Kadiv Administrasi Kemenkumham Banten Ikuti Penutupan Latsar CPNS Gelombang I 2022

Jumat, 05/08/2022 - 23:55
Penutupan latsar CPNS gelombang 1 tahun 2022 secara virtual
Penutupan latsar CPNS gelombang 1 tahun 2022 secara virtual

Klikwarta.com, Serang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengikuti Penutupan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Gelombang Pertama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022. Kamis, (04/08/2022).

Diruang rapatnya, turut mengikuti Kepala Divisi Administrasi Sri Yusfini Yusuf didampingi Kepala Subbagian Kepegawaian, Rumah Tangga, dan Tata Usaha secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Setelah sukses menjalankan Full Distance Learning atau Pembelajaran Jarak jauh selama 70 hari kerja sejak 20 April 2022 lalu, seluruh peserta Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I T.A. 2022 akhirnya resmi menyelesaikan pelatihan dasar yang menjadi persyaratan utama untuk dapat menghilangkan 'Calon' pada gelar mereka dan sepenuhnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pelatihan dasar CPNS diselenggarakan untuk membentuk PNS Profesional yang berkarakter yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap, perilaku bela Negara, nilai nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI serta menguasai bagian tugas fungsi pokok dan perannya secara professional. Profesionalisme tersebut dapat di capai ketika seorang Aparatur Sipil Negara mau terus belajar sehingga pengetahuan, wawasan dan keterampilan berkembang.

Pendidikan yang diberikan kepada peserta latsar CPNS adalah pendidikan dasar yang mengintegrasikan 2 kompetensi inti yaitu kompetensi yang berkaitan dengan nilai nilai dasar CPNS yang menyangkut akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Serta Kompetensi bidang yang terdiri dari tugas tugas pokok pegawai negeri sipil.

ASN yang profesional dan berkualitas merupakan salah satu kunci keberhasilan organisasi sehingga mampu menciptakan iklim birokrasi yang bermutu dan mengedepankan kepentingan publik. 

.

Selain itu, untuk dapat menjadi Good Governance sebagaimana mimpi besar Indonesia yang tertulis di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dibutuhkan karakter dan mindset aparatur negara yang dapat mengambil peran dalam perbaikan tata kelola pemerintahan di tengah perkembangan teknologi dan kondisi global saat ini.

Kebutuhan tersebut juga yang ditekankan oleh Eko Budianto, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM. Menurutnya, aparatur negara harus mampu mengantisipasi dan mengakomodasi perkembangan tersebut, dan disanalah peran Pelatihan Dasar berada.

"Perlu kita sadari bahwa Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan secara khusus guna memberikan pengetahuan dalam rangka membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS untuk membangun aparatur negara yang handal dan tangguh disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan, negara, bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat," tutur Eko.

(Kontributor : Safarudin)

Related News