Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi
Klikwarta.com, Papua Selatan - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi meminta pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Papua Selatan. Pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, edukasi masyarakat, serta optimalisasi personel dan peralatan pemadaman menjadi langkah prioritas untuk mencegah kebakaran kembali meluas.
Arahan tersebut disampaikan Kristomei saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla dan kekeringan di Provinsi Papua Selatan, yang berlangsung di Kantor Bupati Merauke Jumat (30/10). Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB secara khusus menyoroti Kabupaten Merauke yang menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap kejadian karhutla di provinsi tersebut, terutama pada klaster Jago Merah-Tanah Miring.
Berdasarkan analisis data geospasial menggunakan citra satelit Sentinel-2 dan MODIS, Kabupaten Merauke menyumbang 90 persen titik panas, 96 persen luas kebakaran, dan 97 persen area kebakaran yang belum padam di Provinsi Papua Selatan. Sementara itu, berdasarkan data per 30 Oktober 2026, Papua Selatan berada pada peringkat kedelapan dari 38 provinsi untuk jumlah titik panas, tetapi menempati peringkat kedua berdasarkan luas kebakaran.
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah klaster Jago Merah-Tanah Miring yang mencakup empat wilayah, yakni Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Dari total 502 hektare area kebakaran yang belum padam di Papua Selatan per 29 Oktober, sekitar 250 hektare atau hampir separuhnya berada di klaster tersebut. Klaster ini juga menyumbang 36 persen titik panas provinsi berdasarkan data per 30 Oktober.
Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa proporsi area kebakaran yang belum padam di klaster Jago Merah-Tanah Miring relatif lebih besar dibandingkan kontribusinya terhadap jumlah titik panas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebakaran di wilayah tersebut cenderung lebih sulit dipadamkan sehingga memerlukan perhatian dan penanganan lebih intensif.
“Angka-angka ini memiliki implikasi langsung. Hampir seluruh persoalan karhutla di Papua Selatan terjadi di Kabupaten Merauke. Karena itu, ketika kita berbicara tentang pengendalian karhutla di tingkat provinsi, maka penguatan penanganan di Kabupaten Merauke menjadi hal yang sangat penting,” ujar Kristomei.
Dalam rapat tersebut, sebelumnya Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze, turut menjelaskan bahwa karhutla di wilayahnya dipicu oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino menyebabkan lahan semakin kering. Pada ekosistem savana, serasah daun dan ranting yang mengering menjadi material yang mudah terbakar sehingga api lebih mudah muncul dan menyebar.
Selain faktor alam, praktik pembukaan lahan pertanian maupun area berburu dengan cara dibakar masih ditemukan di masyarakat. Kelalaian seperti membakar sampah sembarangan dan membuang puntung rokok di kawasan lahan kering juga berpotensi menjadi pemicu kebakaran.
“Selain cuaca, beberapa faktor karhutla di Merauke memang ada indikasi disengaja karena pembukaan lahan,” jelas Yoseph.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala BNPB menekankan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi. Pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan dan pencegahan pembakaran harus diperkuat agar tidak muncul sumber api baru.
Ia meminta aparat penegak hukum dan aparatur kewilayahan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, sekaligus menelusuri faktor penyebab kebakaran. Hal ini diperlukan untuk memastikan apakah kebakaran dipicu faktor alam, kelalaian, atau aktivitas pembakaran yang disengaja untuk membuka lahan.
“Perlu ada edukasi dan teguran kepada pihak-pihak yang masih melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Mungkin awalnya hanya untuk membuka perkebunan dalam skala kecil, tetapi ketika angin bertiup kencang, api dapat meluas dan menjadi tidak terkendali. Apalagi dalam kondisi kering seperti sekarang, kebakaran bisa merambat ke mana-mana,” tegas Kristomei.
Kepala BNPB juga meminta pemerintah daerah melibatkan tokoh masyarakat, lingkungan sekolah, dan gereja untuk memperluas edukasi mengenai bahaya pembakaran lahan. Upaya ini penting mengingat dampak karhutla tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat. Dalam rapat tersebut disampaikan adanya warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap kebakaran.
Selain memperkuat pencegahan, Kristomei meminta optimalisasi dukungan personel, peralatan, dan fasilitas pemadaman dari seluruh unsur yang terlibat. Ia mengapresiasi keterlibatan TNI, Polri, dan Manggala Agni dalam penanganan karhutla, sekaligus mendorong pemanfaatan fasilitas yang dimiliki Komando Resor Militer (Korem) untuk mendukung operasi pemadaman di wilayah terdampak.
“Penanganan karhutla ini tidak bisa kita kerjakan sendiri-sendiri. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat, dan pihak swasta harus bergerak bersama. Silakan pemerintah daerah memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Korem untuk memperkuat penanganan di lapangan,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penanganan karhutla di tingkat masyarakat, BNPB menyalurkan bantuan logistik dan peralatan pemadaman senilai kurang lebih Rp177 juta kepada Pemerintah Kabupaten Merauke. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk memperkuat kapasitas dan kesiapan dalam melakukan pencegahan serta penanganan awal kebakaran.
Bantuan yang diserahkan secara simbolis pada akhir rapat koordinasi tersebut terdiri atas dua unit pompa air Robin 3 inci 7 HP, 10 unit jet shooter backpack, 20 rol selang hantar 2,5 inci x 30 meter, dua unit nozzle pemadam dengan variable nozzle 2,5 inci, 30 pasang sepatu bot pemadam, serta 30 unit masker 3M.
Dukungan peralatan ini diharapkan dapat menunjang kesiapan kelompok masyarakat dalam melakukan pemadaman awal, sekaligus memperkuat upaya penanganan karhutla bersama pemerintah daerah dan unsur terkait.
Kesiapsiagaan Menghadapi Peralihan Musim
Di tengah upaya penanganan karhutla, kondisi iklim menunjukkan bahwa potensi kekeringan masih perlu diwaspadai. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathoni, yang juga hadir dalam rapat tersebut memaparkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia yang mengalami hari tanpa hujan (HTH) berada di selatan garis khatulistiwa, termasuk wilayah Papua Selatan.
Berdasarkan pemantauan sepuluh harian hingga 20 Oktober 2026, tercatat 329 titik pengamatan mengalami HTH kategori panjang, 391 titik kategori sangat panjang, dan 1.707 titik kategori ekstrem panjang. HTH terpanjang mencapai 171 hari yang tercatat di Pos Hujan BPP Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Khusus wilayah Papua Selatan, prakiraan curah hujan pada dasarian I November 2026 menunjukkan sebagian besar wilayah masih berpotensi mengalami hujan kategori rendah. Sementara itu, awal musim hujan 2026/2027 diprediksi berlangsung secara bertahap dan lebih lambat dibandingkan kondisi normal. Wilayah utara diprakirakan mulai memasuki musim hujan pada akhir November, sedangkan wilayah tengah dan selatan menyusul pada pertengahan hingga akhir Desember 2026.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan dan pengendalian karhutla belum dapat dikendurkan. Pemerintah daerah diminta tetap mengantisipasi potensi munculnya titik kebakaran baru selama kondisi kering masih berlangsung.
Pada saat bersamaan, Kristomei mengingatkan pemerintah daerah agar mulai menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah. Berdasarkan informasi potensi ancaman periode 30 Oktober hingga 2 November 2026, sebanyak 46 dari total 80 kecamatan di Papua Selatan berada dalam status waspada terhadap potensi banjir atau tanah longsor.
Menurutnya, terdapat dua hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, lahan yang baru terbakar kehilangan tutupan vegetasi sehingga berpotensi lebih rentan terhadap limpasan air ketika hujan turun. Kedua, sumber daya penanganan saat ini masih banyak terfokus pada pengendalian karhutla, sehingga diperlukan kesiapan untuk mengalihkan dan membagi kekuatan apabila terjadi banjir maupun tanah longsor.
“Memasuki November, selain kita fokus pada penanganan karhutla, kita juga harus mewaspadai datangnya banjir. Jangan sampai ketika hujan deras datang, kita belum siap karena seluruh sumber daya masih terfokus pada penanganan kebakaran,” jelas Kristomei.
Untuk itu, Kepala BNPB meminta BPBD Provinsi Papua Selatan dan BPBD kabupaten segera menginventarisasi ketersediaan serta kebutuhan peralatan, logistik, dan sarana pendukung penanganan karhutla maupun kesiapsiagaan menghadapi banjir. Hasil inventarisasi tersebut dapat diajukan kepada BNPB untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan prioritas penanganan di daerah.
Kristomei menegaskan bahwa pengendalian karhutla dan pengurangan risiko bencana di Papua Selatan membutuhkan kerja bersama yang berkelanjutan. Penguatan operasi di lapangan harus berjalan beriringan dengan pencegahan, pengawasan, edukasi masyarakat, serta kesiapan menghadapi ancaman bencana berikutnya.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, BNPB mendorong seluruh unsur di Papua Selatan untuk memperkuat langkah penanganan dan pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang, sekaligus memastikan masyarakat tetap terlindungi dari ancaman bencana pada masa peralihan musim.
(Kontributor : Arif)
