Jember Susun Peta Jalan Perhutanan Sosial, Fokus Entaskan Kemiskinan dan Bangun Ekonomi Kawasan Hutan
Klikwarta.com, Jember - Pemerintah Kabupaten Jember mengambil langkah strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui penguatan program perhutanan sosial.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Master Plan Integrated Area Development (IAD) Kabupaten Jember 2026–2030 bersama Kementerian Kehutanan di Pendopo Wahyawibawagraha, Kamis (9/7).
Dokumen perencanaan tersebut menjadi acuan pengembangan kawasan berbasis perhutanan sosial yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan. Melalui pendekatan ini, masyarakat di sekitar kawasan hutan diharapkan memperoleh kesempatan lebih luas untuk meningkatkan taraf hidup tanpa mengorbankan keberlanjutan hutan.
Bupati Jember, Gus Fawait, menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat yang selama ini hidup di kawasan pinggiran hutan, perkebunan, maupun wilayah pedesaan memperoleh akses terhadap sumber-sumber ekonomi yang lebih layak.
Menurutnya, perhutanan sosial bukan sekadar program pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga menjadi instrumen untuk membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap lahan produktif.
"Pembangunan harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena itu, melalui perhutanan sosial kami ingin menghadirkan solusi yang mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga," ujar Gus Fawait.
Ia menjelaskan, Pemkab Jember akan memperkuat sinergi dengan Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan dalam melakukan pendataan, verifikasi, hingga pendampingan terhadap calon penerima manfaat.
Langkah tersebut dilakukan agar program benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, menyampaikan bahwa konsep Integrated Area Development dirancang untuk menghubungkan berbagai potensi kawasan melalui kolaborasi lintas sektor.
Pendekatan tersebut memungkinkan pengembangan komoditas unggulan secara terpadu sehingga memiliki daya saing dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Selain memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan, program perhutanan sosial juga diarahkan untuk memperkuat kelembagaan kelompok, memperluas peluang usaha, serta menjaga keberlanjutan fungsi hutan sebagai penyangga lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Kehutanan turut meluncurkan Blended Finance Model (BFM) sebagai skema pembiayaan bagi kelompok perhutanan sosial. Melalui model tersebut, kelompok pemegang Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial diharapkan lebih mudah memperoleh akses permodalan guna mengembangkan usaha produktif berbasis potensi lokal.
Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah yang dipercaya sebagai percontohan implementasi skema pembiayaan tersebut.
Ke depan, berbagai komoditas unggulan seperti kopi, kakao, durian, dan alpukat akan dikembangkan melalui pendekatan kawasan serta hilirisasi agar memiliki nilai tambah yang lebih besar, memperluas pasar, dan memperkuat ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan. (Maria)
