Jawa Timur Raih Penghargaan KPK RI; Bukti Gubernur Khofifah Sukseskan Implementasi E-Learning ASN Berintegritas

Rabu, 17/06/2026 - 23:34
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menerima penghargaan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menerima penghargaan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)

Klikwarta.com, Jatim - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam agenda Peluncuran Nasional Program E-Learning ASN Berintegritas di Kantor Pusat Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Penghargaan diserahkan oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyanto sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimplementasikan Program Pembelajaran Integritas Berbasis E-Learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Diketahui, Jawa Timur terpilih menjadi salah satu dari 12 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dipercaya KPK RI sebagai peserta piloting nasional sebelum program tersebut digulirkan secara luas ke seluruh Indonesia.

Tidak hanya ikut serta, Pemprov Jatim juga membukukan capaian yang membanggakan. Berdasarkan laporan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana per 16 Juni 2026, Pemprov Jatim berhasil mengikutsertakan 3.177 ASN atau setara 105,9 persen dari target 3.000 ASN yang ditetapkan KPK.

“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh ASN Jawa Timur. Ini menjadi bukti bahwa integritas tidak hanya berhenti sebagai nilai, tetapi harus benar-benar diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan,” kata Gubernur Khofifah.

Lebih lanjut ia menyebut penghargaan tersebut sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Jatim dalam mencetak ASN yang berintegritas sekaligus membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penghargaan ini juga menunjukkan tingginya komitmen ASN Jawa Timur mengikuti pembelajaran integritas sekaligus memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi.

Gubernur Khofifah menegaskan, penghargaan dari KPK RI ini akan semakin meneguhkan posisi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang konsisten mendorong reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Ke depan, Pemprov Jatim berkomitmen untuk terus berada di garda terdepan membangun ekosistem ASN yang kompeten, profesional, dan berintegritas guna menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat. 

Menurut Khofifah, transformasi birokrasi di era digital tidak cukup hanya mengandalkan ASN yang cerdas dan adaptif, tetapi juga ASN yang memiliki integritas tinggi, mampu menjaga amanah publik, serta menjunjung nilai-nilai profesionalisme dalam setiap pengambilan keputusan.

“Integritas adalah fondasi utama pelayanan publik. Kompetensi yang tinggi harus berjalan beriringan dengan integritas yang kuat. Karena itu, penguatan integritas ASN tidak boleh berhenti pada regulasi, tetapi harus menjadi budaya kerja dan karakter yang hidup dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujar Gubernur Khofifah.

Ia menegaskan, Pemprov Jatim berkomitmen penuh mewujudkan ASN berintegritas melalui berbagai program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan berkelanjutan, termasuk implementasi E-Learning ASN Berintegritas melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.

“Birokrasi kelas dunia dimulai dari aparatur yang berkarakter, beretika, dan berintegritas tinggi. Karena itu, penguatan integritas harus menjadi gerakan bersama dan budaya kerja yang terus kita rawat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menjelaskan Program E-Learning ASN Berintegritas sangat penting diikuti karena nilai-nilai antikorupsi dan integritas merupakan fondasi utama membentuk karakter ASN.

Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, keberanian, kesederhanaan, kepedulian, disiplin, keadilan, serta kerja keras.

“Fokus program ini adalah penguatan integritas dan implementasi nilai-nilai antikorupsi bagi seluruh ASN. Saya rasa ini penting karena menjadi lapisan paling dasar dalam membentuk budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi,” jelasnya.

Gubernur Khofifah menambahkan, nilai-nilai antikorupsi tidak hanya penting membentuk pribadi ASN yang berintegritas, tetapi juga menjadi fondasi utama menghadirkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan dipercaya masyarakat.

“Yang paling penting, nilai-nilai antikorupsi menjadi fondasi utama agar para ASN dapat memberikan pelayanan publik yang semakin profesional dan berkualitas,” ujarnya.

Program E-Learning ASN Berintegritas merupakan inovasi pembelajaran digital yang dikembangkan KPK RI dengan pendekatan interaktif dan reflektif. 

Melalui beragam media pembelajaran seperti video, infografis, narasi, simulasi studi kasus, dan modul berbasis pengalaman nyata, program ini dirancang meningkatkan pemahaman ASN terhadap nilai-nilai integritas sekaligus mendorong perubahan perilaku dan penguatan budaya kerja yang berintegritas.

“Saya sangat mengapresiasi program ini karena dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman ASN terhadap nilai-nilai integritas dan antikorupsi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku serta penguatan budaya kerja yang berintegritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” tuturnya.

Gubernur Khofifah menegaskan Pemprov Jatim berkomitmen penuh mewujudkan seluruh ASN Jatim berintegritas. 

Hal ini ditunjukkan dengan secara bertahap seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim akan mengikuti pendidikan dan pelatihan e-Learning ASN Berintegritas yang dilaksanakan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.

"Program pelatihan ini menjadi awal agar integritas tidak hanya berhenti sebagai nilai tetapi harus benar-benar diimplementasikan oleh seluruh ASN," kata Gubernur Khofifah.

Melalui program tersebut, KPK RI menargetkan lebih dari 6,7 juta ASN di seluruh Indonesia dapat memperoleh pembelajaran integritas secara berkelanjutan hingga tahun 2029. Program ini sekaligus menjadi bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi melalui penguatan karakter, etika, dan budaya kerja ASN.

Peluncuran Nasional Program E-Learning ASN Berintegritas turut dihadiri pimpinan KPK RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara, para menteri, gubernur, wali kota, serta berbagai pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia.

"Alhamdulillah program sinergi kolaboratif dan komitmen dari sangat banyak elemen yang dikomandani oleh KPK RI hari ini meluncurkan e-learning ASN berintegritas, mudah-mudahan semua akan menjadi bagian dari penguatan satu integritas ke integritas yang lain, satu level integritas ke integritas yang lebih tinggi," katanya 

Dalam kesempatan tersebut juga ditegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam membangun ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik sebagai fondasi utama terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Proses untuk menyemai bisa diikuti oleh semua elemen dan hari demi hari bisa lebih bagus, lebih menguatkan, meningkatkan dan meluaskan integritas di masing-masing elemen, terima kasih inisiasi dan kolaborasi antar elemen baik di tingkat kementerian, kelembagaan maupun di provinsi dan kabupaten. "Mudah-mudahan ikhtiar ini akan terus mendapatkan penguatan dari semua elemen yang diharapkan bisa meningkatkan seluruh integritas ASN di level manapun di negeri ini," pungkasnya. (*)

Berita Terkait