Waka I DPRD BS, Juli Hartono
Klikwarta.com - Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) diperingati setiap tahunnya pada tanggal 26 April, sebagai momentum membangkitkan kembali kesadaran masyarakat agar siap siaga terhadap bencana. Hal ini disampaikan Waka I DPRD BS, Juli Hartono, Jumat (26/4/2024).
Untuk diketahui, Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan seluruh lapisan masyarakat agar menjadi Tangguh Bencana Indonesia. Peringatan HKB sudah dilakukan sejak tahun 2017 dan menjadi momentum membangun budaya bencana sadar dimana melakukan evakuasi masyarakat secara mandiri secara rutin. HKB tahun 2024 mengangkat tema “Siap Untuk Selamat” dengan subtema “Indonesia Tangguh Indonesia Hebat.
Dia menjelaskan, tanggal 26 April adalah tanggal lahirnya Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Maka tanggal ini ditentukan sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana.
“Momentum ini juga sangat tepat karena berdasarkan prakiraan cuaca, mulai bulan Oktober 2023 hingga Mei 2024, akan mengalami banyak cuaca yang ekstrim. Sehingga dipandang perlu kita bergerak mengingatkan seluruh komponen masyarakat agar siap siaga menghadapi kemungkinan bencana,” jelasnya.
"Yang kami garis bawahi pada momentum ini adalah kesadaran masyarakat terhadap kewaspadaan bencana. Terkadang kita terlalaikan dengan kondisi, misalnya ketika sebuah rumah nyaman ditempati, tanpa memperhatikan lingkungan sekitar padahal sebenarnya lokasi rawan bencana tersebut. Jadi mari kita terus menggugah kesadaran masyarakat, bahwasannya tidak sepenuhnya kita aman terhadap bencana. Bencana bisa saja terjadi, dimana saja, kapan saja, tanpa bisa diprediksi," katanya.
“Bencana tidak bisa ditanggulangi sendiri oleh pemerintah, harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, pada momentum HKB ini kami mengajak kepada relawan-relawan bencana untuk bergerak, melakukan mitigasi bencana, melakukan sosialisasi pencegahan bencana, dan lain sebagainya,” tambahnya.
Dirinya berharap, Allah SWT memberkahi kita sehingga bencana tidak diturunkan ke Bengkulu Selatan dan warganya.
“Undang-undang mengamanatkan bahwa penanggulangan bencana itu merupakan kewajiban pemerintah. Maka pemerintah wajib menyiapkan perangkatnya untuk menanggulangi bencana dengan baik,” pungkasnya. (Adv)
