Mohammad Gustiadi
Klikwarta.com, Bengkulu - Hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu belum menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia terkait perintah sinkronisasi hasil verifikasi Anggaran Pendapatan Belanja Darah (APBD) tahun 2020 dari Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Komisi III, Mohammad Gustadi yang akrab dengan pangilan Edi Tiger. Ia mengaku seharusnya setelah disahkan dan di serahkan ke Kemendagri maka pihak Kemendagri akan memferivikasi dengan rentan waktu 2 minggu. Setelah itu Kemendagri akan mengirimkan surat sinkronisasi tersebut.
"Kita sudah mengesahkan APBD Provinsi Bengkulu tahun 2020 pada, Rabu (27/11) yang lalu. Setelah itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menyerahkan Perda APBD Provinsi Bengkulu ke Kemendagri, dari situ akan turun sinkronisasi hasil verifikasi dari Kemendagri dan akan di rapatkan kembali oleh TAPD Pemprov dan Banggar DPRD Provinsi Bengkulu. Seharusnya surat tersebut sudah turun dong, namun sampai saat ini belum juga ada surat tersebut", ujar Edi Tiger, Selasa (24/12/2019).
Edi menambahkan, bila tidak dilakukan penggiringan dalam hal ini dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bengkulu, ditakutkan nantinya akan menghambat proses realisasi APBD tahun 2020.
"Kita saat ini membutuhkan percepatan relisasi angaran 2020, kalau tidak di giring makan awal tahun 2020 kita belom bisa merealisasikannya. tentu ini tidak sesuai dengan program percepatan yang di intruksikan oleh Pemerintah Pusat. Kalau nantinya DPRD lambat mengesahkankan pasti selain akan kena sangsi dari Mendagri tentu akan menghambat juga, semuanya jadi serba salah", tutup Edi Tiger.
Untuk diketahui jumlah APBD Provinsi Bengkulu saat ini sebesar Rp. 3,475 triliun dengan estimasi pendapatan daerah Rp. 3,368 triliun. Dengan defisit Rp. 106,880 miliar tertutupi dengan penerimaan pembiayaan daerah Rp. 121,880 miliar. Dengan jumlah belanja tidak langsung Rp. 2,039 triliun dan belanja langsung Rp. 1,435 triliun. (Mr)
