Prosesi Debat Publik Kedua Pilwali Kota Blitar Tahun 2020 (foto : Faisal NR / Klikwarta.com)
Klikwarta.com | Kota Blitar - Calon Walikota Blitar Santoso menyatakan dalam kondisi terus berkomitmen menjaga marwah kota Blitar sebagai Bumi Proklamator dan bukan Bumi Koruptor.
Ini diyatakannya dalam Debat Publik Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2020 yang kedua, Selasa 10 November, pada klaster pembahasan reformasi birokrasi yang anti korupsi. Saat itu, grand tema debat tentang 'Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
Pantauan Pewarta Klikwarta.com di lokasi debat, awalnya pembawa acara membacakan pertanyaan panelis kepada pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Blitar Henry-Yasin. Pertanyaan tersebut intinya apa langkah paslon membangun birokrasi yang sehat, agar tidak terjerembab di kubangan perilaku koruptif.
Paslon nomor urut 1 inipun menegaskan, pihaknya berkomitmen tidak mengambil gajinya sebagai pemimpin daerah jika menerima amanah rakyat. Kemudian Henry juga mengatakan akan mengandalkan keterbukaan informasi di setiap transaksi administrasi pemerintahan dalam rangka pelayanan publik.
Seusai Henry menjelaskan jawaban panelis itu, giliran Calon Walikota Blitar nomor urut 2, Santoso, menanggapi pernyataan Henry. Kata Santoso, idealnya membangun birokrasi yang sehat modal pertama yang mesti ada adalah integritas kejujuran masing-masing Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak berwatak koruptif.
Apabila hal ini sudah terbangun, lanjut dia, tinggal menguatkan agenda birokrasi yang anti korupsi itu melalui pemanfaatan teknologi informasi atau IT di setiap proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelayanan masyarakat. Selain itu, Santoso juga menegaskan pentingnya pelaksanaan setiap SOP (Standar Operasional Prosedur) di masing-masing proses birokrasi.
Santoso meyakini, dengan menerapkan SOP, menghadirkan kecepatan kualitas pelayanan publik yang penuh transparansi dan akuntabel, birokrasi pemerintahan yang dijalankan Aparatur Sipil Negara ini tidak akan terjebak pada perilaku korupsi. Dia menandaskan, pentingnya penerapan SOP secara konsekuen, supaya tidak merusak sistem birokrasi yang sehat.
"Artinya, jangan sampai birokrasi menjadi korban kejahatan daripada korupsi yang merusak nama baik kota Blitar. Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, penggali Pancasila sekaligus jasadnya disemayamkan di kota Blitar. Kami berkomitmen untuk menjaga nama baik kota Blitar. Kota Blitar ini adalah Bumi Proklamator, bukan Bumi Koruptor," kata Santoso.
(Pewarta : Faisal NR)
