Ketua Komisi III DPRD SBB Abu Silawane
Klikwarta.com, Maluku - Komisi III DPRD Seram Bagian Barat (SBB) gelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Sosial dan Perhubungan Sabupaten Seram Bagian Barat, Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) dilakukan guna menindaklanjuti hasil kunjungan lapangan Komisi III DPRD beberapa waktu lalu yang menjadi keluhan masyarakat Seram Bagian Barat.
Dari hasil kunjungan tersebut, Komisi III DPRD SBB mengundang Kadis Sosial dan Perhubungan untuk memastikan apa saja yang sudah dilakukan ditengah - tengah pandemi Covid-19, yang mana soal pendataan penerima PKH, dan pemberian bantuan kepada jasa transportasi darat dan laut yang terdampak Virus Corona ( Covid-19).
Ketua Komisi III DPRD SBB Abu Silawane usai RDP kepada Klikwarta.com, Kamis (7/5/2020) di Kantor DPRD SBB menyampaikan, pemanggilan dua mitra kerja baik dinas Sosial maupun perhubungan guna untuk pastikan data faktual penerimaan bantuan dampak Covid-19. Untuk dinas Sosial kata Silawane terkait dengan data warga miskin penerima bantuan PKH harus terdata secara faktual dan menyeluruh, dan warga miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan PKH tapi realita di lapangan malah terbalik,tidak sesuai dengan apa yang diharapkan
Terkait hal dimaksud , untuk itu Komisi III DPRD SBB berharap peranan penting dari dinas sosial agar menjdi perhatian serius dan Dinas sosial wajib melakukan verifikasi data faktual lapangan terkait data yg sebenarnya", tegas Abu.
Sedangkan untuk Dinas Perhubungan terkait dengan pemberian bantuan kepada jasa transportasi darat dan laut, sampai saat ini belum ada pemberian bantuan dari dinas Perhubungan kabupaten Seram Bagian Barat kepada transportasi laut dan darat yang tidak beroperasi ditengah pandemi Covid-19 sesuai dengan intruksi pemerintah Provinsi maupun Kabupaten SBB.
Dengan adanya intruksi tersebut, maka pihak transportasi laut baik darat tidak lagi beroperasi akibat wabah virus coronadan tidak ada pemasukan omset, dan ini menjadi keluhan para pemilik transportasi laut dan darat,ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah,apalagi mereka yang terkena dampak pandemi Covid-19" Jelas Abu.
Hal dimaksud berdasarkan hasil kunjungan komisi III DPRD SBB terdapat keluhan dari msyarakat,apalagi pihak perhubungan telah melakukan pendataan bahkan telah mengambil kopian KK, KTP , bahkan SIM dan surat ijin operasi pelayaran Laut , guna pemberian bantuan terhadap mereka, namuan sampi saat ini belum terealisasi bantuan yang dijanjikan itu. Sambung Silawane untuk itu Komisi III DPRD SBB lakukan RDP dengan kadis perhubungan untuk tanyakan apa yang dimaksud yang merupakan keluhan para pemilik transportasi laut dan darat dan kapan terlaksana.
Dari hasil RDP antara Komisi III dan Dinas Sosial dan Perhubungan Kabupaten SBB, pihak Komisi III DPRD SBB berharap agar kedua dinas tersebut untuk lalukan pemerataan, pengumpulan serta penyaluran bantuan dan evaluasi kembali data warga miskin untuk Dinas Sosial dan untuk dinas Perhubungan data jasa transportasi di 11 kecamatan dari desa sampai ke dusun yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat agar terhindar dari kecemburuan sosial." Harap Abu.
(Pewarta : Fitrah)
