Petugas gabungan berupaya memadamkan api di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi (20/8) sumber dokumentasi BPBD Kabupaten Batang Hari
Klikwarta.com, Sumatera - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui operasi udara dan darat di enam provinsi prioritas, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Penanganan dilakukan secara terpadu melalui pengerahan satuan tugas darat dan udara di bawah pos komando (posko) dan penguatan kolaborasi para pemangku kepentingan lain. Operasi udara didukung dengan operasi modifikasi cuaca (OMC), pemadaman melalui _water bombing_, patroli. Dalam pengendalian karhutla,, BNPB menekankan langkah pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.
Sebagai bagian dari operasi udara, BNPB menggelar satuan tugas udara di enam provinsi tersebut. Unsur yang dikerahkan meliputi helikopter patroli, pesawat untuk OMC, dan helikopter *water bombing*. Secara keseluruhan terdapat **39 unit unsur udara** yang tergelar untuk mendukung pemantauan dan penanganan karhutla.
Di Riau, satgas udara terdiri atas satu unit helikopter patroli, satu unit armada untuk OMC, dan lima unit _water bombing_. Di Jambi, dikerahkan satu unit helikopter patroli, satu unit OMC, dan dua unit _water bombing_. Sementara di Sumatera Selatan, BNPB mengerahkan satu unit helikopter patroli, satu unit OMC, dan tujuh unit water bombing.
Untuk wilayah Kalimantan Selatan, dikerahkan satu unit helikopter patroli, satu unit OMC, dan tiga unit _water bombing_. Di Kalimantan Tengah, terdapat satu unit helikopter patroli, satu unit OMC, dan empat unit _water bombing_. Sedangkan di Kalimantan Barat, satgas udara diperkuat dengan dua unit helikopter patroli, satu unit OMC, dan lima unit _water bombing_.
Pengerahan tersebut dilakukan untuk memperkuat pemantauan dari udara, mendukung deteksi titik api, membantu pemadaman, serta mendukung operasi penanganan karhutla di wilayah yang membutuhkan intervensi udara. Patroli udara dilakukan untuk memantau perkembangan kondisi lapangan, sementara _water bombing_ digunakan untuk membantu pemadaman pada lokasi yang sulit dijangkau atau membutuhkan dukungan dari udara. OMC dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi pertumbuhan awan dan kebutuhan penanganan di wilayah prioritas.
Di Kalimantan Selatan, salah satu unsur yang digunakan untuk mendukung patroli udara adalah pesawat Cessna Caravan 208 dengan registrasi PK-SNK. Sementara itu, operasi _water bombing_ didukung helikopter Sikorsky Black Hawk dengan registrasi N711BF.
*Titik Panas Terpantau di Kalimantan*
Seiring dengan penguatan operasi penanganan, pemantauan perkembangan titik panas terus dilakukan sebagai bagian dari sistem pemantauan karhutla. Berdasarkan data SiPongi, pemantauan satelit NASA-NOAA 20 pada 21 Agustus 2026 pukul 14.14 WIB mencatat 1.842 titik panas di lima provinsi di Kalimantan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.832 titik terpantau dengan tingkat kepercayaan sedang (_medium confidence_) dan 10 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence). Data titik panas menjadi salah satu rujukan dalam pemantauan perkembangan potensi karhutla dan menentukan kebutuhan penanganan di lapangan. SiPongi sendiri merupakan sistem yang menyajikan informasi _hotspot_ terkini serta informasi terkait kebakaran hutan dan lahan.
Kalimantan Tengah mencatat jumlah titik panas terbanyak, yakni 976 titik, terdiri atas 968 titik dengan tingkat kepercayaan sedang dan delapan titik dengan tingkat kepercayaan tinggi. Selanjutnya Kalimantan Barat dengan 489 titik, terdiri atas 487 titik dengan tingkat kepercayaan sedang dan dua titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Sementara itu, Kalimantan Timur tercatat 237 titik panas, Kalimantan Selatan 125 titik, dan Kalimantan Utara 15 titik. Seluruh titik panas di tiga provinsi tersebut terpantau dengan tingkat kepercayaan sedang.
*Penguatan Operasi Darat*
Penanganan dari udara berjalan beriringan dengan penguatan operasi darat. BNPB mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan menetapkan status siaga atau tanggap darurat sesuai perkembangan ancaman karhutla di wilayah masing-masing.
Penguatan operasi darat dilakukan melalui pengaktifan posko dan satuan tugas penanganan karhutla. Posko menjadi pusat koordinasi dalam pemantauan perkembangan situasi, pengerahan personel, pengelolaan sumber daya, serta penentuan langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan.
BNPB juga memberikan dukungan sumber daya dan peralatan kepada daerah sesuai kebutuhan. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan daerah dalam melakukan pemadaman, penanganan titik api, pemantauan wilayah rawan, serta mencegah meluasnya kebakaran.
Operasi darat menjadi bagian penting dalam memastikan api benar-benar tertangani, terutama pada wilayah dengan karakteristik lahan yang membutuhkan penanganan berulang. Dukungan _water bombing_ dari udara dilakukan untuk membantu proses pemadaman, kemudian penanganan di darat dilakukan untuk memastikan bara dan titik api dapat dikendalikan.
Selain pemadaman, BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait memperkuat langkah pencegahan. Masyarakat didorong untuk terlibat dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla di wilayah masing-masing.
Salah satu langkah utama pencegahan adalah mendorong masyarakat tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat terus dilakukan agar potensi munculnya titik api dapat ditekan sejak awal.
BNPB bersama pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, serta unsur terkait terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia dalam penanganan karhutla. Operasi udara dan darat dilakukan secara terpadu, mulai dari pemantauan, pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, hingga penanganan pascakebakaran.
Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan selama periode rawan karhutla dan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kejadian kebakaran kepada petugas maupun pemerintah daerah. Respons cepat dari seluruh unsur menjadi kunci untuk mencegah api meluas dan mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat, lingkungan, serta aktivitas ekonomi. (**)
