Ketua DPR RI Puan Maharani
Klikwarta.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara mengenai demokrasi dalam Habibie Democracy Forum 2026. Ia pun menilai, transformasi digital dapat menjadi salah satu tantangan demokrasi termasuk mengenai isu algoritma yang kini dapat memengaruhi persepsi publik.
Adapun Puan didapuk untuk menyampaikan pidato kebangsaan dalam Habibie Democracy Forum (HDF) 2026 yang digelar di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (3/11/2026). HDF merupakan forum yang diselenggarakan oleh The Habibie Center, lembaga independen non-profif yang didirikan oleh Presiden ke-3 RI Prof. B.J. Habibie dan keluarga.
HDF 2026 digelar dalam rangka memperingati 27 tahun The Habibie Center. HDF sendiri merupakan program unggulan The Habibie Center yang menjadi ruang dialog inklusif untuk mempromosikan, merawat dan memperkuat nilai nilai demokrasi di Indonesia dengan melibatkan partai politik, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, praktisi, akademisi, media, pengusaha (pihak swasta), serta kelompok pemuda dan perempuan.
Pada acara yang mengusung tema ‘Tantangan Kepemimpinan bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia’ ini, Puan menilai Indonesia tengah menghadapi tantangan kepemimpinan yang semakin kompleks.
“Kekuatan ekonomi dapat berubah menjadi kekuatan politik, dan selanjutnya kekuatan politik tersebut dapat dipakai untuk kepentingan kalangan tertentu,” tutur mantan Menko PMK tersebut.
“Oleh karena itu, demokrasi politik tidak akan pernah sepenuhnya substantif apabila kekuasaan ekonomi terkonsentrasi dan menjadi pihak yang lebih menentukan daripada suara rakyat banyak,” imbuh Puan.
Bahkan saat ini dengan kemajuan teknologi khususnya transformasi digital dan teknologi informasi yang dapat memberikan akses luas kepada orang banyak, menurut Puan hal tersebut tidak dengan sendirinya membuat demokratis.
“Kita harus bertanya: siapa yang menguasai data, algoritma, platform, kecerdasan buatan, dan infrastruktur digital yang semakin menentukan persepsi dan arah kehidupan masyarakat?” tukas Puan.
“Siapa yang memperoleh manfaat ekonominya? Siapa yang dapat mengawasi keputusan algoritmanya? Siapa yang dapat mengarahkan nilai baik dan buruk?” sambungnya.
Puan memandang, persoalannya bukan hanya bagaimana mempertahankan stabilitas politik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, atau menjalankan program pembangunan.
“Melainkan bagaimana mengubah kekuatan dan potensi nasional menjadi kemajuan yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan pun menilai, tantangan kepemimpinan Indonesia dapat dilihat dalam tiga tingkatan yaitu tantangan struktural bangsa, tantangan tata kelola kekuasaan, dan tantangan membangun masa depan bangsa.
“Menghadapi tantangan tersebut, kita tidak dapat hanya bertumpu pada kepemimpinan satu orang atau satu kelompok saja, melainkan harus menjadi agenda dan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa untuk melakukan perubahan yang bermakna atau transformasi,” papar Puan.
Perubahan bermakna atau transformasi itu, dinilai Puan, bukan sekadar perubahan kebijakan atau pergantian orang, melainkan perubahan cara pikir dan cara kerja yang membawa perubahan nyata.
“Kita membutuhkan kerja bersama, dalam menjalankan agenda transformasi di mana kepemimpinan transformatif harus tumbuh di seluruh lembaga negara, dengan agenda utama untuk memperkuat dan mempertajam cara pikir dan cara kerja yang semakin menempatkan tata kelola negara yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara,” urainya.
Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya tata kewenangan dan pelayanan yang dapat memberikan kenyamanan, kesejahteraan, dan ketentraman kepada rakyat.
“Kita pasti telah mengetahui dan memahami, perubahan cara pikir dan cara kerja, yang bagaimana yang harus dilakukan? Apa yang seharusnya dan sebaiknya dilakukan dalam tata kelola kelembagaan,” sebut Puan.
“Kewenangan dan pelayanan seperti apa sebaiknya kepada rakyat? Kita memahami pentingnya tata kelola yang transparan, kewenangan yang bertanggung jawab, serta pelayanan publik yang terbaik,” tambahnya.
Di balik semua itu, Puan mengajak forum merenungkan mengapa
tidak semua dapat dilaksanakan secara efektif meski pemimpin telah mengetahui wawasan-wawasan tersebut.
“Perubahan ternyata tidak cukup hanya menjadi pengetahuan dan dipahami, tetapi harus diwujudkan dalam tatanan sosial, politik, ekonomi dan budaya,” ungkap Puan.
Puan juga menyebut, transformasi tidak cukup hanya dengan memahami apa yang harus diubah, tetapi menuntut kemauan untuk memperbaiki diri, keberanian menghadapi risiko, dan keteladanan untuk memulai dari tanggung jawab masing-masing.
“Kita tidak perlu menunggu semua keadaan menjadi ideal untuk melakukan perubahan. Kita juga tidak perlu menunggu pihak lain untuk melakukan perubahan,” tukasnya.
“Yang diperlukan adalah kemauan untuk mulai mengambil langkah demi langkah mebjalankan tanggung jawab masing-masing, memperbaiki apa yang berada dalam kewenangannya, dan memastikan setiap langkah benar-benar daoat menghadirkan manfaat bagi perubahan,” lanjut Puan.
Puan mengatakan kepemimpinan transformatif dapat membuka jalan perubahan, tetapi kemajuan bangsa tidak lahir dari kepemimpinan seorang tokoh semata.
“Diperlukan kekuatan kolektif untuk bertindak bersama. Rakyat, masyarakat sipil, dunia usaha, kaum intelektual, seluruh komponen bangsa dan lembaga negara harus mengambil tanggung jawab sesuai perannya,” terang cucu Proklomator RI Soekarno itu.
Di sisi lain, Puan menyatakan DPR RI juga terus melakukan transformasi dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Ia menegaskan, DPR RI terus meningkatkan kinerjanya dalam merespon aspirasi rakyat, memperkuat dan mempertajam substansi undang-undang (UU), mengawal uang rakyat dalam APBN, serta memastikan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada rakyat.
“Kami menyadari bahwa transformasi DPR RI belum selesai dan tidak selalu berjalan mudah. Masih terdapat keterbatasan kelembagaan, perbedaan kepentingan politik, budaya politik serta kesenjangan antara harapan rakyat dan hasil kerja yang mampu diwujudkan,” ujar Puan.
“Semua itu harus menjadi bahan introspeksi dan pembenahan, bukan alasan untuk berhenti melakukan perubahan,” imbuhnya.
Puan juga menyatakan, DPR RI menyadari bahwa fungsi konstitusional yang dimiliki dewan harus dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan rakyat sesuai dengan semangat demokrasi. Hal ini lantaran demokrasi bukan sekadar sistem pemerintahan, melainkan cara hidup bersama yang dibangun melalui partisipasi, komunikasi, dan pengalaman kolektif.
“Demokrasi sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat harus menampilkan wujudnya dalam keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat,” tegas Puan.
Menurut Puan, di sinilah kepemimpinan transformatif memperoleh tanggung jawabnya yaitu mengubah kewenangan menjadi pengabdian, aspirasi menjadi kebijakan, dan kekuatan bersama menjadi kemajuan bangsa.
“Inilah tugas sejarah kita bersama, yaitu menjalankan kepemimpinan transformatif dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia,” ucapnya.
“Kepemimpinan selalu berakhir bersamaan dengan masa jabatan. Kepemimpinan menjadi abadi melalui legacy yang ditinggalkannya,” tambah Puan.
Dalam acara ini, Puan disambut oleh Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Akbar Habibie, Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, Dewi Fortuna Anwar, Direktur Eksekutif The Habibie Center, Nadia Habibie, beserta jajaran The Habibie Center. Puan datang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon.
Habibie Democracy Forum 2026 juga dihadiri oleh sejumlah tokoh dari dalam dan luar negeri, di antaranya Menteri Besar Selangor, Dato’ Seri Amirudin bin Shari, Head of the Indonesia and East Timor Office, Konrad-Adenauer-Stiftung, Jan Senkyr, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993-1998, Wardiman Djojonegoro, Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily, dan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja.
Saat menyampaikan sambutan, Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Akbar Habibie menyinggung mengenai peran Puan beserta keluarga Soekarno dalam alam demokrasi Indonesia.
“Mbak Puan dan keluarganya sebagai guarantor, penjaga demokrasi kita. Karena itulah kami menghadirkan beliau untuk mendengarkan pandangan-pandangannya,” ungkap Ilham Habibie.
Habibie Democracy Forum 2026 menghadirkan sejumlah tokoh sebagai pembicara atau panelis dari perwakilan Pemerintah, swasta, kalangan internasional, kelompok perempuan, hingga jurnalis. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Country Director Meta Indonesia, Pieter Lydian. (**)
