Ketua DPR RI Puan Maharani
Klikwarta.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang mewajibkan 90% tenaga kerja di sektor pariwisata berasal dari warga lokal. Menurut Puan, aturan ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Bali serta memperkuat ekonomi daerah dan pelestarian budaya.
“Langkah ini harus diapresiasi dan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang memiliki potensi wisata besar,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Gubernur Bali I Wayan Koster sebelumnya mengeluarkan kebijakan yang menata industri pariwisata di Pulau Dewata. Selain mewajibkan penggunaan tenaga kerja lokal, aturan tersebut juga melarang hotel, vila, dan restoran menutup akses pantai, kecuali untuk keperluan upacara adat.
Puan menilai kebijakan ini tidak hanya membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat Bali, tetapi juga membantu pertumbuhan UMKM serta menjaga kearifan lokal.
“Kebijakan seperti ini akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat lokal, membantu UMKM berkembang, dan memastikan budaya serta kearifan lokal tetap terjaga,” kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Selain itu, Pemprov Bali juga memperketat aturan bagi pelaku usaha wisata. Setiap bisnis wajib memiliki izin resmi dan dilarang menyalahgunakan nama warga lokal untuk kepentingan bisnis asing. Ada pula sanksi tegas bagi vila atau spa yang terlibat dalam praktik prostitusi serta wisatawan asing yang berdagang atau membuka usaha tanpa izin.
Puan menegaskan pentingnya aturan terkait penguasaan akses pantai untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Keberlanjutan adalah hal yang krusial dalam sektor pariwisata, terutama di Bali yang memiliki ekosistem yang sangat kaya dan perlu dilindungi dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh wisata massal,” tegas Puan.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan sektor wisata harus tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. “Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tetap berjalan namun tidak mengabaikan lingkungan,” pungkas mantan Menko PMK tersebut.
(Kontributor : Arif)
