Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) XXXIII Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), tensi politik internal meroket menjelang penentuan nahkoda baru Pengurus Pusat (PP PMKRI)
Klilwarta.com, Ruteng - Hawa sejuk yang biasa membungkus Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, mendadak gerah. Di dalam arena Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) XXXIII Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), tensi politik internal meroket menjelang penentuan nahkoda baru Pengurus Pusat (PP PMKRI).
Bukan sekadar perdebatan gagasan antar-kandidat Ketua Presidium yang membuat ruang sidang bergemuruh, melainkan sebuah dokumen berstempel moral yang meluncur deras pada Selasa, 21 Juli 2026. Dokumen berupa surat rekomendasi itu ditandatangani oleh lima Pastor Moderator PMKRI—benteng spiritual organisasi.
Isinya tak main-main: menguliti dugaan praktik politik uang yang kian canggih hingga mendesak pembersihan skandal kekerasan seksual yang selama ini membayangi organisasi.
Modus 'Mewah' Pembeli Suara: Mengutuk 'Dosa' Berkedok Fasilitas
Di tengah dinamika perburuan suara, para pembina rohani ini menemukan fakta ganjil. Praktik pembeli suara di lingkaran kader tak lagi menggunakan cara-cara lama seperti amplop berisi lembaran uang tunai. Modus operandi telah bertransformasi menjadi bentuk yang lebih subtle namun merusak: penyediaan tiket perjalanan gratis, pembagian barang, hingga gelontoran fasilitas kampanye mewah bagi para pemilik suara.
Dalam refleksi mendalam para pastor di Ruteng, gaya politik transaksional ini dinilai telah merusak nilai dasar pembentukan kader Katolik.
"Praktik money politics (membeli suara lewat pemberian tiket, barang atau fasilitas) adalah praktik yang tidak sesuai dengan moral pengikut Kristus," tegas para pastor dalam baris dokumen rekomendasi tersebut.
Tak cuma memberikan kartu merah pada modusnya, kelima pastor ini menjatuhkan "fatwa moral" yang langsung menargetkan jantung kontestasi: melarang keras seluruh cabang memberikan suara kepada calon pimpinan yang terindikasi menggunakan politik uang.
"Kami merekomendasikan agar calon-calon Ketua Presidium yang melakukan money politics tidak dipilih karena tidak sesuai dengan ajaran moral Gereja Katolik," bunyi petikan instruksi tegas tersebut.
Alarm Darurat: Membongkar Tabu Kekerasan Seksual Internal
Selain gemuruh money politics, dokumen bertensi tinggi ini menebas tabu lain yang kerap ditutup-tutupi di ruang-ruang internal: kasus dugaan pelecehan dan kekerasan seksual.
Para pastor moderator menilai PMKRI berada dalam status darurat kekerasan seksual yang membutuhkan langkah konkrit, bukan sekadar janji manis manis di panggung MPA. Mereka menuntut kepengurusan anyar PP PMKRI yang terpilih nanti untuk menyelaraskan diri dengan protokol keselamatan (safeguarding) yang diusung Gereja Katolik global.
Kepengurusan baru didesak untuk tak memelihara impunitas dan segera membentuk lembaga independen "sapu bersih".
"Kami merekomendasikan agar kepengurusan baru Pengurus Pusat PMKRI yang akan terpilih nanti membuat sebuah badan yang khusus menangani peristiwa pelecehan dan kekerasan seksual di PMKRI," tulis para pastor dalam surat tersebut.
Lima Imam di Balik Sikap Tegas Ruteng
Surat rekomendasi bertanggal 21 Juli 2026 ini secara khusus ditujukan kepada tiga entitas kunci: Pengurus Pusat PMKRI, seluruh peserta MPA XXXIII, serta jajaran Ketua Cabang.
Yang membuat dokumen ini berbobot politik dan moral sangat kuat adalah figur-figur penting yang membubuhkan tanda tangan di atasnya. Mereka mewakili simpul-simpul wilayah strategis PMKRI dari barat hingga timur Indonesia:
No.Nama TokohJabatan / Kapasitas1RP Augustinus Setyo Wibowo SJModerator PP PMKRI / Moderator PMKRI Cabang Jakarta Pusat2RD Fransiskus SawanModerator PMKRI Cabang Ruteng3RD Yakobus Donnisus MigoModerator PMKRI Cabang Maumere4RD Hironimus TaolinModerator PMKRI Cabang Kupang5RD Yoga FebrianoModerator PMKRI Cabang Pontianak
Langkah terobosan kelima pastor ini kini menempatkan bola panas di tangan para delegasi pemilik suara di MPA XXXIII Ruteng. Apakah suara moral dari para pastor ini mampu memutus rantai politik uang dan membongkar gunung es kekerasan seksual, atau justru menguap di tengah sengitnya perebutan tahta kepemimpinan PMKRI? Arena Ruteng yang menjadi saksi bisunya.
Penulis : Kordianus Lado
