima.
Di sisi lain, Bulog memastikan ketersediaan cadangan beras di Kabupaten Jember berada dalam kondisi aman. Serapan gabah dari petani lokal dilaporkan telah mencapai 117.000 ton. Berdasarkan keterangan Bulog, persediaan tersebut diperkirakan mencukupi kebutuhan hingga dua tahun ke depan.
Meski menghadapi fenomena iklim El Nino yang berpotensi memengaruhi sektor pertanian, Bulog tetap berkomitmen melakukan penyerapan gabah petani untuk mendukung stabilitas pasokan dan menjaga keberlangsungan hasil produksi pertanian.
“Kami masih membuka serapan. Ketika harga gabah petani menyentuh di bawah atau setara Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Bulog akan tetap menyerapnya. Buktinya, hingga hari ini kami masih terus melakukan penyerapan meskipun tidak dalam jumlah besar,” pungkas Ade.
Melalui sinergi antara Pemkab Jember dan Bulog, penyaluran bantuan pangan diharapkan semakin efektif, tepat sasaran, dan mudah diakses masyarakat. Selain itu, dukungan terhadap proses verifikasi data diharapkan dapat memperkuat perencanaan program perlindungan sosial serta meningkatkan kualitas data kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember. (**)
