Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengapresiasi DPR RI Komisi VI yang secara konsisten mendukung dan mengawal program-program kerja Kementerian Koperasi (Kemenkop)
Klikwarta.com, Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengapresiasi DPR RI Komisi VI yang secara konsisten mendukung dan mengawal program-program kerja Kementerian Koperasi (Kemenkop). Sinergi yang erat antara Kemenkop dan DPR RI ini diharapkan terus terjalin dengan baik sehingga program-program kerja Kemenkop khususnya dalam mengawal operasionalisasi Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat berjalan optimal.
Menkop Ferry menjelaskan bahwa masukan dan rekomendasi dari DPR RI Komisi VI menjadi salah satu panduan utama dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun berjalan dan juga untuk tahun anggaran (TA) 2027.
"Kami sangat senang kalau Bapak-Ibu di Komisi VI DPR memberikan masukan terhadap upaya penyempurnaan proses pendampingan koperasi khususnya terhadap operasionalisasi KDKMP," kata Menkop Ferry dalam rapat kerja (Raker) bersama DPR RI Komisi VI yang dipimpin oleh Adisatrya Suryo Sulisto, Jakarta, Kamis (11/6).
Turut hadir dalam raker tersebut Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, seluruh pejabat tinggi Madya dan Pratama di Kemenkop serta Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Krisdianto.
Di dalam raker tersebut, Menkop Ferry juga melaporkan progres pembangunan dan pengoperasian KDKMP. Saat ini KDKMP yang telah selesai 100 persen pembangunan fisik berupa gudang, gerai dan alat kelengkapan lainnya sebanyak 12.533 unit dan yang sedang berjalan konstruksinya sebanyak 22.737 unit. Kemenkop bertekad untuk mengejar target operasionalisasi KDKMP sebanyak 30 ribuan unit pada Agustus 2026 sebagai lanjutan atas beroperasinya 1.061 KDKMP.
"Sampai akhir tahun 2026 ini kami harapkan jumlah koperasi desa kelurahan Merah Putih yang beroperasi sebanyak 40 ribuan," katanya.
Menkop juga menjelaskan bahwa di dalam raker tersebut telah dibahas bersama-sama Komisi VI DPR RI untuk mengawal penambahan pagu anggaran Kemenkop tahun anggaran 2027 sebesar Rp1,34 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp542,88 miliar. Dengan usulan tersebut, diharapkan anggaran Kemenkop untuk RKA dan RKP tahun 2027 dapat bertambah menjadi Rp1,89 triliun.
Usulan tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung penguatan program manajemen sebesar Rp228,37 miliar dan untuk program perkoperasian sebesar Rp1,12 triliun. Menkop menjelaskan bahwa penambahan anggaran dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu KDKMP agar benar-benar dapat berjalan dengan baik.
"Kami harap dukungan terhadap usulan tambahan anggaran ini dapat berjalan optimal. Dengan demikian program prioritas Presiden bisa berjalan efektif sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar - besarnya bagi masyarakat," katanya.
Menkop Ferry menegaskan dihadapan seluruh anggota DPR Komisi VI yang hadir bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan proses operasionalisasi KDKMP di berbagai daerah yang telah rampung pembangunan fisiknya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu monitoring dan evaluasi terus dilakukan bersamaan dengan upaya penguatan ekosistem dan kelembagaan koperasi.
Ia juga memastikan bahwa perhatian terhadap koperasi eksisting akan tetap menjadi prioritas agar KDKMP dan koperasi-koperasi yang sudah ada dapat berjalan beriringan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Di sisi lain pengawasan terhadap koperasi juga akan terus ditingkatkan agar risiko penyalahgunaan wewenang dari para pengurus koperasi dapat dimitigasi.
"Kemenkop juga akan melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap koperasi bermasalah, sebab selain mengurusi KDKMP kami tetap mendampingi koperasi eksisting agar mereka juga tetap memiliki kemampuan berdaya saing tinggi," ulasnya.
Sementara itu Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran di Kemenkop yang telah mampu melaksanakan instruksi Presiden RI untuk mendirikan dan membangun kelembagaan KDKMP sebanyak 83 ribu. Ia menjelaskan bahwa tahapan terpenting yang harus dikawal Kemenkop saat ini yaitu proses operasionalisasi KDKMP.
Oleh karena itu, ia menyatakan dukungannya kepada Kemenkop agar pagu anggaran di tahun 2027 dapat ditingkatkan sejalan dengan tugas dan fungsi Kemenkop dalam memastikan seluruh KDKMP dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, KDKMP sebagai salah satu program prioritas pemerintah sudah seharusnya mendapatkan dukungan fiskal yang mencukupi agar target program tersebut dapat berhasil.
"Di tengah efisiensi yang luar biasa, DPR RI Komisi VI mendukung kebutuhan anggara di Kemenkop untuk memastikan bahwa program KDKMP dan koperasi eksisting berjalan dengan baik," katanya.
Namun demikian, Anggia berharap Kemenkop dapat memaksimalkan pengawasan dan monitoring terhadap perjalanan program KDKMP agar dapat sesuai tujuan utama yaitu menggerakkan ekonomi di desa/kelurahan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"KDKMP ini menjadi program baru sehingga perlu pendampingan dan pengawasan serta monitoring yang ketat, supaya cita cita presiden yang mulai untuk mengembangkan ekonomi di desa bisa berjalan dengan baik," ucapnya. (**)
