DPMPTSP Tuba Rampungkan Koordinasi dengan OPD Teknis
Klikwarta.com, Tulang Bawang - Rangkaian kegiatan pembahasan penyusunan Revisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan resmi ditutup hari ini, Kamis (7/8/2025).
Kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulang Bawang ini telah berlangsung selama tiga hari dan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
Berbeda dari dua hari sebelumnya, pada hari ketiga ini Kepala DPMPTSP Tulang Bawang, Dr. Dedy Palwadi, AP., MM. hadir langsung memimpin jalannya diskusi. Kehadiran beliau sekaligus menjadi bentuk dukungan dan keseriusan dalam memastikan bahwa revisi Perbup benar-benar menjawab kebutuhan teknis dari masing-masing perangkat daerah.
Adapun OPD yang hadir dalam sesi penutupan pembahasan ini meliputi
:Dinas Tenaga Kerja (09.00–10.00 WIB)
Dinas Pertanian (10.00–11.00 WIB)
Dinas Perhubungan (11.00–12.00 WIB)
Dalam sambutannya, Dr. Dedy Palwadi menegaskan pentingnya penyusunan revisi Perbup ini sebagai pijakan hukum yang kuat dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah. Menurutnya, penguatan regulasi diperlukan agar kewenangan yang diberikan kepada DPMPTSP berjalan secara tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
“Masukan dari OPD teknis menjadi bahan yang sangat berharga. Karena itulah, kami ingin mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan di lapangan, agar revisi Perbup ini tidak sekadar formalitas, tetapi betul-betul fungsional,” ujar Kadis Dedy Palwadi dalam forum diskusi.
Setelah semua tahapan pembahasan selesai, DPMPTSP akan segera melakukan penyusunan akhir berdasarkan masukan dari seluruh OPD yang hadir sejak tanggal 5 hingga 7 Agustus. Draft akhir revisi Perbup akan segera diajukan untuk proses legalisasi sesuai mekanisme yang berlaku.
Dengan berakhirnya kegiatan ini, DPMPTSP Tulang Bawang menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta dunia usaha. (Adv)
