Foto istimewa
Klikwarta.com, Surabaya, 8 Juni 2026 - Di era digital, kekuasaan tidak lagi semata-mata berada di tangan negara, partai politik, atau media massa. Ada aktor baru yang bekerja nyaris tanpa terlihat, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat memperoleh informasi, membentuk opini, hingga menentukan pilihan politiknya: algoritma.
Peringatan itu disampaikan dosen Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Kalimah Wasis Lestari, dalam kegiatan Research Week bertajuk "Politics in the Digital Age: Social Media, Elections, and Democracy" yang digelar di FISIP UNAIR, Senin (8/6/2026). Diskusi tersebut dimoderatori oleh mahasiswa Program Doktoral FISIP UNAIR sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Strategic and Political Studies (INTRAPOLS), Bustomi Menggugat.
Dalam paparannya, Kalimah menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar pola komunikasi politik di seluruh dunia. Jika sebelumnya komunikasi politik berlangsung dalam pola "one-to-many" melalui media massa, kini pola tersebut bergeser menjadi "many-to-many" dan bahkan "many-to-one", ketika jutaan pengguna internet dapat secara bersamaan menjadi produsen sekaligus konsumen informasi.
Perubahan itu membawa konsekuensi besar terhadap kehidupan demokrasi. Arus informasi tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh lembaga media atau institusi politik formal, melainkan semakin dipengaruhi oleh sistem algoritma yang menentukan informasi apa yang muncul di layar pengguna, isu apa yang menjadi tren, dan siapa yang memperoleh perhatian publik.
Menurut Kalimah, kondisi tersebut melahirkan fenomena yang oleh sejumlah akademisi disebut sebagai algokrasi (_algocracy_), yakni situasi ketika algoritma memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses sosial dan politik dalam masyarakat.
"Penguasa baru hari ini bukan hanya mereka yang memiliki kekuasaan politik atau ekonomi, tetapi juga mereka yang mengendalikan algoritma," ujarnya.
Fenomena itu semakin relevan karena hampir seluruh aktivitas politik saat ini meninggalkan jejak digital. Aktivitas kampanye, percakapan publik, respons terhadap kebijakan pemerintah, hingga interaksi antartokoh politik dapat direkam dan diolah menjadi data dalam jumlah yang sangat besar. Data tersebut berasal dari berbagai platform, mulai dari media sosial, portal berita daring, situs resmi pemerintah, hingga berbagai aplikasi digital yang digunakan masyarakat setiap hari.
Melimpahnya data membuka peluang besar bagi pengembangan riset politik modern. Peneliti kini dapat memanfaatkan teknik "web scraping", analisis sentimen, pemetaan jejaring sosial atau "social network analysis", hingga berbagai metode komputasional lainnya untuk memahami dinamika politik secara lebih cepat dan luas.
Kalimah mencontohkan pengalaman risetnya saat menempuh studi Master of Applied Social Data Science di University of Exeter, Inggris. Dalam penelitiannya, ia menganalisis respons publik terhadap kampanye akbar pasangan Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Pemilu 2019 melalui data digital yang dikumpulkan dari berbagai platform daring. Penelitian tersebut memanfaatkan Python dan berbagai metode analisis data sosial untuk membaca pola framing politik dan keterlibatan audiens.
Namun di balik berbagai peluang yang ditawarkan teknologi digital, Kalimah mengingatkan adanya risiko besar yang tidak boleh diabaikan, yakni kecenderungan publik untuk mempercayai data digital secara berlebihan.
Menurut dia, salah satu kesalahan yang sering muncul adalah menganggap percakapan yang ramai di media sosial sebagai representasi suara mayoritas masyarakat. Padahal, realitas di ruang digital tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
"Satu orang bisa sangat aktif dan menghasilkan ribuan interaksi, sementara banyak orang lain memilih diam. Karena itu big data tidak bisa langsung dianggap mewakili populasi secara keseluruhan," katanya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa data digital harus diperlakukan sebagai indikator atau sinyal sosial yang membantu membaca kecenderungan opini publik, bukan sebagai dasar untuk membuat klaim mutlak tentang kehendak mayoritas masyarakat.
Kekhawatiran lain yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah persoalan bias algoritma. Menjawab pertanyaan peserta, Kalimah mengatakan bahwa algoritma pada dasarnya tidak pernah benar-benar netral. Setiap sistem digital dirancang berdasarkan tujuan, logika, dan kepentingan tertentu yang ditetapkan oleh pengembang platform.
Akibatnya, informasi yang diterima pengguna sering kali merupakan hasil seleksi algoritmik yang tidak selalu disadari oleh publik. Sebuah isu dapat menjadi sangat dominan bukan semata-mata karena paling penting, tetapi karena memperoleh dorongan lebih besar dari sistem yang mengatur distribusi informasi.
Kondisi inilah yang kemudian mendorong munculnya berbagai kajian tentang computational propaganda yaitu penggunaan teknologi digital dan algoritma untuk memperluas penyebaran narasi tertentu guna memengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat.
Menurut Kalimah, persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama karena algoritma kini tidak hanya memengaruhi perilaku konsumen, tetapi juga semakin berpengaruh terhadap proses politik dan kualitas demokrasi.
Ia menilai masyarakat perlu memiliki literasi digital yang lebih kuat agar mampu memahami bagaimana informasi disajikan dan mengapa sebuah konten muncul di hadapan mereka.
Rekam jejak akademik Kalimah menunjukkan perhatian yang konsisten terhadap isu hubungan antara teknologi, kecerdasan buatan, dan demokrasi. Salah satu makalah yang pernah dipresentasikannya dalam forum internasional bahkan secara khusus mengangkat tema "AI-Driven Campaign: A Shifting Sign from Democracy to Algocracy”, yang membahas gejala pergeseran demokrasi menuju sistem yang semakin dipengaruhi oleh algoritma dan teknologi kecerdasan buatan.
Di tengah derasnya arus digitalisasi, Kalimah menilai tantangan demokrasi modern tidak lagi hanya berkaitan dengan partisipasi politik atau kebebasan berpendapat. Tantangan yang tidak kalah penting adalah memastikan teknologi tetap berada di bawah kendali manusia dan tidak berkembang menjadi kekuatan yang bekerja tanpa akuntabilitas publik.
Sebab ketika algoritma mulai menentukan apa yang dilihat, dibaca, dan dipercayai masyarakat setiap hari, maka pertanyaan tentang siapa yang sesungguhnya memegang kendali dalam demokrasi menjadi semakin relevan. Dan di titik itulah, perdebatan mengenai pergeseran dari demokrasi menuju algokrasi menemukan urgensinya sekaligus membuka peluang bagi para peneliti dan analis untuk membedahnya melalui riset yang lebih indepth ke depannya.
(Kontributor : Arif)
