Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy
Klikwarta.com, Jatim - DPRD Jawa Timur menunjukkan keprihatinannya terhadap BUMD di Jatim yang tata kelolanya dianggap tidak semua sehat. Untuk itu, dibentuk Panitia Khusus (Pansus) BUMD untuk mengevaluasi perusahaan plat merah tersebut.
Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy menjelaskan, dibentuknya Pansus BUMD, karena tidak semua perusahaan yang didirikan tata kelolanya sehat. Hal itu terlihat tidak memenuhi target yang ditetapkan dan tidak seimbang dengan suntikan dana APBD Jatim
“Ada BUMD milik Provinsi Jatim sedang bermasalah. Pantauan kami secara umum, nampaknya kontribusi ke PAD tidak sesuai dengan kucuran modal yang diberikan Pemprov Jatim,” ucap Freddy Poernomo.
Politisi senior Partai Golkar ini menerangkan, seharunya ada perimbangan antara penyertaan modal ke BUMD dengan pendapatan asli daerah yang diberikan.
“Ada temuan anggaran daerah yang diperoleh tidak imbang, inni menjadi protes teman-teman (DPRD Jatim,” tegas Freddy Poernomo.
Anggota DPRD Jawa Timur yang juga pakar hukum pemerintahan, melihat harus ada tanggungjawab tentang tata kelola BUMD.
“Bagaimana meminit perusahaan milik daerah ini, bisa memberikan kontribusi positif bagi rakyat Jawa Timur,” sebutnya.
Selain itu, juga bisa memberikan lowongan pekerjaan bagi rakyat Jatim. Terkait siapa yang diusulkan menjadi panitian khusus, Freddy menyebutkan bisa saja ada kompromi kesepakatan melalui forum musyawarah. Maka, mereka yang duduk di pansus adalah mereka yang kompeten. Dalam pansus adalah musyawarah mufakat.
Terkait penilaian BUMD, Freddy menyampaikan tidak semua menejemen perusahaan daerah baik. “Tetapi juga tidak semuanya jelek. Adan ada juga yang baik,” tegasnya kembali.
Freddy menyampaikan, dari pada nantinya anggaran APBD yang diberikan habis untuk perusahaan daerah, dirinya sepakat DPRD sebagai fungsi kontrol menjalankan fungsinya.
“DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan, agar bisa menyelamatkan kekuatan PAD. Jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan dalam penggelolaan perusahaan daerah. Bisa saja rekomendasi nanti ke ranah hukum melalui aparat penegak hukum (APH). Bagaimana proses selanjutnya terserah APH,” katanya.
Freddy meminta penggelolaan BUMD harus dijaga untuk transparan dan akuntabel keluar masuk keuangan. Apalagi yang dikelolah adalah APBD Provinsi Jawa Timur.
Pewarta: Supra
