Desa Sukamakmur
Klikwarta.com, Bogor – Persoalan penerbitan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atas nama Sujai di Desa Sukamakmur, Bogor Timur, semakin menjadi perhatian. Kali ini, sorotan tertuju pada surat permohonan pembatalan sertifikat yang disebut telah diajukan Kepala Desa Sukamakmur kepada Kantor ATR/BPN Bogor Timur.
Surat tersebut dinilai menjadi bagian penting yang harus ditelusuri dalam mengungkap persoalan administrasi dan riwayat kepemilikan tanah yang kini dipersengketakan.
Keberatan pemerintah desa itu semakin menarik perhatian setelah muncul keterangan Agus Salim selaku Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Desa Sukamakmur dalam agenda klarifikasi di Kantor ATR/BPN Bogor Timur.
Dalam forum klarifikasi yang disebut turut dihadiri Kepala Desa Sukamakmur dan unsur bagian penanganan sengketa BPN, Agus Salim menerangkan bahwa berdasarkan pengetahuannya, Sujai tidak mempunyai tanah pada lokasi yang menjadi objek persoalan.
Ia juga menyampaikan bahwa tanah yang diterbitkan sertifikat PTSL atas nama Sujai tersebut bukan merupakan tanah milik Sujai, melainkan tanah yang diklaim sebagai milik Bambang S.H.
Menurut keterangan yang disampaikan, Bambang S.H. memperoleh tanah tersebut melalui transaksi pembelian dari Jenderal Pahri pada 2020.
Keterangan itu menjadi salah satu hal yang perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen alas hak, bukti transaksi, riwayat peralihan kepemilikan, serta data fisik dan yuridis yang tercatat di kantor pertanahan.
LI-TPK Pertanyakan Tindak Lanjut Surat Pembatalan
Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI-TPK), Bambang Sibagariang, mempertanyakan sejauh mana ATR/BPN Bogor Timur menindaklanjuti surat permohonan pembatalan yang disebut telah disampaikan Kepala Desa Sukamakmur.
Menurut Bambang, apabila benar terdapat ketidaksesuaian antara data kepemilikan, riwayat penguasaan tanah, dan dokumen yang menjadi dasar penerbitan sertifikat, persoalan tersebut harus diperiksa secara serius dan transparan.
Ia menilai, surat permohonan kepala desa dan keterangan Kasipem dalam forum klarifikasi merupakan informasi penting yang tidak semestinya diabaikan. Namun, seluruh keterangan tersebut tetap harus dicocokkan dengan bukti autentik dan dokumen pertanahan.
LI-TPK juga meminta penjelasan mengenai dasar penerbitan sertifikat PTSL atas nama Sujai, termasuk proses verifikasi, pengumpulan data yuridis, pengukuran objek tanah, serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.
Bambang mempertanyakan beberapa hal mendasar, di antaranya:
1. Apa dasar kepemilikan yang digunakan dalam penerbitan sertifikat PTSL atas nama Sujai?
2. Apakah seluruh persyaratan administrasi dan prosedur verifikasi PTSL telah dipenuhi?
3. Bagaimana riwayat tanah yang diklaim dibeli Bambang S.H. dari Jenderal Pahri pada 2020 diperiksa?
4. Bagaimana hasil klarifikasi Kepala Desa dan Kasipem Desa Sukamakmur?
5. Apa tindak lanjut resmi ATR/BPN Bogor Timur terhadap surat permohonan pembatalan sertifikat tersebut?
Pengaduan ke Mabes Polri Sedang Disiapkan
Tidak berhenti pada permintaan klarifikasi administrasi, Bambang Sibagariang menyatakan LI-TPK sedang menyiapkan pengaduan kepada Mabes Polri agar dugaan kejanggalan dalam proses penerbitan sertifikat PTSL tersebut dapat ditelusuri melalui mekanisme hukum.
Langkah tersebut disebut berbeda dari laporan yang sebelumnya telah disampaikan ke Polres Bogor terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dalam proses penerbitan sertifikat atas nama Sujai.
LI-TPK meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh rangkaian proses, mulai dari pengajuan permohonan PTSL, pemeriksaan dokumen, verifikasi panitia, hingga penerbitan sertifikat.
Meski demikian, dugaan pelanggaran maupun pemalsuan tanda tangan tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum terdapat pembuktian sesuai ketentuan perundang-undangan.
BPN Tidak Boleh Membiarkan Keberatan Tanpa Kepastian
Dalam penyelesaian kasus pertanahan, ATR/BPN memiliki mekanisme penanganan sengketa dan pembatalan produk hukum pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020.
Pembatalan sertifikat tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan surat keberatan atau keterangan salah satu pihak. Diperlukan penelitian terhadap aspek administrasi, data fisik, data yuridis, riwayat hak, serta dasar hukum yang memenuhi persyaratan.
Karena itu, surat permohonan Kepala Desa Sukamakmur dan keterangan Kasipem harus ditempatkan sebagai bahan pemeriksaan yang perlu ditindaklanjuti, bukan dianggap sebagai keputusan pembatalan yang telah berkekuatan hukum.
Namun, masyarakat juga berhak memperoleh kepastian mengenai perkembangan penanganan keberatan yang telah disampaikan.
Kini, pertanyaan publik tertuju kepada ATR/BPN Bogor Timur: apakah surat permohonan pembatalan tersebut sudah diteliti, bagaimana hasil pemeriksaannya, dan apa dasar hukum yang menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya?
Apabila ditemukan kesalahan administrasi atau cacat hukum dalam penerbitan sertifikat, BPN harus mengambil tindakan sesuai kewenangannya. Sebaliknya, apabila persoalan menyangkut sengketa kepemilikan yang membutuhkan putusan pengadilan, penyelesaiannya harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.
Kepastian hukum pertanahan tidak boleh berhenti pada surat permohonan, undangan klarifikasi, maupun pernyataan para pihak. Hasil pemeriksaan harus dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih memerlukan keterangan resmi ATR/BPN Bogor Timur mengenai tindak lanjut surat permohonan pembatalan tersebut. Klarifikasi dari Sujai, Kepala Desa Sukamakmur Komar, S.E., Agus Salim selaku Kasipem, serta Bambang S.H. juga diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh.
(Kontributor : Arif)








