Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna
Klikwarta.com, Depok - Defisit anggaran sebesar Rp600 miliar menjadi sorotan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Depok terkait pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027. Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Depok Supian Suri menegaskan komitmennya untuk menutup defisit melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berbagai skema pembiayaan lainnya.
Supian memastikan kondisi tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah. Ia menyatakan, berbagai langkah strategis telah disiapkan agar struktur APBD 2027 tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat tetap terakomodasi.
“Komitmen kami jelas, defisit sebesar Rp600 miliar ini akan kami penuhi dan kami tutup dengan berbagai sumber. Pasti APBD kita aman dan program prioritas tetap berjalan,” tegas Supian Suri di hadapan peserta sidang paripurna. Senin (02/11/2026)
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Depok telah menyiapkan proposal kerja sama serta langkah optimalisasi berbagai potensi pendapatan daerah guna memastikan kebutuhan pembiayaan tersebut dapat terpenuhi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna mengapresiasi komitmen yang disampaikan langsung oleh Wali Kota.
Menurutnya, keseriusan pemerintah daerah dalam mencari solusi pembiayaan menjadi bagian penting dalam proses pembahasan hingga persetujuan APBD 2027.
“Kita mengapresiasi komitmen Pak Wali. Beliau sendiri yang mendeklarasikan tadi untuk tingkat persetujuan APBD bisa dicapai di Januari 2027. Kita juga mengapresiasi proposal kerja sama yang ditawarkan,” ujar Ade usai sidang paripurna.
Meski demikian, Ade menegaskan DPRD akan memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah pos anggaran bernilai besar agar penggunaannya terukur dan tidak menimbulkan beban fiskal berlebihan bagi pemerintah daerah pada masa mendatang.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana pinjaman daerah untuk pembangunan Flyover Juanda dengan nilai mencapai Rp300 miliar.
“Flyover Juanda ini proyek strategis, nilainya besar Rp300 miliar. Kita harus pastikan skemanya tidak membebani APBD ke depan,” jelasnya.
Selain infrastruktur, DPRD juga menyoroti tiga sektor pelayanan publik yang dinilai harus tetap menjadi prioritas, yakni penanganan sampah, sektor kesehatan termasuk pembiayaan jaminan BPJS, serta pendidikan.
Ade menekankan, kepastian alokasi anggaran untuk ketiga sektor tersebut harus dikawal agar kebutuhan pelayanan masyarakat dapat terpenuhi, terutama pada triwulan pertama Januari 2027.
“Untuk sampah, kesehatan BPJS, juga pendidikan yang anggarannya sudah jelas dan akan keluar di triwulan pertama Januari 2027, ini harus jadi prioritas,” tegasnya.
Dengan target persetujuan APBD 2027 pada Januari mendatang, DPRD bersama Pemerintah Kota Depok akan mengintensifkan pembahasan, termasuk mencermati sumber pembiayaan dan efektivitas belanja daerah.
Besarnya defisit Rp600 miliar kini menjadi pekerjaan rumah bersama. Tantangannya bukan hanya memastikan angka-angka dalam APBD dapat terpenuhi, tetapi juga menjaga agar pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penanganan sampah tidak terganggu.
Masyarakat pun menanti bagaimana komitmen pemerintah daerah tersebut diwujudkan melalui pengelolaan anggaran yang transparan, terukur, dan berpihak pada kepentingan publik.
(Kontributor : Arif)
