Massa Aksi LSM GPI di Depan Dinas Pendidikan Pemkab Blitar (foto : Klikwarta.com)
Klikwarta.com, Blitar - Puluhan orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menggeruduk kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Kamis (6/1/2022).
Massa menggelar aksi demonstrasi menuntut Dindik Pemkab Blitar memberikan keterangan yang jelas dan akuntabel terkait indikasi terjadinya pungutan liar (pungli) di sejumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Blitar. Tak hanya persoalan ini, LSM GPI juga mendesak Dindik Pemkab Blitar untuk menjelaskan secara tegas terkait dugaan pengangkatan kepala sekolah tingkat SD yang diduga melanggar aturan yang berlaku.
"Kami tidak ingin dunia pendidikan dijadikan ladang bisnis bagi orang orang yang saat ini memanfaatkan kesempatan," tegas Ketua LSM GPI Jaka Prasetya dalam petikan orasinya di hadapan peserta aksi yang turut dikawal ketat polisi dan Satpol PP Pemkab Blitar itu.
Setelah berorasi di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, 10 orang perwakilan tersebut kemudian diminta untuk menyampaikan aspirasinya. Perwakilan tersebut akhirnya di temui oleh Kepala Dinas Pendidikan Luhur Sejati, Wakil Bupati Blitar Rahmad Santoso dan pihak kepolisian serta kejaksaan.
Audiensi terkait dengan masalah pendidikan, pertanyaan yang di lontarkan perwakilan massa tersebut terkait dengan berbagai pungutan sekolah yang dikemas dalam bentuk sumbangan, pengangkatan kepala sekolah serta terkait dengan maraknya dugaan bisnis LKS dan alat tulis yang dilakukan oleh kolega Bupati Blitar.
Dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh perwakilan massa tersebut, Luhur Sejati mengatakan bahwa dalam kaitan pungutan yang ada di sekolah SD dan SMP tersebut, pihaknya akan menelusuri kebenaran itu. Sedangkan untuk masalah pengangkatan kepala sekola yang belum bersertifikat tersebut.
Luhur menjelaskan bahwa saat ini memang kekurangan kepala sekolah sehingga sebanyak 150 orang dan harus segera dilaksanakan agar pembelajaran sekolah SD bisa tetap berlangsung. Menanggapi terkait dengan profesionalitas pengangkatan yang jelas Luhur menjelaskan bahwa semuanya sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan. (lrn)
