Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi
Klikwarta.com, Subulussalam - Pemerintah pusat hadir di tengah masyarakat Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, yang terdampak banjir. Pada Selasa (17/11), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama kementerian dan lembaga terkait meninjau langsung wilayah terdampak sekaligus menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pascabanjir.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faizal Fathani melakukan peninjauan lapangan untuk melihat kondisi terkini, melakukan asesmen, serta mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Sultan Daulat, khususnya Desa Jabi-Jabi. Berdasarkan data yang dihimpun BNPB pada Senin (16/11), banjir di desa tersebut berdampak terhadap 292 kepala keluarga atau sekitar 1.100 jiwa. Saat peninjauan dilakukan, kondisi banjir di wilayah tersebut telah surut.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB bersama Menko PMK dan Kepala BMKG menyerahkan bantuan kepada Pemerintah Kota Subulussalam untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak. Bantuan yang diserahkan meliputi 1.000 lembar matras, 10 paket alat dapur dan kompor, 10 unit tabung gas, 450 lembar sarung, 600 lembar selimut, serta 10 set tenda pengungsi.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan 300 paket sembako. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada kepala desa, camat, dan perwakilan masyarakat untuk selanjutnya didistribusikan kepada warga terdampak.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat untuk Kota Subulussalam juga telah diberikan melalui penyaluran sejumlah bantuan tanggap darurat, meliputi matras, sembako, generator set (genset), dan dukungan pangan.
“Untuk Subulussalam sudah kita berikan bantuan berupa matras, sembako, kemudian genset dan serapan pangan. Artinya, bantuan ini merupakan kebutuhan-kebutuhan mendesak yang dapat digunakan masyarakat apabila terjadi bencana,” ujar Kristomei.
Ia menegaskan, kehadiran pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bertujuan untuk melihat langsung kebutuhan masyarakat yang belum dapat dipenuhi oleh daerah, sehingga pemerintah pusat dapat memberikan dukungan sesuai kebutuhan di lapangan.
Lebih lanjut, Kepala BNPB menjelaskan bahwa penanganan bencana di Aceh perlu dilakukan melalui dua proses secara bersamaan, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebelumnya serta upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah pada tahun ini.
Menurutnya, banjir yang berulang setiap tahun membutuhkan langkah mitigasi yang terencana agar dampak yang dirasakan masyarakat dapat dikurangi. BNPB juga telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah sejak 30 Oktober untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi basah.
Melalui surat edaran tersebut, pemerintah daerah diharapkan menyusun kajian risiko bencana, menentukan prioritas mitigasi, serta memastikan kesiapsiagaan penanganan di wilayah masing-masing. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan terhadap kebutuhan penanganan yang berada di luar kapasitas pemerintah daerah.
Sementara itu, penanganan infrastruktur di sejumlah wilayah terdampak Aceh juga terus berjalan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan unsur Satuan Tugas (Satgas) Jembatan. Perbaikan jembatan serta fasilitas pendukung menjadi bagian dari upaya pemulihan dan penguatan infrastruktur daerah.
Program penanganan fisik dan infrastruktur tersebut direncanakan berlangsung secara berkelanjutan dengan estimasi waktu sekitar tiga tahun, sebagaimana arahan Menko PMK. Upaya ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang agar kejadian banjir yang berulang setiap tahun tidak terus menimbulkan dampak yang sama bagi masyarakat.
BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait akan terus memperkuat koordinasi penanganan pascabencana, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta pemantauan kondisi wilayah terdampak. Kesiapsiagaan juga terus ditingkatkan untuk mengantisipasi potensi bencana susulan akibat kondisi cuaca.
Masyarakat di wilayah Aceh diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, khususnya saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi, serta memperhatikan informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG.
Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BMKG, kementerian/lembaga, dan seluruh unsur terkait diharapkan dapat mempercepat pemulihan pascabanjir sekaligus memperkuat mitigasi bencana secara berkelanjutan, sehingga keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. (**)








