Anggota DPRD Jawa Timur, Salim Azhar
Klikwarta.com, Jatim - Rencana pemerintah menerapkan pemungutan pajak digital mulai memunculkan kegelisahan di tengah masyarakat. Meski masih dalam tahap pembahasan, wacana penambahan objek pajak tersebut dinilai berpotensi menambah beban di saat masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi.
Anggota DPRD Jawa Timur, Salim Azhar, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menggulirkan kebijakan perpajakan. Menurutnya, isu pajak sangat sensitif karena bersentuhan langsung dengan daya beli masyarakat.
"Persoalan pajak ini sangat sensitif di telinga masyarakat. Jangan sampai pemerintah justru menambah beban ketika kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih," ujarnya, Selasa (4/11/2025).
Politisi PKB itu menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi riil masyarakat sebelum memutuskan kebijakan yang berpotensi menambah kewajiban finansial.
Ia juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia sebagai negara kaya dengan potensi sumber daya alam yang besar. Menurut Salim, kekayaan tersebut seharusnya dikelola secara optimal agar memberi kontribusi nyata bagi pendapatan negara, sehingga pembiayaan pembangunan tidak terus bertumpu pada pajak masyarakat.
"Presiden Prabowo pernah menyampaikan bahwa negara kita ini sangat kaya. Pertanyaannya, bagaimana kekayaan itu bisa dikelola dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat? Jangan sampai negara yang kaya justru terlalu bergantung pada pajak masyarakat," tegas Ketua DKW Garda Bangsa Jatim itu.
Salim menambahkan, situasi ekonomi saat ini tidak mudah. Ketegangan geopolitik dan perang di kawasan Timur Tengah turut memengaruhi stabilitas ekonomi, termasuk rantai pasok energi yang berdampak pada ketersediaan dan harga BBM. Di dalam negeri, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam beberapa bulan terakhir juga membutuhkan konsentrasi pemerintah.
"Tidak seharusnya pemerintah justru berbicara soal penambahan pajak ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi. Pemerintah harus lebih dulu memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, daya beli terjaga, dan lapangan pekerjaan semakin terbuka," katanya.
Ia menegaskan pemerintah perlu fokus menjalankan agenda besar Presiden Prabowo, terutama program yang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat. Penguatan ekonomi rakyat harus menjadi prioritas, mulai dari pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor pertanian dan perikanan, hingga optimalisasi sumber daya alam.
Selain itu, Salim mendorong perbaikan tata kelola penerimaan negara, menutup kebocoran anggaran, dan mengoptimalkan aset milik negara.
"Jangan sampai rakyat terus-menerus dijadikan tumpuan untuk menambal kebutuhan penerimaan negara. Pemerintah harus berani membenahi kebocoran, mengoptimalkan kekayaan alam, dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar produktif. Negara harus hadir untuk memberdayakan rakyat, bukan justru menambah beban rakyat," pungkasnya. (ADV)
