Humas APD Kabupaten Blitar Tugas Nanggolo Dili Prasetyono (foto : Faisal NR / Klikwarta.com)
Klikwarta.com Blitar - Asosiasi Pemerintah Desa (APD) Kabupaten Blitar menganggap narasi Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) DPRD Kabupaten Blitar meminta adanya hitam diatas putih terkait keputusan penolakan Pokkir DPRD itu sebagai pernyataan yang konyol.
Humas APD Kabupaten Blitar Tugas Nanggolo Dili Prasetyono atau yang akrab disapa Bagas, menilai target APD Kabupaten Blitar saat ini ialah kenaikan Anggaran Dana Desa (ADD) praktis mencapai 15 persen oleh Pemkab Blitar dan DPRD Kabupaten Blitar.
"Menurut kami itu statment yang konyol ya. Sebenarnya target kita kan bukan seperti itu, saling mengcounter melalui pemberitaan atau media. Semisal kita menolak pokkir diminta ada hitam diatas putih, ini materinya menyimpang. Kami itu meminta pemerintah dan DPRD Kabupaten Blitar menaikkan ADD yang selama ini stagnan. Kita itu sudah level terendah sepuluh persen dari APBD diluar DAK," kata Bagas kepada wartawan, Sabtu (16/10/2021).
Bagas menuturkan, selama ini pihaknya menilai pokkir (pokok pikiran) yang keberadaanya diatur undang-undang itu selalu jalan padahal di lain sisi usulan-usulan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) tidak pernah direalisasikan oleh pemerintah daerah.
"Dan itupun hilangnya usulan-usulan hasil musrenbang itu toh kami tidak minta ada hitam diatas putih kepada yang menghilangkan. Kalau saling meminta hitam diatas putih ya itu, hasil musrenbang yang selama ini tidak pernah dilaksanakan ya kasih aja hitam diatas putih. Hasilnya penolakan kenaikan ADD untuk Kabupaten Blitar misalnya ditolak satu fraksi atau satu partai ya kasih hitam diatas putih," ungkapnya.
Ditertawakan perwakilan fraksi GPN terkait keputusan APD menolak Pokkir, Bagas menegaskan APD lebih tertawa lagi merespon fraksi GPN itu.
"Saya lebih tertawa lagi. Kalau Pokkir itu kan begini, seorang anggota legislatif melalui tim suksesnya kemarin mengadakan reses. Dari reses itu disampaikan kamu usulan apa usulkan, buat proposal nanti diusahakan begitu bahasanya. Padahal tinggal kasih titiknya atau naroh anggarannya. Ini yang dilibatkan hanya legislatif, oknum satu DPRD dengan satu tim sukses. Terus musrenbang di tingkat kabupaten, dirangking anggarannya untuk ini, ini, ini. Dalam perjalan toh itu tidak dilaksanakan. Setelah kami selidiki ternyata ada jawaban, ini ditarik, ini dibatalkan oleh oknum. Oknum siapa, ya oknum kantor etan ndalan (DPRD Kabupaten Blitar)," urainya.
"Secara melibatkan komponen, itu jauh lebih besar musrenbang daripada pokkir. Tapi mana musrenbang ?" imbuhnya.
Sebelumnya, anggota Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) DPRD Kabupaten Blitar Wasis Kunto Atmojo menyarankan APD supaya sikap penolakan Pokkir DPRD dituangkan pada hitam diatas putih atau dituangkan ke surat pernyataan yang memiliki kekuatan hukum yang jelas dan tegas.
"Kalau memang ada statement kepala desa yang menyatakan menolak Pokkir, oh itu saya sepakat sekali ndak apa-apa. Toh dalam progres pembangunan sudah jelas kok, ini ada pembangunan jalan yang SK bupati yang tidak bisa dibangun oleh pemerintah desa dan sebaliknya, ndak apa-apa ini bagian dari demokrasi ada pro dan kontra," tuturnya.
"Tetapi saya lebih sepakat lagi kalau kepala desa itu juga membuat statement atau hitam diatas putih yang menyatakan menolak money politics di seluruh desa di Kabupaten Blitar. Ini baru pembelajaran politik bagi masyarakat. Ayo kita sepakat, saya pastikan saya kawal ini. Saya DPR saya punya fungsi pengawasan ndak main-main," imbuhnya, kemarin Jumat (15/10/2021).
(Pewarta : Faisal NR)
