Pemerintah Diminta Serius Tangani PMK di Jatim

Kamis, 23/06/2022 - 14:34
Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak saat ditemui di kantor DPRD Jatim, Kamis (23/6/2022).
Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak saat ditemui di kantor DPRD Jatim, Kamis (23/6/2022).

Klikwarta.com, Jatim - Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, mendesak pemerintah pusat untuk serius menangani persolan PMK di Jatim. Selain itu, Sahat juga meminta Gubernur Khofifah dan Dinas Peternakan untuk berupaya keras agar ternak-ternak ini segera mendapatkan vaksin lebih banyak. Mengingat Jatin hanya mendapat 9 botol yang saat ini bagikan di 4 Kota Kabupaten. 

"Kami memohon kepada Pemerintah Pusat untuk serius dalam menangani penyelesaian persoalan PMK di Jatim, serta memohon agar Pemerintah Provinsi Jatim terus mengupayakkan pengadaan vaksin dari pemerintah pusat, yang saat ini hanya memberi 9 botol saja untuk Jatim," kata Sahat Tua Simanjuntak ditemui di kantor DPRD Jatim, Kamis (23/6/2022).

Pria yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim menilai keseriusan pemerintah pusat ini sangat dibutuhkan karena kondisi peternak Jatim sudah semakin resah. Sahat mencontohkkan kondisi di Ponorogo, ratusan sapi mati karena PM. Bahkan sampai merepotkan pemerintah setempat untuk mengubur sapi sapi yang mati akibat penyakit tersebut.

"Ratusan Sapi mati dan ini merepotkkan pemerintah Ponorogo untuk menguburkkan karena harus diangkut secara khusus, sampai harus membuat kuburan massal. Ini kalau tidak ditangani dengan baik akan timbul bangkai dan akan berdampak pada kesehatan warga, dan timbul penyakit lain yang menimpa warga," kata Sahat. 

Dengan kondisi ini, Pemerintah pusat tidak bisa lagi abai dalam pemberian vaksin dan harus secepat mungkin ke Sapi yang terkena PMK agar tidak makin meluas. 

Sahat meminta Pemerintah pusat untuk sungguh sungguh dan secepatnya mengirim vaksin ke Jawa Timur. Jika tidak, dikhawatirkan akan semakin meluas dan menimbulkan kerugian pada masyarakat.

"Sekedar mengingatkan sebentar lagi ada agenda keagamaan Idul Qurban, maka sudah selayaknya vaksin ini menjadi keseriusan Pemerintah pusat," pintanya. 

Sahat mengatakan Pemprov Jatim memang sudah membuat 81 titik lokasi penanganan PMK di Jatim. Namun saat ini kondisi penyebaran PMK makin meresahkan, apalagi tenaga kesehatan hewan sangat terbatas dibanding jumlah ternak yang terkena PMK. 

Sahat meminta Satgas khusus Penanganan PMK di Jatim untuk bisa menampilkan data real time, dan tidak mengandalkan data elektronik dengan menggandeng TNI Polri agar bisa dicari penanganan yang paling mungkin, sembari menanti vaksin.

"Kami berharap agar Satgas Khusus penangan PMK tidak hanya mengandalkan laporan elektronik namun real time secara fisik melakukan koordinasi dengan TNI Polri melihat langsung kondisi Sapi-Sapi dan berada dimana," tambahnya. 

Sahat jugameminta kepada Gubernur Jatim untuk membantu meringakan beban peternak yang sapinya mati karena PMK, dengan memberikan stimulus untuk meringankan beban para peternak. 

Sahat mengaku ada dana cadangan yang bisa digunakan untuk membantu peternak. Ia berharap Gubernur bisa membuat kebijakan penggunaan dana ini untuk meringankan beban peternak. 

"Kami DPRD Jatim tentu akan sangat mendukung jika kebijakan ini diambil Ibu Gubernur. Dan kami meminta agar penanganan untuk PMK ini dilakukan sama seriusnya seperti saat penangan Covid 19," pungkasnya.

(Pewarta: Supra)

Related News