ilustrasi
Klikwarta.com, Bengkulu - Pengelolaan anggaran publikasi media di Provinsi Bengkulu tuai protes sejumlah pemilik Media Siber (MeSi) Bengkulu.
Menurut sejumlah Pimpinan MeSi Bengkulu, pengelola dana publikasi di sejumlah instansi di Bengkulu kurang profesional.
Muamar Syarif, GM Pedomanbengkulu.com mengungkapkan, hal itu dibuktikan kurang terbukanya sejumlah instansi di Bengkulu soal anggaran publikasi.
"Ini eranya digital, semua harus transparan, buka berapa anggaran publikasi, jangan lagi ada yang terkesan ditutupi", tegas Muamar Syarif saat dihubungi klikwarta.com, Senin (18/05/2020) malam.
Diungkapkannya, soal anggaran publikasi di sejumlah instansi baik itu Dinas Kominfo maupun DPRD, dari tahun ke tahun selalu saja ada yang tuai protes sejumlah pemilik MeSi.
"Ada-ada saja protesnya, ada yang merasa terlalu kecil dibayar, ada yang merasa tidak adil dibayar. Bahkan ada juga yang menyebut tidak dihargai", cetus Muamar menceritakan kesaksiannya.
"Kenapa tidak dibuka saja semua anggaran publikasi dan dibagi sesuai porsinya. Jadi jangan terkesan ditutupi yang akhirnya hanya menimbulkan sejumlah persepsi negatif", sambungnya menuturkan.
MeSi itu, lanjut Muamar, sudah ada klasifikasinya. "Adil tidak harus sama, nah disitu seharusnya Pemerintah Daerah maupun DPRD melalui pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran publikasi lebih teliti dan lebih profesional", harap Muamar yang juga anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bengkulu ini.
Senada dikatakan Ade Kurnia, GM Siberklik.com, menyebut soal porsi anggaran publikasi di sejumlah instansi di Bengkulu 'Jomplang'. "Adil tidak harus sama, tapi juga harus dihargai dengan baik. Apalagi di tengah pandemi Covid-19. Aktivitas Pers masih berlangsung, periklanan malah terkesan dibayar semaunya. Tidak sesuai harapan. Sebagian media diporsikan anggaran besar, tanpa melihat klasifikasi medianya", ungkapnya saat dihubungi via telephone.
"Soal komunikasi sebagian oknum pejabat pengelola anggaran publikasi terhadap awak media juga kurang bagus. Terkesan kita dianggap sepele. Padahal, kita ini yang mempublikasikan setiap hari soal informasi-informasi pemerintah ke masyarakat. Setiap informasi itu ada pertanggungjawabanya, kok disepelekan", sesal Ade.
Tak hanya itu, kata Ade, diduga belanja anggaran publikasi juga tak tepat sasaran. "Seharusnya dibelanjakan dengan baik anggaran itu. Kan jelas, kalau MeSi berdasarkan traffic (lalu lintas pengunjung website), kalau koran berdasarkan oplah. Porsikan yang jelas, jangan terkesan tidak melihat klasifikasi itu", terangnya.
Sambung Ade, sudah saatnya 'Bengkulu Digital'. "Posisi jabatan pengelola anggaran publikasi juga harusnya yang mengerti soal media siber (MeSi). Itu juga demi kebaikan daerah. Jangan terkesan gagal merangkul pers, hanya gara-gara pejabat pengelola anggaran yang tidak mengerti soal klasifikasi media. Ada baiknya dievaluasi lagi", ketusnya.
"Banyak yang ingin informasi tersampaikan dengan baik ke masyarakat, Perangi Hoax dan Radikalisme dengan literasi dan juga Daerah kita ini ingin lebih dikenal baik dari sektor pariwisata maupun event-event lainnya di tingkat nasional dan mancanegara. Tapi, di era digital ini malah Media Siber kurang dirangkul dengan baik, terutama bagi dinas kominfo juga di sekretariat DPRD", jelasnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Suimi Fales SH MH, ikut menanggapi soal anggaran publikasi ini. Menurutnya, semua instansi yang ada di Provinsi Bengkulu ini harus profesional menggunakan anggaran, terkhusus anggaran publikasi yang berkaitan dengan media massa.
"Tidak bisa dipukul rata, harus profesional, lihat secara utuh soal klasifikasi media massa dan dibayar sesuai porsinya", ungkapnya.
Lanjutnya mengatakan dalam mengatur porsi anggaran harus jelas. "Jadi adil itu tidak harus sama. Jangan asal, lihat ini kawan dikasih anggaran besar, yang itu tidak kawan, dikasih kecil. Tidak bisa begitu. Harus profesional dalam bekerja", jelasnya.
"Informasi yang dibayar melalui publikasi media massa kan harus ada manfaat ke masyarakat. Artinya jangkauan medianya juga harus dilihat, sehingga informasi-informasi publik dapat diketahui masyarakat luas", terangnya lagi.
Tambahnya, "Jangan lagi ada kesan hanya dilihat siapa dia dan siapa kita, pengelola anggaran publikasi dituntut kerja profesional. Termasuk di Sekretariat DPRD", tegasnya. (Red)
