Warga Tanjung Perak Keluhkan Command center 112 Kurang Responsif, Cahyo Harjo: Akan Kami Evaluasi

Rabu, 18/11/2026 - 20:14

Klikwarta.com, Jatim - Seorang warga Kalimas Baru, Kelurahan Tanjung Perak, Pabean Cantikan mengeluhkan lambatnya respon command center 112 Pemkot Surabaya. Hal itu disampaikan warga saat Anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso menggelar serap aspirasi di Kalimas Baru 2 gang Timur, Rabu 18 November 2026.

Warga tersebut mengaku kesal ketika sangat membutuhkan bantuan ambulance untuk membawa keluarga ke rumah sakit. Ia menelepon command center 112 agar mendapat bantuan pelayanan ambulance secara gratis. Namun, telepon warga itu tidak direspon oleh operator 112, hingga anggota keluarganya meninggal dunia.

"Ketika itu saya sangat butuh ambulance untuk membawa keluarga saya ke rumah sakit karena di lingkungannya tidak ada ambulance," ungkapnya.

Dengan kejadian ini, warga berharap ada ambulance untuk melayani masyarakat ketika emergency.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso mengapresiasi reses kali ini. Mengingat berbeda dengan reses biasanya yang hanya dihadiri warga satu RW. Namun, kegiatan kali ini dihadiri warga dari seluruh RW di wilayah tersebut, termasuk para ketua RW dan tokoh masyarakat.

Cahyo menegaskan, aspirasi tersebut menjadi catatan penting dan akan segera disampaikan kepada pihak terkait agar bisa ditindaklanjuti.

"Kami juga ingin mengkonfirmasi apakah betul memang itu yang terjadi. Apakah memang ada keterlambatan atau dan sebagainya. Bentuk ini harus kita evaluasi dan kaji bersama-sama," ujar Cahyo.

Selain soal pelayanan sosial, aspirasi kedua adalah terkait desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan penyaluran bantuan sosial.

Menurut Cahyo, persoalan desil hampir selalu muncul di setiap titik reses di Surabaya. Hal ini menunjukkan masyarakat sangat proaktif dan peduli terhadap kebaikan bersama.

"Ini adalah bukti bahwa masyarakat kita itu sangat proaktif, sangat peduli pada kebaikan bersama karena masalah desil ini menjadi perhatian bersama. Bentuk ini sudah menjadi bahan rapat kami di Komisi E dan terus akan kami kawal perbaikan-perbaikannya," jelasnya.

Politisi asal Partai Gerindra itu mengaku sudah menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Surabaya. Ia kembali mendorong agar pendataan desil ke depan melibatkan seluruh instrumen yang ada di wilayah.

"Kami harap dalam pendataan desil ke depan bisa melibatkan seluruh instrumen yang ada di wilayah Kota Surabaya. Instrumen pemerintah, baik di kelurahan, RT, RW maupun juga kader-kader yang sangat berperan dalam pembangunan sosial di kota Surabaya," katanya.

Selain itu, tokoh kampung seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat juga perlu dilibatkan untuk memberikan masukan kepada BPS maupun pihak terkait dalam mengevaluasi dan menyempurnakan data perlindungan sosial agar tepat sasaran.

Aspirasi ketiga adalah terkait kebutuhan sekolah negeri di wilayah Pabean Cantikan.

Cahyo menyebut, persoalan ini tidak hanya terjadi di Pabean Cantikan. Beberapa kecamatan lain juga belum memiliki SMA/SMK negeri yang memadai, padahal masyarakat sangat membutuhkan sekolah negeri karena gratis dan kualitasnya baik.

"Tentu ini jadi catatan kita sendiri. Perlu ada solusi karena sekali lagi masyarakat membutuhkan sekolah negeri itu karena gratis dan kualitasnya baik," tegasnya.

Ia menawarkan dua solusi. Untuk jangka panjang, pemerintah harus membangun sekolah negeri baru di wilayah yang belum memilikinya.

Sementara untuk jangka pendek, solusi yang didorong adalah peningkatan insentif maupun stimulus kepada sekolah-sekolah swasta. Mengingat sekolah swasta ini mempunyai peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya lagi kepada anak-anak yang dalam garis kemiskinan, atau masyarakat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Menurut Cahyo, sekolah swasta harus diberi stimulus agar biayanya tetap terjangkau, namun kualitas pelayanan pendidikan serta sarana dan prasarananya menjadi jauh lebih baik.

Sementara Ketua RW 08, Kamil, mengakui bahwa hotline 112 sebenarnya sudah disosialisasikan secara masif oleh kelurahan dan RT-RT sebagai ujung tombak layanan bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya, respon yang diterima warga masih belum konsisten.

"Sebenarnya hotline 112 itu ujung tombak yang sudah disosialisasikan oleh kelurahan dan RT-RT. Cuma memang ada beberapa kejadian, misalnya saat salah satu keluarga butuh, kadang tidak tahu sistemnya, mungkin terlalu sibuk atau memang ada kendala. Tapi itu tidak semua. Kadang memang responnya cepat, kadang memang responnya agak delay," ujar Kamil.

Menurut Kamil, sosialisasi di Kampung Pancasila sudah sangat kencang. Seluruh kebutuhan masyarakat, mulai dari kejadian darurat, persoalan kepolisian, hingga masalah kampung, diarahkan untuk melapor melalui 112.

"Karena di Kampung Pancasila itu kita sosialisasikan bahwa seluruh kebutuhan masyarakat nanti lewatnya 112. Seperti kejadian, kepolisian, masalah kampung, semua akan disosialisasi 112," jelasnya.

Namun, keluhan warga yang muncul dalam reses tersebut menunjukkan masih ada kendala teknis di lapangan. Mulai dari sulitnya sambungan telepon masuk, hingga respon petugas di lapangan yang dinilai agak lama.

"Cuma selama ini memang seperti tadi dikeluhkan beberapa warga, kadang-kadang ada kendala agak delay, susah masuknya. Kadang diterima respon, di lapangannya agak lama, tapi ada beberapa yang sesuai dengan yang diharapkan, tapi tidak semuanya," ungkap Kamil.

Ia berharap layanan 112 bisa lebih ditingkatkan agar benar-benar bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh warga. Sebab, sosialisasi sudah dilakukan, tinggal kualitas respon yang perlu dibenahi.

"Mungkin itu bisa lebih ditingkatkan hingga 112 itu benar-benar dimanfaatkan oleh warga karena sosialisasi sudah kencang," tegasnya.

Selain persoalan 112, Kamil juga menyoroti masih tingginya angka pengangguran di wilayahnya, padahal wilayah tersebut berada di kawasan industri.

Menurutnya, pihaknya sudah mendorong setiap pertemuan dengan perusahaan-perusahaan agar membuka peluang kerja bagi warga lokal. Bantuan CSR dari perusahaan memang ada, namun yang lebih dibutuhkan warga adalah penyerapan tenaga kerja.

"Sebenarnya kita sudah dorong setiap pertemuan dengan perusahaan-perusahaan. CSR terkadang dari beberapa perusahaan kita terima, cuma lebih bermanfaat kalau misalnya penyerapan tenaga kerja. Karena selama ini juga banyak pengangguran-pengangguran, sementara karyawan yang diterima itu mayoritas bukan dari warga lokal," papar Kamil.

Kondisi tersebut, lanjut Kamil, berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial. Sebab, warga merasakan dampak keberadaan industri, seperti kebisingan, kemacetan, dan polusi, tetapi tidak merasakan manfaat ekonominya.

"Jadi ada regulasi bahwa nanti di setiap perusahaan itu harus ada ketentuan bahwa harus penyerapan tenaga lokal, setiap persen juga pengangguran-pengangguran itu bisa terserap. Karena kalau di daerah industri tapi masyarakatnya tidak terserap kan akan menimbulkan kecemburuan-kecemburuan sosial. Karena dampaknya dirasakan, tapi manfaatnya tidak. Ini nanti ke depannya akan menjadi ketimpangan," jelasnya.

Kamil pun meminta pemerintah membuat regulasi yang jelas agar penyerapan tenaga kerja lokal bisa maksimal. Selama ini, menurutnya, serapan tenaga kerja lokal masih sangat kurang dan lebih banyak diisi pekerja dari luar daerah.

"Makanya mungkin perlu regulasi bagaimana penyerapan tenaga lokal itu nanti bisa maksimal. Karena selama ini memang kurang, lebih banyak dari luar," pungkasnya.

Tags

Berita Terkait