Mendikdasmen, Abdul Mu'ti memberikan arahan dalam Penandatangan Perjanjian Kerja Sama Kemendikdasmen Bersama Badan Gizi Nasional di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (30/10). Fotografer: Destian
Klikwarta.com, Jakarta, 30 Oktober 2026 - Pengalaman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam mengembangkan ekosistem Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah (SIPLah) kini dimanfaatkan untuk mendukung tata kelola pembelanjaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kemendikdasmen menjalin kerja sama pengembangan sistem informasi pembelanjaan SPPG melalui Loka MBG guna mendukung proses pembelanjaan kebutuhan barang yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Kerja sama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Dukungan Pengembangan Tata Kelola Belanja SPPG. Pengembangan Loka MBG mengadaptasi pengalaman pemanfaatan SIPLah yang selama ini digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelanjaan kebutuhan sekolah. Melalui pemanfaatan ekosistem tersebut, proses pembelanjaan dan pencatatan transaksi SPPG diharapkan dapat berjalan lebih tertata dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyambut baik kerja sama antara Kemendikdasmen dan BGN. Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh peserta didik di seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah, ini satu kerja sama yang sangat bagus, dan mudah-mudahan dengan kerja sama ini pelayanan MBG semakin baik, tepat sasaran, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh murid di Indonesia. Karena sekali lagi ini adalah bagian dari upaya yang sangat diharapkan Bapak Presiden untuk anak-anak kita berbadan sehat dan juga memiliki semangat untuk belajar,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta pada Jumat (30/10).
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menjelaskan bahwa pemanfaatan SIPLah dipilih dengan mempertimbangkan pengalaman sistem tersebut yang telah berjalan di lingkungan Kemendikdasmen. Dengan mengadopsi sistem yang sudah teruji meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pembelanjaan satuan pendidikan, pengembangan Loka MBG diharapkan dapat dilakukan lebih efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelanjaan SPPG.
“Tujuannya kita belajar atau kita melihat benchmarking cara yang sudah terbukti saja. Daripada kita mengarang-ngarang sesuatu yang belum pernah ada, yang belum tentu bisa jalan, jadi kita mengadopsi, meniru sesuatu yang memang sudah berjalan, sudah baik di Kemendikdasmen. Tinggal kita modifikasi sedikit, kita harapkan bisa sebaik bagaimana Kemendikdasmen mengelola SIPLah,” ungkap Sudaryono.
Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD Dikdas PNFI) Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyampaikan bahwa pengalaman pengelolaan SIPLah menjadi salah satu dukungan konkret Kemendikdasmen dalam kerja sama ini. Sepanjang 2025, SIPLah mencatat 5,01 juta transaksi senilai Rp21,6 triliun dari 294.897 satuan pendidikan, tumbuh 20,76 persen untuk jumlah transaksi dan 25,58 persen untuk nilai transaksi dibanding tahun sebelumnya. Pengalaman tersebut akan menjadi referensi dalam mendukung pengembangan Loka MBG.
Capaian tersebut menunjukkan SIPLah meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pembelanjaan satuan pendidikan. Efektif, karena satuan pendidikan dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri dari 73.725 toko di 496 kabupaten dan kota. Efisien, karena perbandingan harga antarpenyedia hingga pemesanan berlangsung dalam satu sistem, dengan harga yang mengacu pada standar satuan harga pemerintah daerah. Transparan, karena harga dan rincian barang tampil terbuka. Akuntabel, karena setiap transaksi tercatat dan dapat ditelusuri. Prinsip yang sama kini menjadi fondasi tata kelola pembelanjaan SPPG melalui Loka MBG, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha lokal di sekitar dapur SPPG.
Gogot juga menjelaskan bahwa kerja sama ini mencakup pembagian tugas dan peran masing-masing pihak, termasuk dukungan mitra penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Kemendikdasmen juga menyiapkan dukungan melalui Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan (Balai SDSP). “Pengalaman ekosistem SIPLah ini yang akan kita sampaikan dalam kerja sama ini untuk dapat mendukung Loka MBG,” jelas Gogot.
Pengembangan Loka MBG saat ini telah memasuki tahap uji coba dengan melibatkan 40 SPPG dan sekitar 200 pemasok. Berdasarkan tahapan yang telah direncanakan, sistem ini telah menjalani soft launching 30 Oktober 2026, dilanjutkan grand launching pada Desember 2026, dan diharapkan dapat diimplementasikan secara menyeluruh pada Januari 2027.
Harapannya, pengembangan Loka MBG menjadi langkah lanjutan dalam pemanfaatan ekosistem digital yang telah dikembangkan Kemendikdasmen. Pengalaman SIPLah yang selama ini mendukung proses pembelanjaan satuan pendidikan diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan sistem pembelanjaan SPPG, sehingga transformasi digital dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi tata kelola program pemerintah. *(Penulis: Ririn/Editor: Tim SDSP/Uly/Seno)
