DPRD Kabupaten Blitar, Rabu 29 April 2026. (Foto : Klikwarta.com)
Blitar - Maraknya fenomena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir, membikin sejumlah pejabat atau penyelenggara negara menjadi was-was dalam bertugas tidak terjerat masalah tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
Terakhir seperti OTT KPK kepada sejumlah pejabat di Kabupaten Tulungagung, membikin daerah tetangga seperti Blitar akhirnya menjadikan perhatian khusus tindakan koruptif tidak boleh terjadi di tubuh lembaga legislatif eksekutif dalam rangka pelayanan masyarakat.
"Kami sebagai lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penguatan integritas internal menjadi kunci agar pengawasan dapat berjalan efektif," ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwana Sari, Rabu (29/4/2026).
Pada ranah pemerintahan di Kabupaten Blitar, Ratna menegaskan komitmen peningkatan pengawasan dan menjaga integritas. Fungsi dan kewenangan institusi musti diperkuat.
"Kami berkomitmen memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan menempatkan integritas dan pengawasan sebagai prioritas utama dalam menjalankan fungsi kelembagaan," jelasnya.
Dia menambahkan,fenomena operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi sepanjang tahun 2026 menjadi perhatian serius, terlebih beberapa kasus terjadi di wilayah Jawa Timur. Pihaknya menilai kondisi ini sebagai atensi yang luar biasa.
Artinya, semua harus lebih waspada dan semakin memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dengan baik.
Ratna juga menyoroti pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia menyebut, komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah di Kabupaten Blitar terus menunjukkan perkembangan positif.
"Kalau sejauh ini komunikasi antara legislatif dan eksekutif semakin baik. Dari perencanaan hingga pelaksanaan program, koordinasi semakin matang dan itu berdampak positif bagi masyarakat," tukasnya.
Terakhir dia juga mengapresiasi keterbukaan kepala daerah dalam menerima kritik dan saran yang konstruktif sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Dengan komunikasi yang baik, diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Nah, dengan penguatan komitmen antikorupsi ini, kami berharap seluruh elemen pemerintahan dapat terus menjaga integritas, meningkatkan transparansi, serta menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat," pungkas Ratna.
