Anggota DPR RI Juliyatmono Desak Reformasi Total Pendidikan Sejarah: Bukan Hafalan, Tapi Kerangka Analitis

Selasa, 16/12/2025 - 13:55
 Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono. (Foto: Istimewa)

Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono. (Foto: Istimewa)

Klikwarta.com, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, melayangkan apresiasi sekaligus desakan terkait peluncuran buku Sejarah Indonesia versi terbaru yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X, belum lama ini, Juliyatmono menegaskan bahwa inisiatif ini harus menjadi pintu masuk bagi reformasi fundamental dalam cara sejarah nasional diajarkan dan dipahami.

Politisi Partai Golkar itu menilai, sejarah nasional telah lama terperangkap dalam dogma dan metode pengajaran yang berfokus pada hafalan kronologis, bukan pada pengembangan kemampuan analisis kritis siswa.

“Sejarah bukan sekadar kumpulan tanggal untuk dihafal. Ia harus diperlakukan sebagai disiplin ilmiah yang hidup, sebagai kerangka analitis untuk memahami bagaimana negara ini dibentuk, bagaimana relasi kekuasaan bekerja, dan mengapa perubahan sosial terjadi,” ujar Juliyatmono, menekankan perlunya pergeseran paradigma dari hafalan ke penalaran.

Lebih lanjut, politisi dari Komisi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan itu menyoroti pentingnya integritas ilmiah dalam penyusunan buku sejarah. Menurutnya, pembaruan sejarah adalah kebutuhan akademis yang tak bisa ditunda mengingat pesatnya perkembangan riset historiografi dan dinamika sosial-politik yang ada.

“Sebuah buku sejarah nasional harus disusun secara komprehensif, berbasis pada riset mutakhir, dan tunduk pada prinsip transparansi serta akuntabilitas akademik,” tegasnya.

Juliyatmono mendesak agar tim penyusun buku baru ini harus mampu memisahkan secara jelas antara fakta, interpretasi, dan opini, serta secara eksplisit mencerminkan keberagaman perspektif yang ada dalam historiografi bangsa.

Untuk memastikan buku Sejarah Indonesia versi terbaru ini memiliki legitimasi yang kuat, Komisi X meminta adanya keterlibatan luas dari komunitas akademik. Sejarawan, peneliti, pendidik, hingga institusi pendidikan tinggi dinilai sebagai prasyarat utama agar buku ini tidak menjadi produk kebijakan yang tertutup.

“Kami di Komisi X mendorong agar buku ini tidak diposisikan sebagai teks final yang kebal kritik. Sebaliknya, ia harus menjadi referensi terbuka yang siap untuk terus disempurnakan melalui uji publik dan diskursus akademik yang sehat,” imbuhnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pembaruan sejarah nasional adalah investasi intelektual jangka panjang yang strategis. Tujuannya adalah membangun warga negara yang kritis, berpengetahuan luas, dan berkarakter, yang mampu menempatkan peristiwa masa lalu dalam konteving kontekstual dan rasional.

Diharapkan, peluncuran buku baru ini menandai era baru bagi pendidikan sejarah Indonesia yang lebih terbuka dan berlandaskan ilmu pengetahuan.

Pewarta : Kacuk Legowo

Berita Terkait