Adik Prabowo Subianto Kritisi Pemda Kurang Perhatian Kaum Disabilitas

Senin, 08/08/2022 - 11:40
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Sudjono Djojohadikusumo saat membuka acara Sosialisasi Implementasi Undang-Undang 8/2016, di Sidoarjo yang digelar oleh Kesira Jatim, Minggu 7 Agustus 2022.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Sudjono Djojohadikusumo saat membuka acara Sosialisasi Implementasi Undang-Undang 8/2016, di Sidoarjo yang digelar oleh Kesira Jatim, Minggu 7 Agustus 2022.

Klikwarta.com, Jatim - Kaum disabilitas nampaknya masih kurang mendapat perhatian dari Pemerintah daerah. Mengingat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia belum semua mempunyai perda disabilitas.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Sudjono Djojohadikusumo mengkritik provinsi dan kabupaten/kota yang belum mempunyai perda yang menfasilitas penyandang disabilitas. Padahal Pemerintah sudah membuay Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan begitu, daerah yang mempunyai perda akan sangat membantu penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

"Meskipun UU No 8/2016 sudah diundangkan, tetapi kita masih banyak tantangan karena banyak provinsi dan kabupaten kota belum keluarkan perda," ujar Hashim, ketika membuka acara Sosialisasi Implementasi Undang-Undang 8/2016, di Sidoarjo yang digelar oleh Kesira Jatim, Minggu 7 Agustus 2022.

Hashim menegaskan, undang-undang bisa efektif ke masyarakat, pemerintah daerah harus memiliki perda. Mengingat perda akan mempermudah dan melindungi penyandang disabilitas, terutama di tempat umum dan gedung pemerintahan.

Adik Prabowo Subianto itu mencontohkan, di Jakarta yang sudah memiliki perda penyandang disabilitas. Pemerintah DKI Jakarta menyediakan jalur khusus untuk disabilitas dan kursi roda. Hashim membayangkan jika gedung pemerintahan, hotel, mall tidak menyediakan kursi roda sebagai fasilitas penyandang disabilitas.

"Orang (disabilitas) masuk ke gedung pemerintahan, hotel mall, tidak ada kursi roda, ini susah sekali. Hendaknya tempat-tempat di daerah, masing masing kabupaten/kota ada perda agar pemilik hotel, pemilik gedung, restoran, memfasilitasi," pintanya.

Hashim menjelaskan, dengan adanya perda, penyandang disabilitas juga mendapatkan keringanan dalam menggunakan transportasi umum. Seperti halnya kereta api, bus. 

"Undang-undang memberi hak kepada disabilitas untuk mendapat diskon tarif bus, kereta api. Contoh di Jakarta ada MRT, dapat diskon 50 persen,' tuturnya.

Sementara Ketua Kesira Jatim dr.Benjamin Kristianto, Mars  mengaku sebenarnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas sudah ada sejak tahun 2016. Namun Provinsi Jatim sudah mempunyai Perda Penyandang Disabilitas tahun 2013.

"Hari ini kita menggelar sosialisasi  UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabililitas dan kebetulan Jawa Timur ternyata tahun 2013 sudah memiliki Perda tentang Disabilitas," ungkapnya.

Anggota Komisi E  DPRD Jatim ini menilai Perda Jatim soal Disabilitas yang disahkan pada 2013 tidak mengacu pada UU No 8 tahun 2016 karena UU tersebut baru keluar tiga tahun kemudian. Maka, Komisi E DPRD Jatim bekerja sama dengan Dinsos sedang membahas Perda baru yang menyesuaikan aturan diatasnya yaitu UU no 8 Tahun 2016.

Politisi asal Partai Gerindra Jatim ini menambahkan dalam Undang-undang Disabilitas banyak sekali fasilitas- fasilitas yang di berikan. Salah satu nya adalah fasilitas menaiki kendaraan umum atau sejenisnya tidak dikenakan biaya atau free bagi penyandang disabilitas. 

"Itu kan hak wewenang yang bisa di bantukan kepada saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas atau kecacatan," tegasnya.

Benyamin berharap agar keberadaan undang-undang tersebut menjadi motifator bagi kabupaten/kota melakukan hal yang serupa kepada penyandang disabilitas, yakni melahirkan regulasi untuk melindungi dan memfasilitasinya.

"Kita sayangkan, jangan sampai Undang-undang terbentuk, tetapi tidak dijalankan atau tidak diaplikasikan ketingkat propinsi, kabupaten dan kota," tambahnya.

Pria asli Sidoarjo ini juga menyampaikan bahwa semua orang ingin lahir sempurna. Namun takdir berkata lain ketika mereka di lahirkan. Maka, mereka harus dibantu agar dengan kekurangan yang dimiliki, mereka bisa berkembang baik dan lebih sempurna. Dengan begitu, para penyandang disabilitas bisa sekolah dengan baik dan bekerja dengan sempurna.

"Mereka bisa menjadi manusia yang mandiri," ucapnya.

Penyandang disabililitas yang menghadapi kendala dalam mengurus KTP ,KIS ,KIP dan KK, Benyamin menyampaikan bisa berhubungan dengan Dinsos. Selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan .

"Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama seperti kita. Dinsos Jatim akan menjembatani membatu para penyandang disabilitas untuk memperoleh surat-surat," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kesira Jatim memberi bantuan kepada penyandang disabilitas berupa kursi roda, alat perlengkapan sekolah, dan buku paradok Indonesia.

(Pewarta: Supra)

Related News