Penyerahan akrilik kode Qris secara simbolis oleh Kepala Diskuktrans ESDM Karanganyar, Sriono Budi Santoso kepada pedagang kaki lima di kawasan Taman Pancasila Karanganyar, Selasa (7/7/2026)
Klikwarta.com, Karanganyar - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar resmi mengakhiri era penarikan retribusi manual bagi pedagang kaki lima (PKL). Melalui inovasi bertajuk "Pasti Qris PKL". Sistem pembayaran kini dialihkan sepenuhnya ke platform digital menggunakan kode batang (barcode) QRIS.
Langkah strategis ini diambil untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menutup rapat celah kebocoran anggaran akibat sistem penarikan manual yang selama ini dinilai rawan manipulasi.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro Transmigrasi dan ESDM (Diskuktrans ESDM) Karanganyar, Sriono Budi Santoso, menjelaskan bahwa digitalisasi ini menjadi momentum penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Selain itu, sistem ini ditargetkan mampu mengoptimalkan target PAD sektor jasa usaha yang dipatok sebesar Rp91 juta pada tahun ini.
Jika sebelumnya retribusi manual ditarik menggunakan karcis dengan nominal flat berkisar Rp1.800 hingga Rp2.700, kini sistem baru menawarkan mekanisme yang jauh lebih adil dan transparan. Nominal pembayaran akan disesuaikan langsung dengan luas lahan yang digunakan oleh masing-masing pedagang.
"Sesuai Perda yang baru, tarif e-retribusi ini dihitung berdasarkan luasan, yaitu Rp300 per meter persegi," jelas Sriono, saat ditemui di sela acara soft launching di kawasan Taman Pancasila, Selasa (7/7/2026).
Secara teknis, retribusi wajib dibayarkan setiap hari di mana setiap pedagang akan dibekali barcode QRIS khusus. Pemkab juga telah mematangkan regulasi, Standar Operasional Prosedur (SOP), hingga sistem e-alokasi untuk menjamin kelancaran operasional di lapangan.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Diskuktrans ESDM Karanganyar, Sri Asih Handayani, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam sistem baru ini.
"Kalau manual itu rawan godaan. Dengan hadirnya e-retribusi menggunakan QRIS ini, kita bisa menekan kebocoran sekaligus meningkatkan akuntabilitas laporan pendapatan daerah," ujar Sri Asih.
Pada tahap awal, penerapan e-retribusi ini akan menyasar sekitar 400 hingga 500 pedagang yang tersebar di empat kawasan pusat ekonomi PKL Karanganyar di antaranya Taman Pancasila, Alun-Alun Karanganyar, Stadion 45, Plasa Alun-Alun dan sekitarnya
Ke depan, sistem ini diproyeksikan akan terus diperluas secara bertahap ke Kawasan Timur Karanganyar, seperti Kecamatan Jaten dan sekitarnya.
Peralihan ke sistem digital ini dipastikan tidak akan memangkas peran petugas lapangan. Peran mereka justru dialihkan menjadi pemonitor, evaluator, sekaligus pengawas untuk memastikan pedagang tetap menunaikan kewajibannya.
Terkait kekhawatiran gagap teknologi (gaptek) di kalangan pedagang, pihak dinas optimistis proses adaptasi akan berjalan cepat lewat pendampingan yang masif.
"Sekarang ini hampir semua sudah serba digital. Beli cilok saja sudah banyak yang pakai QRIS. Jika pembeli bisa membayar pedagang pakai QRIS, tentu pedagang juga bisa membayar retribusi kepada pemerintah menggunakan QRIS," seloroh Sri Asih optimistis.
Manfaat nyata dari transparansi dua arah ini diakui langsung oleh para pelaku usaha. Depisa, salah seorang pedagang di kawasan Taman Pancasila, mengungkapkan bahwa peralihan ke sistem nontunai ini memberikan efisiensi biaya yang nyata.
"Kalau bayar manual (tunai) itu dua ribu rupiah, tapi dengan QRIS jadi lebih murah, cuma seribu delapan ratus rupiah," ungkap Depisa.
Selisih harga ini terjadi karena sistem QRIS mampu menghitung tarif secara presisi. Dengan ukuran lapak 2 x 3 meter (6 meter persegi), Depisa kini membayar nominal yang jauh lebih akurat sesuai regulasi Rp300 per meter persegi.Selain lebih murah, faktor keamanan dan kemudahan menjadi poin krusial. Depisa mengaku tidak perlu lagi repot mengelola uang tunai harian.
Meskipun awalnya harus beradaptasi mengaktifkan layanan mobile banking untuk memantau transaksi, ia menilai sistem baru ini jauh lebih aman dan ringkas.
Di sisi lain, e-retribusi ini otomatis memangkas birokrasi. Petugas dinas tidak perlu lagi menghabiskan energi untuk berkeliling menarik uang tunai dari satu lapak ke lapak lain.
Kendati demikian, para pedagang tetap berharap pihak dinas terkait terus melakukan pemantauan berkala di lapangan agar implementasi QRIS ini tetap stabil dan bebas dari kendala teknis.
Pewarta : Kacuk Legowo
